PIJARKEPRI.COM – Silaturahmi antara jajaran Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepulauan Riau (Kepri) dengan Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, tidak sekadar seremonial.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis daerah dibedah, mulai dari potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD), mandeknya optimalisasi sektor labuh jangkar, hingga urgensi pemberantasan mafia cukai rokok ilegal, Mikol, yang diduga melibatkan aparat yang menjadi atensi pusat.
Pertemuan yang berlangsung hangat ini dihadiri Ketua PWI Kepri Saibansah Dardani beserta jajaran lengkap pengurus, seperti Sekretaris Alfian Lumban Gaol, Bendahara Moel Akhyar, Ketua Dewan Kehormatan Parna Simarmata, hingga Dewan Pakar Ramon Damora dan perwakilan daerah dari Tanjungpinang.
Pers sebagai Pilar Demokrasi dalam Era Disinformasi
Ketua PWI Kepri, Saibansah Dardani, menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah daerah dan insan pers untuk menjaga integritas dan profesionalisme media di tengah derasnya arus informasi digital.
“PWI berkomitmen mendorong jurnalisme berintegritas. Kami ingin pemerintah daerah menjalin kemitraan yang sehat dengan pers, sebagaimana arahan usai pertemuan di pelantikan pengurus PWI pusat belum lama ini,” tegas Saibansah.
Senada, Dewan Penasehat PWI Kepri Marganas Nainggolan mengingatkan perbedaan prinsip antara media profesional dan media sosial.
“PWI hadir untuk memisahkan antara berita yang melalui proses jurnalistik dengan konten bebas di media sosial. Ini bagian dari tanggung jawab menjaga demokrasi,” kata Marganas, mengutip pernyataan Menkominfo dan Kapolda Kepri dalam forum sebelumnya.
PAD Bocor, DPRD Akui Lemahnya Pengawasan
Isu besar mencuat ketika Wakil Ketua PWI Kepri, Arham, menyinggung soal kontribusi DPRD dalam penguatan PAD, khususnya dari sektor maritim dan labuh jangkar.
Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, merespons dengan blak-blakan, bahwa PAD Kepri masih jauh dari potensi maksimal, dan pengawasan masih lemah.
“APBD kita tahun 2026 turun ke angka Rp 3,2 triliun. Padahal Kepri ini 96 persen laut, potensi labuh jangkar besar. Tapi ya, banyak kebocoran. DPRD pun harus jujur, kami kurang maksimal mengawasi,” ujar Iman.
Menurutnya, ada empat titik labuh jangkar yang sudah ditetapkan Kemenhub, tapi belum sepenuhnya bisa dikelola daerah. Ia menyebut DPRD bersama Gubernur Kepri tengah mengupayakan agar kewenangan dan hasilnya tidak sepenuhnya disedot ke pusat.
Cukai Rokok dan Mafia Ilegal: DPRD Dukung Satgas, Minta Aparat Nakal Ditindak
Menjawab pertanyaan wartawan yang tergabung di PWI Kepri, soal praktik rokok ilegal yang marak di Kepri, Iman menegaskan dukungan terhadap langkah Menteri Keuangan Purbaya membentuk Satgas pemberantasan mafia cukai.
“Kalau ini perintah Presiden Prabowo, maka tidak ada kompromi. Yang ilegal harus dibasmi. Tapi saya tegaskan, jangan hanya cukongnya, aparat yang bermain juga harus disikat,” tegas Iman.
Pernyataan ini merespons laporan masyarakat soal tebang pilih penindakan di Kabupaten Karimun yang kini tengah ditelusuri tim dari Kemenkeu.
Janji Gedung Pers Masih Menggantung
Menjawab harapan anggota PWI Kepri, Mori Guspian, terkait janji almarhum Gubernur HM Sani untuk membangun gedung wartawan di Kepri, Iman Sutiawan menyatakan komitmennya mendorong realisasi, meski diakuinya kewenangan berada di tangan gubernur.
“Kami akan koordinasi, soal hibah tanah itu harus Gubernur Kepri yang dapat mengambil keputusan soal itu. Tapi kami paham, pers butuh ruang untuk berhimpun,” ucapnya.
Pers Diminta Terus Kritis
Di akhir pertemuan, Iman mengapresiasi PWI dan menegaskan pentingnya peran media sebagai penyeimbang dalam demokrasi.
“Saya harap PWI bisa menghasilkan jurnalis profesional yang bukan hanya menulis berita, tapi memberi dampak untuk masyarakat,” tutupnya.
Silaturahmi dan diskusi itu ditutup dengan penyerahan cenderamata dari DPRD Kepri kepada PWI dan sesi foto bersama.
Pewarta : Aji Anugraha
