HMI Cabang Tanjungpinang-Bintan menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden meninggalnya seorang driver ojek online dalam aksi demonstrasi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. Korban tewas akibat terlindas kendaraan taktis Brimob saat aparat melakukan pembubaran massa aksi.
Ketua Umum HMI Cabang Tanjungpinang-Bintan, Tomi Suryadi, menegaskan bahwa tragedi ini tidak akan terjadi apabila aparat tidak bertindak represif dalam menghadapi massa. Menurutnya, tindakan brutal aparat merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan.
“Insiden ini seharusnya tidak terjadi. Ini jelas bentuk brutalitas aparat terhadap rakyat, dan ini adalah sebuah kejahatan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tomi menjelaskan bahwa akar permasalahan muncul dari kebijakan penambahan tunjangan anggota DPR RI di tengah kondisi rakyat yang sedang kesulitan. Kebijakan itu memicu kekecewaan dan amarah rakyat yang merasa dikhianati oleh wakilnya sendiri.
Kekecewaan tersebut melahirkan gelombang protes mahasiswa dan masyarakat sipil yang menuntut pembubaran DPR. Namun, tuntutan itu justru berujung pada bentrokan dengan aparat yang akhirnya menelan korban jiwa. “Hanya karena ketamakan segelintir elit, rakyat dan polisi menjadi tumbal hingga jatuh korban,” ujarnya.
Menyikapi hal tersebut, HMI Cabang Tanjungpinang-Bintan menuntut Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk segera mengevaluasi sikap dan ucapan anggota DPR yang telah melukai hati rakyat. Selain itu, HMI mendesak pemerintah untuk mencabut kebijakan tunjangan tambahan anggota DPR RI.
Tomi menilai langkah ini merupakan solusi terbaik untuk meredam kekacauan. Ia juga mengingatkan bahwa gelombang perlawanan rakyat tidak akan pernah padam, bahkan berpotensi semakin besar. Tidak menutup kemungkinan, HMI juga akan ikut turun bersama massa aksi jika kondisi terus dibiarkan.
“Bentrokan aparat dan rakyat harus segera dihentikan. Pemerintah harus bertindak cepat sebelum situasi semakin memanas. Jangan sampai jatuh korban lebih banyak lagi,” tambahnya.
Menurut HMI, insiden Pejompongan harus menjadi peringatan bagi pemerintah bahwa kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan hanya akan membawa kehancuran.
