TAJUK, PIJARKEPRI.COM – Rantai pasok komoditas kopi nasional menjadi cermin paling telanjang dari ketimpangan struktur ekonomi Indonesia di hadapan negara tetangga.
Indonesia rutin mengapalkan ribuan ton biji kopi mentah (green beans) mutu tinggi dari Sumatra dan Kepulauan Riau ke Singapura. Di atas kertas, transaksi ini dicatat sebagai ekspor.
Namun dalam realitas rantai nilai (value chain), Indonesia sesungguhnya sedang menyerahkan potensi nilai tambah senilai triliunan rupiah kepada negara kota yang tak memiliki satu batang pun pohon kopi.
Singapura memosisikan diri sebagai processing hub, commodity trading center, sekaligus pemilik hak kekayaan intelektual (IP right) produk kopi global.
Biji kopi murah dari petani Indonesia diekstraksi, diolah menjadi konsentrat, dicampur (blending), lalu dikemas dalam bentuk kapsul kopi atau bubuk instan bermerek internasional.
Ketika dijual ke pasar Eropa, Amerika Utara, bahkan diimpor kembali oleh kafe-kafe modern di Jakarta, harganya telah membumbung hingga 10 sampai 15 kali lipat dari harga beli awal di tingkat petani.
Berdasarkan penulusuran data dari laman World Integrated Trade Solution (WITS) bahwa pada tahun 2024, Indonesia mengekspor kopi ke Singapura dengan nilai USD 20,068 juta.
Di tahun yang sama, Singapura mengekspore kembali kopi yang tidak di sangrai, dengan nilai USD 30,060 juta ke berbagai negara, seperti Malaysia, Jepang, Filipina, Banglades, UEA, bahkan ke Indonesia dengan nilai USD 2,5 juta dolar.
Bayangkan, kopi yang Indonesia kirim ke luar negeri dalam rangka ekspor, dikirim kembali ke tanah air. Artinya, Singapura yang tidak memiliki lahan ikut kebagian keuntungan dari hasil jual beli kopi itu. Ini belum termasuk Sawit.
Sedangkan untuk komoditas Sawit, pada tahun 2022 berdasarkan data WITS, Singapura mengekspor ulang sawit ke India senilai USD 360.447 juta, ke Kenya USD 38,846 juta dan Israel, Uganda dan lainnya.
Singapura tidak memiliki perkebunan Sawit, namun negara ini menjadi eksportir terbesar sawit nomor tiga setelah Indonesia dan Malaysia.
Aliansi Oligarki dan Pembagian Kerja Asimetris
Fenomena ini bukan sekadar persoalan kalah canggihnya teknologi sangrai. Para pengamat ekonomi politik menilai kondisi ini tercipta akibat skema yang dirawat oleh kelompok oligarki komoditas:
Salah satu indikatornya yakni, jalur kerukan cepat (Fast Cash-Out). Bagi sebagian pemegang konsesi dan pengusaha eksportir di dalam negeri, menjual bahan mentah ke pedagang komoditas (traders) yang berbasis di Singapura jauh lebih menguntungkan secara personal.
Transaksi ini menawarkan likuiditas cepat, komisi valuta asing, dan minim risiko pemrosesan industri di dalam negeri.
Selain itu, oligarki komoditas juga melakukan transfer pricing dan offshore booking, dimana Singapura dimanfaatkan sebagai suaka fiskal (tax haven) dan pusat pencatatan keuangan.
Margin keuntungan terbesar dari re-ekspor kopi maupun komoditas perkebunan lainnya sengaja dibukukan di entitas usaha Singapura untuk menekan kewajiban pajak di Indonesia.
Sehingga dapat dikatakan bahwa hilirisasi domestik mati suri yakni, selama berpuluh tahun, alokasi kredit perbankan dan regulasi penanaman modal lebih banyak memfasilitasi kegiatan ekstraktif daripada pembangunan pabrik pengolahan turunan di tanah air.
Akibatnya, Indonesia terjebak menjadi pemasok bahan mentah abadi.
Kepri: Episentrum Ketergantungan Bahan Baku dan Tenaga Kerja
Tepat di pintu gerbang Indonesia, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) khususnya Batam dan Bintan menjadi kawasan yang merasakan langsung imbas dari ketimpangan sistemik ini. Ketimpangan ini termanifestasi dalam dua bentuk sekaligus.
Pertama sedotan sumber daya yakni, tidak hanya biji kopi dan minyak sawit mentah (CPO), Singapura juga menyedot gas bumi dari blok Natuna dan Sumatra melalui jaringan pipa bawah laut, bahan bangunan, hingga pasokan air bersih dari Bintan untuk menyokong industri dan kehidupan kawasannya.
Kedua pengurasan tenaga kerja, yakni ketidakmampuan industri dalam negeri menyerap tenaga kerja dengan upah layak memaksa ribuan warga Kepri dan PMI transit untuk mencari penghidupan di Singapura dan Malaysia.
Indonesia menanggung biaya sosial, pendidikan, dan reproduksi tenaga kerja, namun Singapura menikmati efisiensi dan keterampilan mereka di sektor manufaktur, perkapalan (shipyard), hingga jasa.
Koreksi Kebijakan: Mengunci Sumber Daya di Dalam Negeri
Ancaman terjebak sebagai negara kelas dua dalam rantai pasok global kini memicu dorongan koreksi kebijakan secara mendasar.
Langkah pemerintah Indonesia membatasi dan mengalokasikan ulang ekspor gas bumi Natuna ke dalam negeri, memperketat regulasi ekspor bahan mentah, serta menerapkan One Channel System untuk perlindungan PMI di Malaysia merupakan sinyal perlawanan terhadap pola lama.
Jika Indonesia tidak segera membangun industri pengolahan komoditas yang mandiri dan berdaya saing di dalam negeri, kedaulatan ekonomi tanah air akan terus tergerus.
Indonesia akan tetap menjadi “ladang peras”, tempat di mana kekayaan alamnya dikuras dan tenaga kerjanya dimanfaatkan, sementara kemakmuran finansialnya terus mengalir ke seberang lautan.
Ini baru soal ekspor impor kopi, minyak bumi dan gas. Belum lagi soal lainnya seperti kelapa sawit dan komoditas lainnya.
Pewarta : Aji Anugraha
