Ansar Ahmad Fokus Percepatan Investasi di Kepri, Tekankan Penguatan Kawasan PBPB

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, saat memimpin rapat koordinasi Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DKPBPB) Bintan-Karimun, di Balairung Raja Ali Kelana, Gedung Daeng Celak, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Senin (10/2/2025) (foto: diskominfokepri)
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, saat memimpin rapat koordinasi Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DKPBPB) Bintan-Karimun, di Balairung Raja Ali Kelana, Gedung Daeng Celak, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Senin (10/2/2025) (foto: diskominfokepri)

PIJARKEPRI.COM – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menggelar rapat koordinasi Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DKPBPB) Bintan-Karimun, di Balairung Raja Ali Kelana, Gedung Daeng Celak, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Senin (10/2/2025)

Dalam rapat tersebut, Ansar Ahmad menegaskan komitmennya untuk mempercepat investasi di Kepri, dengan fokus pada penguatan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (PBPB).

Bacaan Lainnya

Ansar, yang juga Ketua DKPBPB Bintan-Karimun, mengungkapkan bahwa percepatan investasi menjadi prioritas utama dalam membangun perekonomian daerah.

“Kawasan PBPB merupakan kunci untuk mempercepat pertumbuhan investasi di Kepri. Namun, kita harus mengakui bahwa perkembangan kawasan di luar Batam masih tertinggal. Oleh karena itu, kita perlu langkah strategis untuk mengejar ketertinggalan ini,” ujar Ansar.

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, saat memimpin rapat koordinasi Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DKPBPB) Bintan-Karimun, di Balairung Raja Ali Kelana, Gedung Daeng Celak, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Senin (10/2/2025) (foto: diskominfokepri)
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, saat memimpin rapat koordinasi Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DKPBPB) Bintan-Karimun, di Balairung Raja Ali Kelana, Gedung Daeng Celak, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Senin (10/2/2025) (foto: diskominfokepri)

Pada pertemuan ini, Kepala BP Batam, BP Bintan, dan BP Karimun melaporkan perkembangan investasi dan tantangan yang mereka hadapi.

Ansar menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur dan pengelolaan aset yang dapat mendukung kerja sama dengan pihak lain, seperti pengelolaan pelabuhan.

Selain itu, Ansar juga menyoroti perlunya pendampingan hukum yang lebih kuat untuk memastikan kelancaran operasional kawasan-kawasan PBPB.

Ia mengusulkan agar BP bekerja sama dengan Kejaksaan untuk memberikan pendampingan hukum dalam setiap kegiatan.

“Pendampingan hukum yang jelas akan memberikan jaminan kepastian, sehingga kita bisa lebih fokus mempercepat investasi dan pengembangan kawasan,” tambahnya.

Ansar juga mengusulkan agar rapat koordinasi ini diadakan lebih rutin, minimal sebulan sekali, untuk memastikan percepatan program kerja BP di seluruh kawasan.

“Berdasarkan kajian BPKP, BP di Kepri selain Batam belum memberikan dampak signifikan. Kita harus buktikan bahwa keberadaan kawasan PBPB dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar,” tegas Ansar.

Ke depan, Ansar Ahmad berharap agar BP-BP kecil di Kepri dapat mulai menghasilkan pendapatan sendiri, mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah, dan mendukung pengembangan kawasan lebih mandiri.

Dengan strategi yang lebih terarah dan rapat koordinasi yang intensif, Ansar optimis investasi di Kepri akan semakin berkembang, memberi dampak positif bagi perekonomian daerah dan masyarakat. (RLS/ANG)

Pos terkait