Polda Kepri Ungkap Tindak Pidana Korupsi Monumen Bahasa Melayu

Pers konfrens pengungkapan kasus korupsi Monumen Bahasa Melayu II, di Polda Kepri, Senin (18/11). Foto: HPK

PIJARKEPRI.COM – Ditreskrimsus Polda Kepri berhasil ungkap kasus tindak pidana korupsi pada Belanja Modal pengadaan konstruksi bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II.

Kabidhumas Polda Kepri, Kombes Pol Drs Erlangga, di Batam, Selasa (19/11/2019) mengatakan, pengadaan konstruksi bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II antara PT. Sumber Tenaga Baru dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri, menggunakan dana APBD Tahun Anggaran 2014.

Berdasarkan hasil penyidikan penyidik Ditreskrimsus Polda Kepri, kasus Tindak Pidana Korupsi Monumen Bahasa Melayu Tahap II diawali pada hari senin tanggal 16 Juni 2014.

Dalam keterangannya, Polisi menemukan telah di tandatangani surat perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II Nomor : 010 / SP – PPK / Disbud / VI / 2017 antara tersangka inisial AN, dengan tersangka inisial Y.

“Adapun total harga kontrak atau nilai kontrak adalah sebesar Rp.12.585.555.000,00,” ungkap Erlangga didampingi Wadirreskrimsus, AKBP Nugroho S.IK, konferensi Pers di Media Center Polda Kepri.

Ia menjelaskan, kontrak kerja tersebut berlaku sejak tanggal 16 juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014.

Polisi menila paket pekerjaan belanja modal pengadaan konstruksi bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II tersebut, mulai dari perencanaan pelaksanaan sampai dengan pembayaran bertentangan dengan perpres No. 54 tahun 2010 dan perubahannya tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ditreskrimsus Polda Kepri juga mengungkap peran dari masing-masing tersangka.

Tersangka AN mengetahui dan menyetujui pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama kepada pihak lain,dan sebagai PPK tidak melakukan tugas pokok dan kewenangannya untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak.

Sedangkan tersangka Y selaku penyedia barang telah mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama kepada tersangka MY dengan cara meminjamkan PT.Sumber Tenaga Baru dan mendapat fee sebesar 3 persen sejumlah Rp.66.634.245,-

“Tersangka *MY* tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dimana progres pekerjaannya dibawah mutu beton K 250 (tidak sesuai dengan spek),” ungkap Erlangga.

Atas perkara itu, dirkrimsus Polda Kepri menemukan kerugian negara sebesar Rp. 2.219.634.245,00 sebagaimana tersebut dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara BPKP perwakilan Provinsi Kepulauan Riau nomor : SR-508/PW28/5/2019 tanggal 17 September 2019.

Polisi menyangkakan para tersangka kedalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pembersantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun denda paling sedikit Rp.200.000.000. (HPK)

Editor : Redaksi

Share

PinIt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Top