'

Pasir Ilegal di Bintan Merugikan Masyarakat

Aktivitas pertambangan pasir ilegal di Galang Batang dan Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Senin (13/1/2020). (Foto: pijarkepri.com)

PIJARKEPRI.COM, Tanjungpinang – Pasir dari hasil pertambangan ilegal di Galang Batang, Teluk Bakau dan kawasan lainnya dinilai merugikan masyarakat dan pengusaha developer di daerah itu.

Salah satu pengusaha pengembang perumahan di Kepulauan Riau, Suryono, di Tanjungpinang, mengatakan, masyarakat, pengusaha, prusahaan konstruksi diantaranya pengembang perumahan sangat membutuhkan pasir sebagai bahan material bangunan.

Sebagai salah satu pengusaha pengembang perumahan, Suryono mengaku merasa dirugikan ketika harga pasir melambung tinggi, terlebih ketika pasokan pasir terbatas, sehingga harga jual pasir tinggi, akibat monopoli dari kartel pasir.

“Kalau harganya naik, langka ya kami pengusaha rugi,” ungkapnya.

Menurut Suryono, pemerintah diminta untuk melegalkan pertambangan pasir yang diketahui saat ini berada di Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bukan diperuntukkan sebagai kawasan pertambangan.

Dia menyarankan agar Pemerintah Daerah (Pemda) selaku pemangku kebijakan RTRW dapat memisahkan peraturan mengenai peruntukan daerah pertambangan pasir.

“Seharusnya Pemda membuat aturan (RTRW) itu tergantung daerah. Pasir itu seharusnya dibuat untuk pemakaian lokal saja tidak masalah, jangan di ekspor,” katanya.

Suryono megatakan dalam setiap rapat perencanaan RTRW, masukan dari pengusaha kerap dipandang acap belaka oleh pemerintah. Di setiap rapat pembahasan RTRW pengusaha hanya meninggalkan tanda tangan dan mendengarkan pendapat pemerintah.

“Saya selalu usul dengan pemerintah daerah, dalam penyusunan RTRW pengusaha dilibatkan, jangan kami hanya duduk-duduk, ngomong-ngomong, teken terus pulang,” ujarnya.

Dia juga menyarankan agar para wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif pusat dan daerah dapat lebih selektif, tidak diskriminatif dalam menata, berkontribusi dan membangun daerah.

Menurutnya, dalam pembentukan Pansus RTRW maupun RDTR suatu wilayah, wakil rakyat tidak diskriminatif menempatkan daerah tertentu menjadi kawasan tertentu.

“Dewan bentuk pansus, yang hijau jadi putih, kamu mau hijau, putih, oren ya gak boleh gitu, harus didudukkan bersama,” ungkapnya.

Baca Juga : Harga Pasir Ilegal Bintan Tembus 500 Ribu di Pasaran

Persoalan pertambangan pasir ilegal di Galang Batang dan Teluk Bakau sudah lama berlangsung. Berdasarkan data, hingga saat ini terdapat 26 lokasi tambang pasir Ilegal di Pulau Bintan.

Penambang pasir terbagi menjadi dua kelompok, satu kelompok penambang merupakan penambang manual menggunakan mesin sedot dompeng. Sedangkan kelompok penambang lain menggunakan mesin produksi.

Aktivitas dua kelompok penambang pasir tersebut berada pada lokasi bukan kawasan pertambangan melainkan industri dan pariwisata. Sedangkan pasir sangat dibutuhkan masyarakat, pengusaha dan industri.

Pengusaha berharap RTRW yang menempatkan suatu wilayah berpotensi sebagai daerah pertambangan pasir dapat dilegalkan, baik berupa perbaikan RDTR maupun kebijakan pemerintah untuk melegalkan pertambangan pasir, sehingga tidak ada monopoli.

“Kolaborasi antara pengusaha dan pemerintah itu yang kami inginkan,” ungkap Suryono.

Camat Gunung Kijang, Arif Sumarsono mengatakan jumlah lokasi pertambangan pasir di Galang Batang mencapai 26 titik. Aktivitas pertambangan pasir terbesar di Teluk Bakau, Bintan. “Galang Batang maupun Teluk Bakau bukan kawasan pertambangan,” ungkapnya.

Baca Juga : Tambang Pasir Ilegal Bintan Menjadi-jadi

Berdasarkan data di kecamatan, pemilik maupun penanggungjawab dalam aktivitas pertambangan pasir yakni Gonde, Maxi, Alex, Ferdi, Yohanes, Yoman, Yanti, Latif, Edison/Nas dan Riki Mitra.

Dari data tersebut, Riki Mitra memiliki lokasi pada tiga lokasi. Lokasi pertambangan terbesar di Teluk Bakau. “Ya, di Teluk Bakau lahannya cukup luas,” ungkapnya.

Pantauan di lokasi pertambangan, sejumlah lokasi pertambangan pasir hari ini tutup. Penutupan pertambangan pasir di Galang Batang dan Teluk Bakau disebabkan pemberitaan di sejumlah media massa.

“Lagi panas. Setiap hari ada beritanya, tadi bos suruh kami tutup,” ujarnya.

Pewarta : Aji Anugraha

Share

PinIt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *