PDIP Nilai Pjs Gubernur Kepri Berpolitik Soal Penetapan Plt Direktur RSUD Kepri

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. (Foto: doc_pijarkepri.com)
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. (Foto: doc_pijarkepri.com)

PIJARKEPRI.COM – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPRD Kepri angkat bicara terkait penetapan Pelaksana Tugas (Plt) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, Yusmanedi.

Berdasarkan surat yang diterima pijarkepri.com, Atas nama Gubernur Kepulauan Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau TS. Arif Fadillah, pada 12 Oktober 2020 menerbitkan Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) Nomor : 8820 / 3324 / BKPSDM/SP 2020.

Surat tersebut berisikan tentang penunjukan Kepala Bidang Penunjang Medik RSUD Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, Yusmanedi sebagai Plt Direktur RSUD Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

Ketua Fraksi PDIP di DPRD Kepri, Lis Darmansyah, di Tanjungpinang, Selasa (13/10/2020), mengatakan keputusan Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Kepri menetapkan Yusmanedi sebagai Plt RSUD Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau diduga bermuatan unsur politik.

Menurut Lis, dugaan muatan politik pada pergantian Plt Direktur RSUD Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau beberapa bulan setelah Pjs Gubernur Kepulauan Riau menjabat dapat memperkeruh suasana kondusif politik di Kepulauan Riau.

Lis menilai selain penetapan Plt Direktur RSUD Tanjungpinang Kepri penuh dengan muatan politik, Pjs Gubernur Kepulauan Riau dinilai sembarangan dalam mengambil keputusan dan hanya mengikuti rekomendasi dari bawahan.

“Ini sangat disayangkan, gubernur diduga bermain diranah politik didalam kondisi seperti ini. Kalau mau digantikan kenapa gak diteruskan yang ada saja, yang menunjuk PLt kan mereka juga, kenapa Plt Dinas lain gak diganti, kenapa hanya RSUD,” kata Lis Darmansyah.

Kemudian, Lis menuturkan berdasarkan informasi yang banyak orang tau dan dia terima, Plt Direktur RSUD Tanjungpinang Provinsi Kepulauan tersebut tengah menghadapi persoalan hukum.

Berasarkan data yang dihimpun pijarkepri.com, sejumlah pejabat dan Staf di RSUD Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepri diduga terlibat kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bahan habis pakai dan obat-obatan tahun 2014-2019.

Sejumlah pejabat yang diperiksa Polda Kepri diantaranya mantan Kabag Keuangan, mantan wakil direktur umum dan keuangan dan salah satu dokter RSUD RAT inisial Yusman Edi belum lama ini diperiksa penyidik tindak pidana korupsi Polda Kepulauan Riau, pada Sabtu (11/07/2020).

Permasalahan itu dinilai Fraksi PDIP DPRD Kepri penuh dengan muatan politik jika Pjs Gubernur Kepri tetap menetapkan Plt Direktur RSUD Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

“Kalau seperti ini kita bisa saja menduga Pjs Gubernur Kepri berpolitik. Yang digantikan ini juga bermasalah, sedang berhadapan dengan hukum. Gubernur kan bukan anak kecil bukan orang kemarin sore, apalagi dia kan sebagai Dirjen, kalau macam begini ‘kan kita bisa mengadukan ke Kemendagri,” ungkap Lis.

Lis mengutarakan Fraksi PDIP Kepri mengharapkan Pjs Gubernur Kepulauan Riau Bahtiar dapat mempertimbangkan terlebih dahulu dalam menetapkan suatu hal yang berhubungan langsung dengan situasi politik dan kondusifitas daerah, di Kepulauan Riau saat ini.

Dia menegaskan, Fraksi PDIP di DPRD Kepri akan mengadukan persoalan dugaan Pjs Gubernur Kepri Bahtiar atas penunjukan Plt Direktur RSUD Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau tersebut ke Kemendagri.

“Atas persoalan tersebut, kami, Fraksi PDI Perjuangan Kepri akan segera menyurati Kemendagri atas penunjukan Plt Direktur RSUD Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau yang kami nilai diduga bermuatan politik,” ungkapnya.

Hingga saat ini Pjs Gubernur Kepri Bahtiar belum dapat dikonfirmasi terkait permasalahan tersebut. (Ang)

Editor : Aji Anugraha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *