Melayu Raya Tolak Ajakan Gerakan People Power 22 Mei

Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam perhimpunan, organisasi kemasyarakatan, pemuda dan berbagai forum masyarakat di Kepulauan Riau saat menggelar deklarasi jaga kondusifitas pasca Pemilu serentak 2019, di Kota Batam, Jumat (3/5/2019).

PIJARKEPRI.COM – Perhimpunan Melayu Raya di Tanjungpinang, Batam, Lingga dan Bintan, Kepulauan Riau menyatakan sikap menolak sebuah rencana sekelompok orang di Indonesia yang ingin menggelar ajakan gerakan teroganisir yang kemudian disebut people power pada Rabu, 22 Mei 2019.

Kordinator Wilayah Melayu Raya Tanjungpinang, Arie Sunandar, di Tanjungpinang, Kamis (16/5/2019) mengatakan, sebagai salah satu organisasi yang mengedepankan rasa menjaga keutuhan dan persaudaraan antara suku, ras dan agama di Indonesia, terkhusus Kepulauan Riau, menyatakan Melayu Raya menolak tegas tindakan-tindakan yang menjurus pada perpecahan di masyarakat.

Dia menjelaskan, kabar gerakan people power yang digaungkan saat ini menuju 22 Mei 2019 tersebut, bertepatan pada agenda nasional yakni, pembacaan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai hasil rekapitulasi penghitungan surat suara Pemilu serentak 2019 secara keseluruhan.

Menurutnya, jika terjadi dua kekuatan masyarakat yakni, satu kelompok mendukung hasil keputusan KPU dan satu kelompok menolak keputusan KPU mengenai hasil penghitungan surat suara Pemilu 2019, maka dapat ditempuh dengan proses tahapan Pemilu 2019, dalam agenda penyelesaian sengketa Pemilu, bukan dengan sebuah gerakan people power.

“Kami menolak dengan tegas adanya ajakan untuk sebuah gerakan people power pada 22 Mei 2019. Kami tidak ingin masyarakat ribut serampangan tanpa mengenal hukum dan peraturan Pemilu 2019 yang sudah membuka ruang untuk masyarakat berdemokrasi,” ungkapnya.

Senada disampaikan Korwil Melayu Raya Bintan, Najib, Melayu Raya menolak people power yang kerap diartikan secara luas sebagai bentuk penggulingan kekuasaan presiden secara paksa melalui aksi demonstrasi rakyat.

Dalam penjelasan secara umum, diketahui, people power merupakan penggulingan kekuasaan dalam pemerintahan yang tidak domokratis, upaya dilakukan dengan cara seluruh rakyat turun ke jalan agar Presiden melektakkan jabatannya karena dinilai telah melanggar konstitusi atau melakukan penyimpangan.

Dia mencontohkan dalam catatan sejarah dunia mengenai istilah people power pertama kali terjadi pada revolusi sosial damai di Filipina sebagai akibat dari protes rakyat Filipina pada 1986.

Aksi damai yang berlangsung selama empat hari itu, dilakukan jutaan orang di Metro Manila dengan tujuan mengakhiri rezim otoriter Presiden Ferdinand Marcos dan Pengangkatan Corazon Aquino sebagai presiden.

Di Indonesia gerakan people power terjadi pada Pemerintah Soeharto. Gerakan ini dipicu karena anjloknya nilai ekonomi negara, sulitnya lapangan pekerjaan, dan pemerintahan yang dinilai otoriter, masyarakat dan mahasiswa kemudian bergerak bersama menurunkan rezim orde baru pada masa itu.

“Tapi hari ini, di masa ini, Pemerintahan sudah berjalan cukup kooperatif, kita dapat menyampaikan kritik yang membangun dan melaporkan masalah hukum, terjaga, aman, terstruktur sesuai dengan herarki peraturan perundang-undangan. Tidak perlu people power, karena sudah ada ruang yang disediakan untuk mengkritik, apa lagi ini persoalan Pemilu, ada mekanisme yang sudah ditetapkan, tinggal dijalankan,” sebutnya.

Begitu juga disampaikan Ketua Melayu Raya Lingga, Juai, mengatakan, secara umum, people power sama artinya dengan kekuatan masyarakat. Mereka berusaha melakukan perlawanan dan bentuk protes terhadap bentuk kezaliman dan kesewenangan pemerintah.

Menurutnya, kondisi people power di Indonesia hari ini tidak dapat ditempatkan pada Pemilu yang demokratis dengan sistem penghitungan yang begitu transparan dan tidak bersifat tertutup. Meskipun, pasca Pemilu di Indonesia, istilah ini mulai ramai diperbincangkan.

Pria yang kerap mondar-mandir mengkritik kebijakan Pemerintah Kabupaten Lingga itu menjelaskan, kelompok people power meyakini bahwa ada yang tak beres di balik sistem pemerintahan, dalam hal itu, terdapat kelompok tertentu yang tidak mempercayai hasil keputusan penghitungan suara KPU.

Juai menilai, mengenai ketidakpercayaan dengan KPU dan menolak hasil Pemilu adalah hal yang harus diluruskan. Menurutnya, kesalahan dalam penilaian hasil Pemilu yang belum diketahui adalah upaya menciptakan narasi-narasi yang kontradiktif mengenai prodak Reformasi 98, yakni Pemilu secara langsung dari masyarakat.

Dia menjelaskan, Pemilu saat ini merupakan Pemilu yang demokratis, pemilu yang menjelaskan one man one vote, “Satu Suara untuk Satu Orang”, diselenggarakan lembaga independen disebut KPU, diawasi Bawaslu, TNI dan Polri sebagai pengamanan dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara yang memutuskan secara sah atau tidak siapa pemimpin negara ini, siapa wakil rakyat di daerah, kota, kabupaten, provinsi hingga pusat.

“Menolak pemilu melalui people power dengan aksi massa adalah menolak konstitusi yang sudah dimusyawarahkan dan mufakat, lantas kenapa masih meragukan yang sudah diputuskan bersama. Sikap seperti itu tidak baik,” ungkapnya.

Dia menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat bersatu padu, mempercayakan hasil rekapitulasi penghitungan surat suara Pemilu serentak 2019 kepada KPU dengan segala mekanisme Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang.

“Mari bersama kita rawat Pemilu yang demokratis ini untuk generasi yang akan datang, untuk anak cucu kita, serta untuk bangsa dan Negara kita, Indonesia, karena kita semua bersaudara,” ungkapnya.*

HMR
Editor : Aji Anugraha

Share

PinIt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Top