Golkar Nilai Pemkot Tanjungpinang Kurang Transparan

Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Tanjungpinang, Ashadi Selayar (F-doc.pijarkepri.com)
Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Tanjungpinang, Ashadi Selayar saat menyampaikan Pandum Fraksi Golkar atas R-APBDP Tanjungpinang 2018. (F-Aji)

PIJARKEPRI.COM, Tanjungpinang – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) di DPRD Kota Tanjungpinang menilai masih kurangnya transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 Pemerintah Kota Tanjungpinang.

“Fraksi Golkar masih melihat kurangnya transparansi pelaporan penggunaan anggran baik yang masuk mau pun yang keluar di OPD Kota Tanjungpinang,” kata Juru Bicara Golkar di Pandum Ranperda Perubahan APBD 2018 partai Golkar, Ashady Selayar, saat sidang paripurna, di Gedung DPRD Tanjungpinang, (25/9).

Kurangnya transparansi pemerintah Kota Tanjungpinang dinilai Golkar melalui beberapa kali perubahan anggaran di OPD, namun tidak disampaikan ke DPRD Tanjungpinang.

Golkar berupaya mendorong trasnparasi anggaran mulai dari perencanaan pelaksanaan dan realisasi kegiatan di Pemerintah Kota Tanjungpinang.

“Kami melihat seperti itu, dalam setiap pembahasan anggaran di OPD terdapat penambahan anggaran yang disampaikan Rp800 miliar berubah 3 har. Itu yang tidak kita inginkan,” ujar Anggota Fraksi Golkar Simon Awantoko.

Golkar juga menilai kurangnya pengawasan anggaran di APBD 2018 seiring meningkatnya belanja Pemerintah Kota Tanjungpinang di tahun mendatang.

“Meningkatnya belanja daerah tapi pengawasan masih minim,” ungkapnya

Dalam rekomendasi Pandangan Umum Fraksi Golkar mengamanahkan agar Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk memprioritaskan kualitas dan kuantitas pendidikan, penyelesaian masalah kemiskinan dan pembinaan kegamaan.

Menanggapi pandangan umum Fraksi PDI P, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat plus, Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP dan Fraksi Hanura. Syahrul mengucapkan terimakasih kepada seluruh fraksi di DPRD atas pandangan dan masukan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 2018.

“Tentunya dapat berguna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Tanjungpinang secara lebih adil dan merata, serta dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan sesuai daya upaya kemampuan keuangan yang ada dan dilaksanakan secara terbuka dan penuh tanggung jawab untuk kemakmuran rakyat,” kata Syahrul.

Syahrul mengungkapkan, pada prinsipnya Pemerintah Kota Tanjungpinang menghargai pandangan dari seluruh Fraksi, dan memegang prinsip transparansi dalam menetapkan kebijakan anggaran, baik transparansi dari sumber penerimaan atau pendapatan daerah maupun pengeluaran atau belanja daerah.

“Selain itu juga Pemerintah akan mengevaluasi anggaran dan belanja yang tepat guna, serta menciptakan sumber daya manusia yang mampu dan berjiwa pekerja,” ungkap Syahrul.

Diakhir pidatonya, Syahrul memastikan bahwa dalam perhitungan perubahan APBD Kota Tanjungpinang harus dapat menyesuaikan dengan kondisi perekonomian daerah maupun Nasional saat ini.

“Saya berharap jawaban Pemerintah terhadap pemandangan umum DPRD Kota Tanjungpinang dapat diterima dan segera dilakukan pengesahan,” pungkasnya.

Pewarta : Aji Anugraha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *