'

Diduga Manipulasi Data, Ini 10 Temuan BP Kawasan FTZ Bintan Saat Mengawasi PT MIPI

PIJARKEPRI.COM, Bintan – Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) di Bintan, Kepulauan Riau menemukan 10 hasil pemeriksaan kegiatan PT Mangrove Industry Park Indonesia (MIPI) di Batu 23, Bintan, 10 Januari 2020.

Kepala Bidang Pengawasan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) Bintan, Radif, dalam konferensi pers di Bintan, Kamis, mengatakan, tidak menemukan aktivitas industri di Gudang PT MIPI di Batu 23 Bintan.

Berdasarkan laporan pertama BP Kawasan FTZ Bintan menemukan, Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) TW 3 dan 4/2019.

PT. MIPI yang merupakan PMA asal Cina, yang bergerak di bidang Industri Furniture dari Kayu Industri Furniture dari Rotan dan atau Bambu, Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (fee) Atau Kontrak, Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga.

Kedua, setelah dilakukan pengecekan ke perusahan yang tertera dalam izin usaha yang diterbitkan oleh BP Bintan Nomor :12) IU. BP.Bntan/IX/2019.

“Perusahaan tidak beroperasi di lokasi tersebut. Dan laporan LKPM nya yang dilaporakan adalah kegiatan perusahaan di Galang Batang diluar Izin Usaha yang diberikan,” ungkapnya.

Temuan kedua, BP Kawasan FTZ Bintan menemukan aktivitas impor PT MIPI sebanyak 24 kali. “Perusahaan sudah melakukan kegiatan impor sebanyak 24 kali,” ujarnya.

Temuan ketiga, BP Kawasan FTZ menemukan sebanyak 16 orang tenaga kerja. Namun, hingga saat ini PT MIPI belum mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA). BP Kawasan FTZ Bintan menghimbau agar perusahaan tersebut dapat melengkapi RPTKA, IMTA dan KITAS jika memperkerjakan TKA.

Radif mengatakan, pada poin keempat laporan pengawasan PT MIPI, BP Kawasan FTZ Bintan menemukan pelaporan penanaman modal PT MIPI tidak sesuai dengan izin yang dimiliki. Masih terdapat kesalahan dalam penginputan realisasi investasi, dan perizinan.

“Sudah diberikan penjelasan tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal LKPM,” ujarnya.

BP Kawasan FTZ Bintan juga menemukan keterangan lokasi perusahaan di Galang Batang bukan kawasan FTZ. Namun lokasi proyek berada di alamat di wilayah FTZ Jalan Nusantara KM 23 Kampung Budi Mulya, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Bintan.

“Prusahaan menggunakan fasilitas FTZ tidak pada peruntukkannya,” ungkapnya.

Temuan kelima, BP Kawasan FTZ Bintan menemukan kesalahan pelaporan LKPM PT MIPI yang tidak sesuai dengan lokasi proyek menurut izin yang diterbitkan. PT MIPI mengirimkan LKPM TW 4 2019 Dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp. 13.660.758.302.

“Dimana sebagian investasi tersebut, digunakan untuk kegiatan usaha di Galang Batang,” ungkapnya.

Temuan keenam, BP Kawasan Bintan menemukan PT MIPI yang sudah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan 9120004592632 tertanggal 23 Mei 2019 dengan alamat Jalan Nusantara KM 23 Kampung Budi Mulya, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Bintan namun menggunakan fasilitas FTZ untuk kegiatan produksi diluar kawasan FTZ (Galang Batang) – NPWP :91.592.440.1-244.000.

“Kegiatan operasional perusahaan beralamat di Galang Batang bukan kawasan FTZ,” ungkapnya.

Baca Juga : Bintan Jadi Jalur Transit Impor Ekspor Ilegal Furnitur Cina-Amerika

Ketujuh, luas lahan PT MIPI adalah sebesar 1 Ha termasuk dalam PT Sunwell Manufacturing Indonesia dan PT Aiwood Smart Home International.

Kedelapan, PT MIPI telah memasukan import bahan baku produksi dan mesin untuk pembuatan furniture. Perusahaan juga sudah melakukan ekspor hasil produksi.

Temuan kesembilan, nilai investasi perusahaan sebesar Rp 14.500.000.000 PMA berasal dari Cina.

Kesepuluh, permasalahan PT MIPI berencana akan mengajukan proses KEK Industry perakitan, dan perusahaan saat ini masih dalam kendala tata ruang wilayah.

10 temuan tersebut menunjukkan dugaan PT MIPI memanipulasi data laporan penanaman modal pada 10 Januari 2020.

Berdasarkan temuan itu, BP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan juga akan melayangkan surat peringatan kepada PT MIPI.

“Ini terkait investasi sehingga kami tidak bisa langsung mencabut izinnya. Kami akan membinanya sesuai arahan pemerintah pusat,” kata Kepala BP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, Saleh Umar.

Saleh mengatakan perusahaan milik Sukardi bukan hanya satu. Namun ia enggan membeberkan nama-nama perusahaan, yang sejak beberapa pekan terakhir di bawah naungan PT Segantang Lada.

“Kami hanya mengeluarkan ijin usaha berdasarkan permohonan yang diajukan pihak perusahaan. Persyaratan sudah dipenuhi perusahaan sehingga kami mengeluarkan ijin usaha,” tegasnya.

Permasalahan PT MIPI sempat dibahas oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Bintan, yang dipimpin Bupati Bintan Apri Sujadi. Dalam rapat itu terungkap bahwa pemerintah dan aparat yang berwenang mengetahui kegiatan impor dan ekspor PT MIPI dan perusahaan lainnya milik Sukardi, ilegal.

Seluruh aktivitas di Galang Batang, Bintan tidak memiliki ijin. Namun perusahaan itu, aktif melakukan kegiatan impor dan ekspor “kitchen set”.

“Kami ingi ada investasi, tetapi sesuai aturan. Karena itu, kami minta pusat membantu perusahaan ini agar legal,” kata Apri.

CEO PT MIPI, Edi Jaafar menolak perusahaan itu dikatakan melakukan kegiatan ilegal. Ia mengatakan perusahaan itu telah belasan kali mengekspor “kitchen set”.

“Kami bayar pajak,” sebutnya, dilansir ANTARA. (ANG/ANT)

Editor : Aji Anugraha

Share

PinIt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Top