Mengukur Kekuatan Parlemen Tanjungpinang 2019

PIJARKEPRI.COM, Tanjungpinang – Hasil rekapitulasi penghitungan dan penetapan surat suara Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPD, DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota di tingkat kabupaten kota pada Pemilu 2019 sudah pun selesai.

Gambaran peta politik kekuatan kursi parlemen Tanjungpinang tentu sudah tergambarkan. Proporsisi kekuatan partai politik di parlemen dinilai pengamat politik sangat berpengaruh terhadap kinerja eksekutif, khususnya pada saat membahas usulan anggaran yang rutin dilakukan setiap tahun.

Dimana visi dan misi Kepala Daerah yang diaktualisasikan di dalam anggaran terlebih dahulu dibahas para legislator di parlemen, ini yang kemudian merupakan fungsi dari para wakil rakyat terpilih untuk mengambil peran yang mengacu dan tak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, kekuatan kursi perlamen sudah tergambarkan. Berdasarkan keputusan KPU Kota Tanjungpinang, PDI Perjuangan menempati partai peraih suara terbanyak dengan total 17.410 suara dengan 5 legislator diantaranya Asman dari Dapil 1, Sri Artha Sihombing dari Dapil 1, Hj. Yunarni Pustoko Weni, SH dari Dapil 2, Supriono Dapil 2 dan Agus Djurianto, SH dari Dapil 3.

Sementara Partai Golkar menempati posisi kedua peraih suara dengan total suara 16.882 suara dengan jumlah kursi 5 yakni, Ade Angga, S.IP., MM Dapil 1, Novaliandry Fathir, SH., MH Dapil 2, Ashadi Selayar, S.IP Dapil 2, Dasril, SP Dapil 3/politisi baru dan Mimi Bety Wilingsih, S.IP Dapil 3.

Kemudian Partai Nasdem yang menempati posisi ke tiga dengan prolehan suara 12.689 suara mendapatkan 4 kursi di parlemen Tanjungpinang, menempatkan Fengki Fesinto, SH., MH dari Dapil 1, Hendra Jaya, S.IP Dapil 2, Agus Chandra Wijaya, SH., SE Dapil 3 dan Ria Ukur Rindu Tondang dari Dapil 3.

Sementara partai penguasa Kota Tanjungpinang Partai Gerindra mendapatkan 11.517 suara, menempatkan 3 legislator di parlemen, diantaranya, Maiyanti Dapil 1, M. Apriyandy, S.IP Dapil 2 dan Surya Admaja, SP dari Dapil 3.

Selain itu, Partai Keadilan Sejahtera yang mendapatkan 9.127 suara di Pemilu Legislatif 2019 Kota Tanjungpinang menempatkan Hendy Amerta, SH dari Dapil 1, Ismiyati, S.Pd. AUD Dapil 2 dan M. Arif, Dipl. Rad.,S.IP., M.Si dari Dapil 3.

Selanjutnya beberapa partai yang mendapatkan 2 kursi di parlemen diantaranya Partai Demokrat dengan prolehan suara 9.011 mendapatkan 2 kursi di parlemenTanjungpinang yakni, Dicky Novalino Dapil 1 dan Rina Febrina, SE Dapil 2. Partai Hanura mendapatkan 7.818 suara, mendudukkan Reni, SE Dapil 1 dan Said Inderi Dapil 2.

Sementara Partai Amanat Nasional dengan jumlah suara 6.206 suara mendudukkan Drs. Respriadi Dapil 1 dan Rika Adrian, SH.,MH Dapil 2. Partai Persatuan Pembangunan dengan jumlah 5.511 suara mendudukkan Hj. Rosiana Dapil 1 dan Momon Faulanda Adinata, SE Dapil 2, dan Partai Kebangkitan Bangsa dengan 5.188 suara, mendudukkan Rini Pratiwi Dapil 2 dan Vicky Bahtiar Dapil 3.

Dapat dipastikan dengan prolehan 17.410 suara mengantarkan PDI Perjuangan ke kursi pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang disusul Golkar dengan jumlah 16.882 suara.

Kendati PDI Perjuangan bukan partai pengusung Wali Kota Tanjungpinang Syahrul dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Rahma yang tengah menahkodai Pemerintah Kota Tanjungpinang, tetap saja kekuatan partai pengusung calon kepala daerah pada Pilwako Tanjungpinang 2018 dinilai sangat berpengaruh.

Pengamat Politik Stisipol Raja Haji Tanjungpinang menilai, Kendati pucuk pimpinan parlemen diduduki partai oposisi pemerintah Kota Tanjungpinang saat ini, tetap saja mekanisme yang tertuang dalam visi dan misi kepala daerah dilegalisasi dengan Peraturan Daerah dengan bentuk RPJMD.

“Sehingga legislatif juga tidak bisa sesuka hati menjegal usulan dari pihak eksekutif kalau ternyata sudah tertuang didalam RPJMD,” ungkapnya

Ia menilai, perlu komunikasi diantara pimpinan DPRD apalagi dua unsur pimpinan DPRD berasal dari partai politik yang mengusung dan mendukung Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang.

“Saya rasa semua bisa berjalan dengan baik dan tentunya meskipun Ketua DPRD berasal dari partai politik oposisi, tapi pasti PDIP akan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi,” ungkapnya.

Hendri menganalisa, melihat komposisi partai pengusung Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang yang cukup banyak mendekati setengah dari total 30 kursi, dinilai tidak begitu mempengaruhi manuver dari partai oposisi dalam menentukan kebijakan, akan tetapi diperlukan komunikasi yang baik.

“Tinggal bagaimana walikota dan wakil walikota dapat menjalin komunikasi politik yang baik dengan DPRD,” ungkapnya.

Menurutnya, koalisi partai pengusung di pusat tidak mempengaruhi koalisi partai di daerah yang bersifat tidak permanen. Koalisi yang dibangun dinilai hanya untuk kepentingan pemenuhan syarat dukungan dalam pemilihan presiden atau kepala daerah.

“Menurut saya tidak ngaruh, kecuali untuk PDIP barangkali karena walikota dari Gerindra. Mungkin masih tetap memposisikan siri sebagai oposisi, tapi partai politik koalisi lainnya pasti akan menyesuaikan dengan kebijakan yang tentunya berpihak pada kepentingan konstituennya,” pungkasnya.

Pewarta : Aji
Editor : Ali Atan Sulaiman

Share

PinIt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *