Anambas, PIJARKEPRI.COM – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Linda, A.Md., mendorong pemerintah daerah mempercepat pendataan dan registrasi Program Percepatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Perlinsos Digital).
Hingga 3 November 2026, jumlah pendaftar di Anambas baru mencapai 508 kepala keluarga (KK), terendah dibandingkan enam kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau.
Linda menilai, kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti melalui penguatan pendampingan dan pelibatan aparatur pemerintah daerah agar masyarakat yang membutuhkan tidak kehilangan kesempatan mengakses program bantuan sosial.
Legislator Partai Gerindra dari Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya periode 2024–2029 itu mendorong seluruh pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas diberdayakan sebagai Agen Perlinsos.
Menurut dia, keterlibatan aparatur diperlukan untuk membantu masyarakat melakukan registrasi, memperbaiki data, hingga mengajukan sanggahan apabila terdapat ketidaksesuaian data.
“Seluruh PNS dan PPPK di lingkungan pemerintah daerah perlu diberdayakan sebagai Agen Perlinsos. Dengan keterlibatan lebih banyak aparatur, pendampingan dapat menjangkau masyarakat lebih luas sehingga proses pendataan dan registrasi tidak berjalan terlalu lama,” ujar Linda, Kamis (12/11/2026).
Sebagai anggota Komisi I DPRD yang antara lain membidangi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Linda menekankan pentingnya pola pendampingan yang menyesuaikan kondisi geografis Anambas sebagai daerah kepulauan.
Ia meminta Dinas Sosial memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan agar layanan registrasi dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah terluar.
Selain itu, dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta RT/RW dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan.
Linda juga mendorong pelibatan unsur masyarakat melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga.
Gerakan tersebut dapat menjadi sarana untuk membantu mengidentifikasi dan mendampingi warga yang membutuhkan bantuan, tetapi mengalami kendala dalam proses registrasi.
Masyarakat dapat mengakses registrasi Perlinsos Digital melalui portal resmi Kementerian Sosial di https://perlinsos.kemensos.go.id dengan menggunakan IKD yang telah diaktifkan.
Tahapan registrasi meliputi masuk melalui IKD, mengisi nomor induk kependudukan (NIK) dan PIN, melakukan verifikasi wajah, memilih jenis bantuan, serta melengkapi data pendukung.
Setelah pengajuan dikirim, pendaftar perlu menyimpan nomor registrasi sebagai bukti pengajuan.
Program bantuan yang tercantum dalam panduan meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Linda menegaskan, pendampingan oleh Agen Perlinsos tidak berarti aparatur memiliki kewenangan menentukan penerima bantuan. Agen hanya membantu proses pendaftaran, perbaikan data, dan pengajuan sanggahan.
Sementara itu, penetapan kelayakan penerima bantuan tetap mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta persyaratan masing-masing program.
Karena itu, ia berharap seluruh perangkat daerah dan masyarakat turut mendukung percepatan registrasi agar akses layanan bantuan sosial di Anambas semakin luas dan menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.
Linda juga menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap perbedaan jumlah pendaftar dan jumlah penerima bantuan sosial.
Data sebanyak 508 KK merupakan jumlah pendaftar Perlinsos Digital di Anambas, bukan keseluruhan penerima bantuan sosial di daerah tersebut.
Registrasi juga tidak secara otomatis menjadikan seseorang sebagai penerima bantuan karena penetapannya tetap melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Pewarta : Fendi
