Tanjungpinang, PIJARKEPRI.COM – Sejumlah atlet Kota Tanjungpinang yang berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kepulauan Riau (Kepri) VI 2026 mengeluhkan insentif pertandingan yang hingga Sabtu (7/11/2026) belum mereka terima.
Keterlambatan tersebut diduga berkaitan dengan belum tuntasnya proses pencairan dana hibah Pemerintah Kota Tanjungpinang kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Keluhan itu mencuat ketika atlet dari sejumlah kabupaten/kota lain mengaku telah menerima insentif untuk mendukung kebutuhan mereka selama mengikuti pesta olahraga tingkat provinsi tersebut.
Seorang atlet A asal Tanjungpinang dari salah satu cabang olahraga (cabor), yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengatakan belum menerima insentif dari pengurus cabor hingga hari terakhir pelaksanaan Porprov Kepri VI.
“Kami sampai hari ini belum menerima insentif dari pengurus cabor. Katanya, anggaran hibah Pemko Tanjungpinang melalui Dispora ke KONI belum turun, sehingga pengurus cabor juga belum bisa membayar kami,” ujarnya, Sabtu (7/11/2026).
Keluhan serupa disampaikan orang tua atlet F yang menilai kebutuhan pribadi atlet semestinya menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama ketika mereka bertanding membawa nama Kota Tanjungpinang.
“Anak saya sampai sekarang belum diberi insentif. Bahkan, untuk membeli perlengkapan kebutuhan pribadinya, dia harus menyisihkan uang sendiri. Sedih saya melihatnya,” kata orang tua salah satu atlet Tanjungpinang, S.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan administrasi dan tata kelola anggaran olahraga daerah. Atlet yang telah menjalani latihan dan bertanding membawa nama daerah semestinya memperoleh kejelasan mengenai hak dan dukungan yang telah dialokasikan bagi kontingen mereka.
Anambas dan daerah lain disebut telah menyalurkan insentif
Berbeda dengan keluhan atlet Tanjungpinang, sejumlah atlet dari Kabupaten Kepulauan Anambas disebut telah menerima insentif sebelum pertandingan berlangsung.
Seorang pengurus cabor asal Anambas mengatakan setiap atlet memperoleh insentif sebesar Rp700 ribu untuk membantu memenuhi kebutuhan selama berada di Tanjungpinang. Dana tersebut diterima dua hari setelah kontingen tiba di kota itu pada akhir Oktober 2026.
“Atlet kami sudah menerima insentif Rp700 ribu per orang untuk keperluan selama di Tanjungpinang, dua hari setelah tiba di sini,” ujarnya.
Informasi yang dihimpun juga menyebutkan atlet dari Batam, Natuna, Karimun, dan Bintan telah menerima insentif. Namun, besaran dan waktu penyaluran untuk masing-masing daerah masih perlu dikonfirmasi secara terperinci.
Insentif tersebut merupakan dukungan finansial yang berbeda dari biaya penginapan, konsumsi, transportasi, maupun bonus prestasi bagi atlet yang meraih medali. Karena itu, kejelasan mengenai sumber anggaran, peruntukan, dan waktu pencairannya menjadi penting agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi atlet.
Perubahan organisasi diduga menghambat pencairan
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, proses pencairan dana diduga terkendala penataan organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah kota tengah menggabungkan Dinas Pendidikan dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) ke dalam struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru.
Perubahan tersebut disebut berdampak pada proses administrasi pencairan anggaran karena pejabat terkait belum memperoleh legitimasi hukum yang diperlukan untuk menjalankan kewenangannya.
Kendala administrasi itu diduga memengaruhi penyaluran dana hibah kepada KONI Tanjungpinang, yang selanjutnya berpengaruh terhadap kemampuan pengurus cabor menyalurkan insentif kepada atlet dan pelatih.
Meski demikian, penyebab tersebut masih memerlukan penjelasan resmi dari Pemerintah Kota Tanjungpinang, Dispora atau perangkat daerah yang menangani urusan olahraga, serta KONI setempat. Kepastian mengenai status anggaran, tahapan pencairan, dan jadwal pembayaran diperlukan agar persoalan ini tidak berhenti pada dugaan.
Perlu kejelasan mekanisme dan tanggungjawab
Dalam pengelolaan keuangan daerah, dukungan terhadap kegiatan olahraga dapat dialokasikan melalui APBD sesuai ketentuan yang berlaku. Penyaluran dana hibah kepada organisasi penerima harus mengikuti mekanisme penganggaran, persyaratan administrasi, serta pertanggungjawaban penggunaan dana.
Namun, keberadaan dana hibah tidak serta-merta berarti setiap atlet otomatis berhak menerima insentif dengan nominal yang sama. Besaran, bentuk, penerima, dan waktu penyalurannya bergantung pada kebijakan program, dokumen anggaran, serta ketentuan yang mendasari pemberian bantuan tersebut.
Karena itu, Pemerintah Kota Tanjungpinang dan KONI perlu menjelaskan apakah insentif atlet telah dialokasikan dalam anggaran, berapa nilai yang disediakan, apa penyebab keterlambatan, serta kapan penyalurannya dapat direalisasikan.
Kejelasan itu penting agar atlet tidak menjadi pihak yang menanggung dampak persoalan administrasi antarlembaga. Terlebih, Porprov merupakan ajang yang menuntut kesiapan fisik, mental, dan pembiayaan selama atlet menjalani pertandingan.
Diketahui, Kota Tanjungpinang mengirimkan 414 atlet 130 Ofisial untuk bertarung di 30 Cabor Porprov Kepri VI, sekaligus sebagai tuan rumah pelaksanaan event
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kota Tanjungpinang maupun KONI Tanjungpinang yang dapat mengonfirmasi penyebab keterlambatan, status pencairan dana hibah, dan jadwal pembayaran insentif kepada atlet.
Konfirmasi dari pihak terkait diperlukan untuk memastikan duduk perkara sekaligus memberikan kepastian kepada para atlet yang telah berjuang membawa nama Kota Tanjungpinang di Porprov Kepri VI 2026.
Pewarta : Fendi
