PIJARKEPRI.COM – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tengah merancang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) khusus untuk kegiatan labuh jangkar disejumlah wilayah lautdi daerah itu.
Plr. Gubernur Kepri H.Isdianto, di Batam, Kamis (2/7/2020), mengatakan telah merancang beberapa rencana yang akan dibuat untuk kelancaran operasional kegiatan labuh jangkar di tiga zona yang telah disepakati. Salah satunya mendirikan kantor Samsat Khusus untuk labuh jangkar.
Menurut Isdianto, tujuan mendirikan Samsat untuk labuh jangkar tersebut tidak lain untuk memberikan pelayanan secara terintegerasi dan terkoordinir dengan tepat, cepat, transparan, akuntabeel.
“Samsat ini nanti juga sebagai wadah bagi Kepri untuk memberikan pelayanan secara cepat bagi seluruh aktifitas yang terkait labuh jangkar,” kata Isdianto, usai melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, di Nongsa Poin Marina Resort Batam.
Isdianto mengatakan, didirikannya Samsat laut merupakan salah satu bentuk keseriusan Pemprov Kepri dalam mendukung penuh pengoperasian kawasan labuh jangkar.
Ia menjelaskan Samsat laut Labuh Jangkar tersebut direncakan akan melayani dan memfasilitasi pelayanan administrasi CIQP, pusat informasi, pelayanan keluhan, pengaduan, termasuk nanti mengelola potensi-potensi lainnya, seperti memenuhi kebutuhan air bersih untuk kapal, kebutuhan sembako untuk kapal, dan lainnya.
“Menjadi perhatian kita nanti adalah kesesuaian perizinan antara pemerintah pusat dan Kepri dengan memperhatikan perjanjian kerjasama, rekomendasi, dan SOP pengelolaan serta penyesuaian tarif yang berlaku agar meningkatkan daya saing kawasan labuh jangkar” jelas Isdianto.
Bahkan usai mengantar kepulangan Luhut, Isdianto langsung memimpin rapat lanjutan membahasa masalah ini. Rapat Koordinasi Pengelolaan Labuh Jangkar di Wilayah Provinsi Kepri juga Deputi 2 Kemenko Maritim, BUMD dan Para Operator di Hotel Radison Batam
Ditambahkan Kepala Bidang Kepelabuhan Dinas Perhubungan (Kabid Dishub) Provinsi Kepri, Aziz Kasim Djou, penyelarasan yang dilakukan nanti juga sampai pada jenis-jenis pungutan jasa antara PNBP Kemenhub dan retribusi daerah. “Pada prinsipnya kami dari Dishub Kepri sudah menyampaikan berbagai rancangan kepada Gubernur yang disesuaikan dengan arahan Menko Marves ( maritim investasi),” tambah Aziz. (RLs)
