Pengamat : Penempatan Posisi Jumaga Nadeak Ketua DPRD Kepri Akomodasi Kepentingan

Rapat Paripurna Istimewa, Pelantikan Pimpinan DPRD Kepulauan Riau masa bakti 2019-2024, di Gedung DPRD Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang. (Foto : Aji Anugraha)

PIJARKEPRI.COM, Tanjungpinang – Sekretaris Dewan Provinsi Kepulauan Riau, Hamidi membacakan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 161.21-5295 tahun 2019 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Kepri masa jabatan 2019-2024, di Gedung DPRD Kepri, Dompak, Kamis (3/10).

Menteri Dalam Negeri menetapkan unsur pimpinan DPRD Kepri diantaranya, Ketua Jumaga Nadeak, Wakil Ketua I Dewi Kumalasari, Wakil Ketua II Raden Hadi Cahyono dan Wakil Ketua III, Tengku Afrizal Dahlan.

Jumaga Nadeak untuk keduakalinya memimpin DPRD Kepri masa bakti 2019-2024. Sebelumnya, Jumaga Nadeak juga memimpin DPRD Kepri periode (2014-2019).

DPD PDI Perjuangan Kepri, mengusulkan nama Jumaga Nadeak, Lis Darmansyah dan Widiastadi Nugroho ke DPP PDI Perjuangan Pusat. Lis dan Jumaga mengikuti tahapan fit and proper test di pusat, sementara Widiastadi Nugroho dicoret dari nama-nama yang direkomendasi DPD PDI Perjuangan Kepri ke pusat.

Hingga akhirnya, pusat menyatakan Jumaga ditunjuk untuk menempati posisi Ketua DPRD Kepri, sedangkan Lis Darmansyah menempati Ketua Fraksi DPRD Kepri.

Pengamat politik Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik, STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang, Hendri Sanopaka, di Tanjungpinang, Jumat (4/10), dalam analisanya soal PDI Perjuangan Kepri menempatkan posisi-posisi jabatan di DPRD Kepri dinilai mengakomodir kepentingan partai di parlemen.

“Menurut saya penempatan posisi jabatan di lingkup DPRD Kepri dan DPRD kabupaten kota lebih pada akomodasi kepentingan,” ungkapnya.

Dalam analisanya, penempatan Jumaga Nadeak sebagai Ketua DPRD Kepri sudah melalui pertimbangan DPD PDI Perjuangan Kepri dan DPP PDI Perjuangan baik evaluasi kinerja dan tentunya akomodasi kepentingan, terlebih soal anggaran Kepri.

“Saya rasa disitu kelebihan Jumaga Nadeak, dan kita bisa lihat bagaimana pada periode sebelumnya Jumaga dapat meredam hal-hal yang berpotensi menghambat, terutama berkenaan pembahasan anggaran,” ujarnya.

Baca Juga : PDI Perjuangan Kepri Bantah Tempatkan Jumaga Ketua DPRD Kepri Strategi Politik Menuju Pilgub 2020

Menurutnya, Jumaga dinilai partai banteng moncong putih Kepri lebih piawai membagi kue anggaran kepada anggota-anggota lainnya, sehingga kecil sekali penolakan terhadap Jumaga dari internal.

“Meskipun kita ketahui bersama kewenangan penunjukkan adalah dari Parpol masing-masing,” ujarnya.

Pengamat menilai, alasan PDI Perjuangan Kepri menempatkan Jumaga kembali menjadi Ketua DPRD Kepri mengingat peran dalam perjuangan Jumaga memperjuangkan Isdianto masuk ke dalam PDI Perjuangan Kepri, meskipun Isdianto merupakan adik kandung M.Sani (Alm) yang bukan dari partai PDI Perjuangan.

“Pada saat pemilihan Wakil Gubernur yang menghasilkan Isdianto yang notabene setelah berhenti dari PNS resmi menjadi kader PDI Perjuangan adalah tidak terlepas dari peran jumaga yang berani pasang badan, padahal pasangan M.Sani dan Nurdin Basirun tidak diusung oleh PDI Perjuangan,” ujarnya.

Pengamat juga menganalisa, alasan PDI Perjuangan Kepri tidak menempatkan Lis Darmansyah sebagai Ketua DPRD Kepri meskipun dukungan dari berbagai tokoh-tokoh masyarakat, namun partai menilai Lis belum mampu mengakomodir kepentingan partai, di luar kepentingan menuju Pilkada serentak Kepri 2020.

“Walaupun kita tahu bahwa kapasitas Lis darmansyah juga cukup memumpuni bahkan didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat, hanya saja barangkali penilaian DPD dan DPP kepada lis belum bisa akomodatif untuk kepentingan mereka, dan kepentingan tersebut sepertinya bukan karena pertimbangan pilgub 2020 nanti,” ungkapnya.

Pewarta : Aji Anugraha
Editor : Alashari

Share

PinIt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *