'

DPRD Minta Semua Penambang Pasir Ilegal Bintan Tutup

Aktivitas pertambangan pasir ilegal di Galang Batang dan Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Senin (13/1/2020). (Foto: pijarkepri.com)

PIJARKEPRI.COM, Bintan – Ketua Komisi 1 DPRD Bintan, Daeng M Yatir minta aparat hukum bertindak menutup semua pertambangan pasir Ilegal di Pulau Bintan, Kepulauan Riau.

Menurutnya hampir keseluruhan pertambangan pasir di Galang Batang, Teluk Bakau, Malang Rapat, Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Bintan tak mengantongi izin (ilegal). Kewenangan izin pertambangan berada di Provinsi Kepri.

“Saat ini, semua tak ada izin, tutup semua itu,” ungkapnya saat dihubungi pijarkepri.com

Baca Juga : Pertambangan Pasir Bintan Tak Terdata di ESDM Kepri, Bisa Diproses Hukum

Yatir menekankan pertambangan ilegal merugikan negara, merusak lingkungan. Pertambangan ilegal tidak berkontribusi untuk pendapatan daerah. Dia menyarankan agar pertambangan dilakukan secara tertib administrasi, sesuai ketentuan hukum (legal).

“Kalau ilegal jelas merugikan negara, dampak lingkungan seperti apa. Jelasnya, tidak berkontribusi untuk PAD, lalu kenapa dibiarkan, tindak,” ujarnya.

Yatir menepis persoalan keterbatasan pasokan kebutuhan pasir di Bintan dan Tanjungpinang jika pertambangan pasir ilegal tersebut tutup. Alibi menyoalkan kebutuhan pasir satu-satunya berasal dari pertambangan pasir ilegal salah.

Penambang pasir legal ada di Pulau Bintan. Perusahaan pertambangan pasir legal kalah saing harga dengan penambang ilegal. Selisih harga jual antara penambang pasir mempengaruhi aktivitas pertambangan pasir legal, bahkan ada yang tutup.

“Yang legal ada, tapi kalah harga dengan yang ilegal, ditekan harga jualnya jauh lebih murah, ini yang membuat mereka yang legal gak berani berusaha, akhirnya yang ilegal jalan terus, dibiarkan, gak ada alasan itu,” ujarnya.

Baca Juga : Pertambangan Pasir Cemari Perairan Galang Batang Bintan

Salah satu penambang pasir ilegal di Pulau Bintan mengaku pernah mengadukan persoalan agar lahan milik mereka dilegalkan sebagai usaha pertambangan pasir.  Mereka juga mengaku sanggup mengurus perizinan jika pemerintah mengizinkan.

Salahsatu kendala penambang pasir ilegal di Pulau Bintan masih berkutad pada persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bintan yang menempatkan wilayah mereka tidak pada peruntukan lokasi pertambangan.

“Kami sudah pernah sampaikan ke DPRD, ke ‘pak Bupati tapi gak pernah ada hasilnya, jadi apa solusinya, kalau ditertibkan ayo tertibkan semua, silahkan. Kami mau mengikuti peraturan yang ada, kami punya lahan,” kata seorang penambang pasir ilegal di Pulau Bintan.

Satreskrim Polres Bintan belum lama ini menutup pertambangan pasir ilegal di Galang Batang dan Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Bintan, Kepulauan Riau.

Kapolres Bintan AKBP Boy Herlambang, di Bintan, Senin, membenarkan penutupan pertambangan pasir ilegal tersebut. Polres Bintan menutup pertambangan pasir yang diketahui tak memiliki izin.

“Sudah ditertibkan,” kata AKBP Boy Herlambang, saat dihubungi dari Tanjungpinang.

Kasat Reskrim Polres Bintan AKP Agus Hasanudin menambahkan penertiban lokasi penambangan pasir sudah dilakukan. Namun, dia tak dapat memastikan tak ada lagi yang menambang.

“Sudah ditertibkan, tapi jangan ada yang bermain kucing-kucingan lagi,” ungkapnya, dihubungi pijarkepri.com

Berdasarkan pantauan, tidak ada aktivitas pertambangan pasir ilegal Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang, Bintan. Yang tersisa hanya bekas galian pasir, gundukan pasir siap angkut dan sejumlah tenda-tenda beratapkan terpal dan seng.

Pertambagan pasir ilegal di Pulau Bintan tutup hanya beberapa hari setelah Polisi menyegel dua lokasi pertambangan terbesar. Setelah itu, penambang pasir ilegal kembali beroperasi, kali ini mereka beroperasi lebih ke dalam.

Sebelumnya, berdasarkan pengakuan sejumlah pekerja di lokasi penambangan pasir, satu kolam dikerjakan 3-4 orang. Mereka bertugas sebagai penyedot pasir, merapikan pasir di truk, menghitung pasir yang terjual, dan memperbaiki mesin yang rusak.

Berdasarkan data pantauan di Kecamatan Gunung Kijang, Bintan, jumlah penambang pasir di Galang Batang dan Malang Rapat sebanyak 26 penambang.

Bupati Bintan Apri Sujadi saat dikonfirmasi terkait solusi penambang pasir ilegal tersebut belum menjawab.

Pewarta : Aji Anugraha
Editor : Ali Atan Sulaiman

Share

PinIt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Top