JAKARTA – Panggung politik nasional diguncang peristiwa bersejarah pada Kamis (12/11/2026). Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung oleh Gibran kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, serta ditembuskan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Langkah politik ini mengakhiri spekulasi yang berkembang sejak Selasa (10/11/2026), menyusul dinamika hukum dan politik terkait polemik dokumen penyetaraan pendidikan SMA miliknya.
Keputusan Gibran ini menjadikannya Wakil Presiden kedua dalam sejarah Indonesia yang mengundurkan diri di tengah masa jabatan, setelah Mohammad Hatta pada tahun 1956.
Keputusan Pribadi Demi Stabilitas Pemerintahan
Dalam pernyataan resminya, Gibran menegaskan bahwa keputusan berhenti atas permintaan sendiri ini murni merupakan keputusan pribadi yang diambil untuk menjaga stabilitas dan fokus pemerintahan.
Ia membantah bahwa langkah tersebut merupakan bentuk ketidaksanggupan menjalankan tugas negara.
“Justru ini sebuah langkah besar yang harus ditempuh untuk menjaga kesanggupan pemerintah sehingga dapat melangkah jauh ke depan dengan lebih tenang, utuh, dan fokus,” ujar Gibran kepada awak media.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, atas segala harapan yang belum terwujud selama masa jabatannya.
“Jangan pernah merasa terlalu muda untuk mewujudkan mimpi besar, dan jangan pernah berhenti peduli dan mencintai Indonesia,” pesannya.
Respons Presiden Prabowo: Sikap Ksatria dan Negarawan
Di Istana Kepresidenan, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menggelar konferensi pers menanggapi pengunduran diri pendampingnya tersebut.
Prabowo mengaku menerima surat pengunduran diri Gibran dengan berat hati, namun menghormati keputusan tersebut.
Prabowo menyinggung bahwa persoalan perbedaan sistem pendidikan luar negeri dan persyaratan administrasi di Tanah Air menjadi latar belakang keputusan Gibran.
Meski demikian, Kepala Negara memuji langkah putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu sebagai bentuk pengorbanan demi kepentingan yang lebih besar.
“Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang ksatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan. Beliau mengambil keputusan ini demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia,” tegas Prabowo.
Kursi Wapres Kosong, MPR Segera Gelar Rapat Gabungan
Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani memastikan bahwa posisi Wakil Presiden dinyatakan kosong terhitung sejak surat pengunduran diri diserahkan pada Kamis siang.
Pengunduran diri ini secara otomatis juga menggugurkan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan yang sebelumnya diajukan oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi.
Muzani menjelaskan, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang guna memilih Wakil Presiden pengganti dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Pimpinan MPR dijadwalkan segera menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) untuk merumuskan tahapan teknis pengisian kekosongan jabatan tersebut.
(ANG)
