'

Mahasiswa Segel Kantor Satpol PP Bintan Soal PT MIPI

Hima Persis saat membentangkan sepanduk sebagai bentuk penyegelan kantor Satpol PP Bintan lantaran tak juga menegakkan Perda soal pelanggaran PT MIPI, di Bintan, Kamis (27/2/2020).

PIJARKEPRI.COM, Bintan – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Wilayah Himpunan Mahasiswa Persatuan Mahasiswa Islam (Hima-Persis) Kepulauan Riau, menyegel kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bintan, Kepulauan Riau, Kamis (27/2/2020).

Mahasiswa menyegel kantor Satpol PP dengan sepanduk putih bertuliskan “Kantor Ini Disegel Hima Persis” membentang di pagar kantor Satpol PP Bintan, di Kecamatan Gunung Kijang, Bintan.

Ketua PW Hima Persis Bintan Tomi, mengatakan tindakan membentangkan sepanduk menyegel kantor Satpol PP Bintan tersebut merupakan sikap Hima Persis atas lambannya tindakan Satpol PP terhadap penghentian pengoperasian PT Mangrove Industry Park Indonesia (MIPI), di Bintan.

Hima Persis Kepulauan Riau menilai Pemerintah Kabupaten Bintan membiarkan PT MIPI terus beroperasi meski tak mengantongi izin. PT MIPI melakukan aktivitas ekspor impor meski tak mengantongi izin dari pemerintah.

Tomi menyebutkan, belum lama ini Satpol PP Bintan sudah menunjukan Surat Peringatan (SP) satu untuk PT MIPI agar menghentikan segala aktivitasnya. Namun, PT MIPI hingga saat ini terus melakukan kegiatan ekspor impor furnitur.

“Karena kami menganggap pemerintah tidak sanggup menyegel PT Tersebut maka kami yang menyegel,” ujarnya.

Baca Juga : Bintan Jadi Jalur Transit Impor Ekspor Ilegal Furnitur Cina-Amerika

Hima Persis melihat Pemerintah Kabupaten Bintan acuh terhadap PT MIPI yang dinilai melanggar berbagai aturan, padahal instansi terkait sudah mengetahui pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut.

Masalah mendasar yang ditemukan Hima Persis Kepri dari PT MIPI yakni, lokasi gudang perusahaan tersebut di kawasan Galang Batang bukan peruntukannya dinilai ilegal lantaran tak mengantongi izin apapun, namun terus melakukan ekspor impor.

Wakil Sekretaris Hima Persis Kepulauan Riau, Zulkarnain, mengatakan secara prinsip tindakan penegakan Peraturan Daerah atas persolan PT MIPI merupakan tugas Satpol PP Bintan.

Menurutnya, penegakan hukum yang dapat dilakukan Satpol PP soal pelanggaran Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bintan. PT MIPI diduga melanggar Perda RTRW Bintan. Perusahaan tersebut berdiri bukan dikawasan industri.

Dinas DPMPTSP Bintan belum lama ini menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin PT MIPI di Galang Batang. Dinas perizinan bintan itu memberikan izin untuk gudang PT MIPI di Kilometer 23, Bintan.

Lokasi PT MIPI di Galang Batang tidak mengantongi izin apapun, tetapi dapat memproduksi bahkan telah beberapa kali melakukan ekspor ke luar negeri. Hima Persis menilai ada dugaan permainan pejabat daerah untuk membuluskan segala aktivitas PT MIPi.

“Apakah ada permainan oknum yang terlibat sehingga kegiatan ekspor dapat lolos,” tegas Zulkarnain selaku kader Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam Kepulauan Riau.

Baca Juga : Diduga Manipulasi Data, Ini 10 Temuan BP Kawasan FTZ Bintan Saat Mengawasi PT MIPI

Zul juga menegaskan pemerintah harus mengambil tindakan tegas terkait pelanggaran aturan yang terjadi saat ini. Dia menilai pemerintah daerah sangat perlu ketegasan soal regulasi yang harus sejalan dengan implementasi agar realisasi yang diharapkan dapat terwujud.

“Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bintan yang ada, PT MIPI sudah seharusnya dibongkar/disegel oleh lembaga terkait sekaligus agar masyarakat mengetahui bahwa PT tersebut ilegal,” ujarnya.

Menurutnya, oelanggaran yang dilakukan PT MIPI tidak hanya pada izin IMB. Mahasiswa mendukung PT MIPI tertib aturan, sehingga berkontribusi untuk Pendapatan Daerah melalui retribusi yang diberikan. Namun, pada kenyataannya tidak demikian.

“Maka dari itu tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mempertahankan PT tersebut dengan berbagai macam dalih.

Hima Persis menilai, jika pemerintah membiarkan pelanggaran yang dilakukan PT MIPI dianggap sepele dan pemerintah terkesan diam, bisa saja pelanggaran serupa akan terus dilakukan dengan dalih yang sama.

“Aturan sudah pasti harus dijalankan, aturan bukan produk kepentingan beberapa orang atau elite penguasa, aturan berlaku pada setiap kehidupan bernegara, jangan sampai ketika ada kepentingan sehingga muncul opsi ingin membantu pelaku pelanggaran serta merubah aturan bisa jadi,” ungkapnya.

“Hari ini kami memiliki pemimpin, sudah menjadi tugas beliau sebagai pemimpin untuk melakukan tindakan yang tegas terhadap para pelanggar sesuai regulasi yang berlaku, ketegasan pun harus ditunjukkan secara tindakan, bukan hanya secara lisan saja, sekedar beretorika pun semua orang bisa,” tambahnya. (ANG)

Editor : Aji Anugraha

Share

PinIt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *