PELANTIKAN Dewan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau masa bakti 2026–2031 oleh Gubernur Ansar Ahmad di Gedung Daerah, Tanjungpinang, pekan lalu, menghadirkan lebih dari sekadar seremoni administratif.
Di balik prosesi itu, tersirat sebuah arah baru: kebudayaan tidak lagi ditempatkan di pinggir kebijakan, melainkan di jantung pembangunan daerah, sebagai ruh yang memberi makna.
Momentum ini seperti penanda zaman. Pemerintah daerah menunjukkan keseriusan merawat identitas, bukan hanya membangun fisik.
Di tengah arus perubahan yang cepat, pilihan untuk menempatkan kebudayaan sebagai fondasi terasa seperti langkah yang tidak sekadar strategis, tetapi juga reflektif.
Penunjukan Dato’ Rida K Liamsi sebagai Ketua Umum, didampingi budayawan Juramadi Esram, memperlihatkan bahwa Dewan Kebudayaan tidak dibentuk sebagai institusi formal semata.
Ia dirancang sebagai ruang kerja yang hidup, tempat kebijakan bertemu pengalaman, dan visi bertaut dengan tradisi. Mereka yang mengisinya adalah orang-orang yang memahami denyut kebudayaan, bukan sekadar menghafal definisinya.
Gubernur Ansar Ahmad tampaknya berpijak pada satu kesadaran mendasar: kebudayaan bukanlah artefak beku dari masa lalu, melainkan proses yang terus bergerak.
Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, kebudayaan dipahami sebagai ekosistem luas, meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, hingga praktik keseharian yang membentuk cara hidup masyarakat.
Karena itu, pembentukan Dewan Kebudayaan sebagai mitra strategis bukanlah langkah simbolik.
Ia menegaskan bahwa kebudayaan harus dikelola secara sadar, bukan dibiarkan berjalan tanpa arah. Ada upaya untuk merawat sekaligus mengembangkan, menjaga kesinambungan tanpa menutup kemungkinan pembaruan.
Kesadaran ini tidak lahir di ruang hampa. Kepulauan Riau adalah simpul penting dunia Melayu, rumah besar yang menyimpan warisan panjang adab, bahasa, dan kearifan maritim. Di wilayah inilah jejak-jejak peradaban Melayu tumbuh, berkembang, dan memberi pengaruh lintas batas.
Namun, di tengah kebesaran itu, tantangan juga datang silih berganti. Arus globalisasi yang kian deras membawa kemajuan, sekaligus berpotensi mengikis makna. Peringatan Gubernur Ansar tentang hal ini bukan retorika kosong, melainkan refleksi atas kenyataan yang tak terelakkan.
Dalam perspektif kebudayaan, Clifford Geertz pernah menyebut kebudayaan sebagai “jejaring makna” yang dipintal manusia sendiri. Ia hidup karena dirawat, berkembang karena ditafsirkan ulang. Tanpa itu, jejaring tersebut akan rapuh—bahkan bisa terputus.
Di titik inilah peran Dewan Kebudayaan menjadi penting. Ia bukan hanya penjaga warisan, tetapi juga penenun makna baru.
Tradisi tidak diletakkan sebagai beban masa lalu, melainkan sebagai dialog yang terus berlangsung antara masa lalu dan masa kini.
Tradisi hidup ketika ditafsirkan ulang; sebaliknya, ia akan mati jika disakralkan tanpa ruang kritik.
Tantangan ke depan pun tidak sederhana.
Dewan Kebudayaan Kepri tidak cukup hanya melestarikan, tetapi juga harus mengaktualkan, menjadikan budaya Melayu tetap relevan bagi generasi yang hidup dalam dunia digital, tanpa kehilangan akarnya.
Di sinilah makna “Gubernur Budaya” menemukan pijakan. Ia bukan sekadar label, melainkan konsekuensi dari pilihan kebijakan.
Ketika kebudayaan ditempatkan sebagai fondasi pembangunan, maka paradigma pun bergeser, dari sekadar mengejar pertumbuhan, menuju pembangunan yang berakar pada identitas.
Komitmen Dato’ Rida K Liamsi yang menempatkan kebudayaan sebagai arus utama pembangunan memperkuat arah tersebut. Kebudayaan bukan lagi pelengkap, apalagi sekadar ornamen. Ia menjadi sumber nilai yang menuntun arah, memastikan pembangunan tidak kehilangan jiwa.
Ke depan, jalan tentu tidak ringan. Globalisasi akan terus menawarkan daya tariknya, teknologi akan terus mengubah cara manusia hidup dan memahami dirinya.
Namun, seperti kerap diingatkan dalam khazanah Melayu, kekuatan suatu bangsa bukan hanya terletak pada kemampuannya beradaptasi, tetapi juga pada keteguhannya menjaga jati diri.
Pelantikan Dewan Kebudayaan Kepulauan Riau adalah sebuah awal. Sebuah ikhtiar akal budi untuk memastikan bahwa di tengah arus zaman, masyarakat Melayu tetap menggenggam peta, tentang siapa dirinya, dari mana ia berasal, dan ke mana ia akan melangkah.
Pada akhirnya, julukan “Gubernur Budaya” akan menemukan maknanya dalam jejak waktu. Ia akan dikenang bukan karena kata-kata, tetapi karena pilihan: merawat akar di saat banyak orang sibuk mengejar cabang.
(Fortama)
