PDI Perjuangan Kepri Bantah Tempatkan Jumaga Ketua DPRD Kepri Strategi Politik Menuju Pilgub 2020

Ketua DPD PDI Perjuangan Kepri, Soerya Respationo. (Foto: Aji Anugraha/pijarkepri.com)

PIJARKEPRI.COM, Tanjungpinang – Ketua DPD PDI Perjuangan Kepri, Soerya Respationo membantah penempatan Jumaga Nadeak sebagai ketua DPRD Kepri masa bakti 2019-2024 rekomendasi DPP PDI Perjuangan merupakan strategi pemetaan politik menuju Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri 2020.

Soerya di Tanjungpinang, Kamis (3/9) mengatakan, penempatan Jumaga Nadeak kembali dipercaya sebagai Ketua DPRD Kepri berdasarkan usulan tiga nama dari DPD PDI Perjuangan Kepri ke pusat. Tiga nama itu, Lis Darmansyah, Jumaga Nadeak dan Widiastadi Nugroho.

Dari tiga nama yang diusulkan DPD PDI Perjuangan Kepri, dua nama yakni, Lis Darmansyah dan Jumaga Nadeak di rekomendasi untuk mengikuti tahapan fit and proper test. Lis Darmansyah menempati Ketua Fraksi DPRD Kepri dan Jumaga Nadeak menjabat Ketua DPRD Kepri.

Soerya mengaku mencoret nama adik kandungnya, Widiastadi Nugro lantaran tak ingin disebut kabinet Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) jika dia malah terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri bersama Isdianto kedepan, pada Pemilu 2020.

“Tidak ada strategian seperti itu, kita usulkan 3 nama kemarin, pak Lis, pak Jumaga dan adek saya, saya memang mencoret adek saya, karena kurang eloklah kalau mencalonkan adek saya, lebih-lebih kalau kita berdua ini maju, kalau kita di eksekutif masak adeknya di legislatif, nanti KKN,” ujarnya.

Menyikapi polemik pengusungan calon Ketua DPRD Kepri masa bakti 2019-2020 yang menurut LAM Kepriil perlu mengedepankan kearifan lokal, pentinggi partai berlambang banteng moncong putih itu menganggap itu suatu perkembangan yang biasa di masyarakat.

Meski mendapatkan tekanan dari GM-BP3KR, Melayu Menggugat, LAM Kepri hingga aksi mahasiswa GASAK mendesak DPP PDI Perjuangan mengedepankan kearifan lokal ketimbang kepentingan partai, Soerya tetap pada rekomendasinya, Jumaga Nadeak.

“Saya rasa sebagai suatu dinamika itu hal yang wajar, dan Alhamdulillah sampai dengan pelantikan situasi nyaman-nyaman saja, saya juga sebagai ketua DPD PDI Perjuangan mengaturkan banyak terimakasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah berpartisipasi secara aktif dan menjaga kondusifitas di Provinsi Kepri,” ungkapnya.

Soerya Respationo mengharapkan kepada seluruh kader PDI Perjuangan Kepri yang sudah menempati jabatan di DPRD Kepri agar dapat bekerja sebaik-baiknya untuk menyerap aspirasi masyarakat.

“Sekarang sudah saatnya bekerja untuk rakyat, tentu semuanya harus rajin belajar masalah, dalam artian rajin turun kemasayarakat untuk mendengarak dan menyerap apa yang dijadikan aspirasi dari masyarakat kemudian diakomodasi dan diwujudkan dalam program-program lima tahun kedepan,” ujarnya.

Dia mengatakan, pada Pilkada serentak 2020 mendatang di Kepulauan Riau, DPC PDI Perjuangan di 5 kabupaten 1 kota tengah melakukan penjaringan untuk pengusungan nama-nama bakal calon Walikota dan Bupati Pemilu serentak 2020.

“Di daerah lain, Dalam tahap penjaringan semuanya, nanti setelah penjaringan akan diplenokan di DPC masing-masing, setelah diplenokan, diteruskan ke DPP Partai melalui DPD,” pungkasnya.

Penempatan Posisi Jumaga Nadeak Ketua DPRD Kepri Dinilai Akomodasi Kepentingan Partai

Pengamat politik Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik, STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang, Hendri Sanopaka dalam analisanya soal PDI Perjuangan Kepri menempatkan posisi-posisi jabatan di DPRD Kepri dinilai mengakomodir kepentingan partai di parlemen.

“Menurut saya penempatan posisi jabatan di lingkup DPRD Kepri dan DPRD kabupaten kota lebih pada akomodasi kepentingan,” ungkapnya.

Dalam analisanya, penempatan Jumaga Nadeak sebagai Ketua DPRD Kepri sudah melalui pertimbangan DPD PDI Perjuangan Kepri dan DPP PDI Perjuangan baik evaluasi kinerja dan tentunya akomodasi kepentingan, terlebih soal anggaran Kepri.

“Saya rasa disitu kelebihan Jumaga Nadeak, dan kita bisa lihat bagaimana pada periode sebelumnya Jumaga dapat meredam hal-hal yang berpotensi menghambat, terutama berkenaan pembahasan anggaran,” ujarnya.

Menurutnya, Jumaga dinilai partai banteng moncong putih Kepri lebih piawai membagi kue anggaran kepada anggota-anggota lainnya, sehingga kecil sekali penolakan terhadap Jumaga dari internal.

“Meskipun kita ketahui bersama kewenangan penunjukkan adalah dari Parpol masing-masing,” ujarnya.

Pengamat menilai, alasan PDI Perjuangan Kepri menempatkan Jumaga kembali menjadi Ketua DPRD Kepri mengingat peran dalam perjuangan Jumaga memperjuangkan Isdianto masuk ke dalam PDI Perjuangan Kepri, meskipun Isdianto merupakan adik kandung M.Sani (Alm) yang bukan dari partai PDI Perjuangan.

“Pada saat pemilihan Wakil Gubernur yang menghasilkan Isdianto yang notabene setelah berhenti dari PNS resmi menjadi kader PDI Perjuangan adalah tidak terlepas dari peran jumaga yang berani pasang badan, padahal pasangan M.Sani dan Nurdin Basirun tidak diusung oleh PDI Perjuangan,” ujarnya.

Pengamat juga menganalisa, alasan PDI Perjuangan Kepri tidak menempatkan Lis Darmansyah sebagai Ketua DPRD Kepri meskipun dukungan dari berbagai tokoh-tokoh masyarakat, namun partai menilai Lis belum mampu mengakomodir kepentingan partai, di luar kepentingan menuju Pilkada serentak Kepri 2020.

“Walaupun kita tahu bahwa kapasitas Lis darmansyah juga cukup memumpuni bahkan didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat, hanya saja barangkali penilaian DPD dan DPP kepada lis belum bisa akomodatif untuk kepentingan mereka, dan kepentingan tersebut sepertinya bukan karena pertimbangan pilgub 2020 nanti,” ungkapnya.

Pewarta : Aji Anugraha
Editor : Alashari

Share

PinIt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Top