Tanjungpinang, PIJARKEPRI.COM – Aliansi Mahasiswa se-Kawasan Tanjungpinang-Bintan mendesak pemerintah dan pemangku kebijakan di Provinsi Kepulauan Riau menindaklanjuti tujuh tuntutan terkait pembangunan daerah, pengawasan anggaran, pendidikan, ketenagakerjaan, serta penguatan peran Kota Tanjungpinang sebagai ibu kota provinsi.
Aliansi yang terdiri atas mahasiswa lintas perguruan tinggi tersebut melibatkan perwakilan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Institut Agama Islam Miftahul Ulum (IAI MU), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman (FTTK), serta STTI Tanjungpinang.
Jenderal Lapangan Aliansi Mahasiswa se-Kawasan Tanjungpinang-Bintan, Muhammad Husein Al-Fitrah, mengatakan keterlibatan mahasiswa lintas kampus merupakan bentuk tanggung jawab moral dan intelektual dalam mengawal kebijakan publik serta memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Menurut dia, mahasiswa tidak seharusnya hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan daerah. Mahasiswa perlu mengambil peran kritis dalam mengawasi kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pemerataan pembangunan, keadilan sosial, pendidikan, lapangan kerja, transparansi anggaran, dan kesejahteraan masyarakat.
“Mahasiswa hadir bukan untuk mencari panggung ataupun memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu. Kami ingin menyuarakan keresahan masyarakat dan memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat,” kata Husein dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Melalui nota kesepakatan yang dirumuskan bersama, aliansi menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah dan pemangku kebijakan di Kepulauan Riau.
Tuntutan tersebut meliputi percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan, penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta evaluasi terhadap fungsi program Sekolah Rakyat.
Aliansi juga mendesak pengawasan terhadap kebijakan penurunan angka pengangguran dan perluasan lapangan kerja, pembukaan ruang partisipasi mahasiswa dalam pengawasan pemerintahan daerah, serta pengembalian dan penguatan marwah Kota Tanjungpinang sebagai Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau.
Husein menegaskan, penyampaian tuntutan tersebut bukan sekadar bentuk kritik terhadap pemerintah, melainkan upaya mendorong kebijakan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Karena itu, aliansi meminta pemerintah dan lembaga terkait tidak berhenti pada penerimaan aspirasi, tetapi memberikan tanggapan yang jelas disertai langkah konkret untuk menindaklanjuti setiap tuntutan.
“Aspirasi ini harus didengar, ditanggapi, dan ditindaklanjuti secara konkret, bukan sekadar menjadi janji tanpa realisasi,” ujarnya.
Aliansi Mahasiswa se-Kawasan Tanjungpinang-Bintan berharap pemerintah dan pemangku kebijakan membuka ruang dialog yang konstruktif serta menyampaikan perkembangan tindak lanjut secara transparan kepada masyarakat.
Aliansi menyatakan akan terus mengawal kebijakan publik dan memperjuangkan kepentingan masyarakat agar pembangunan di Kepulauan Riau berlangsung secara adil, merata, dan bertanggung jawab.
Bagi mahasiswa, penyampaian tuntutan bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan bagian dari upaya memastikan aspirasi masyarakat mendapat perhatian dan diwujudkan melalui kebijakan yang nyata.
Pewarta : Kafa
