PIJARKEPRI.COM, Tanjungpinang – Tak banyak lembaga survei yang mau mengukur elektabilitas, kekuatan suara di suatu wilayah hingga bahaya politik uang (Money Politik) pemilih dan peserta Pemilu serentak pada konteks Pemilihan Calon Legislatif tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi dan pusat.
Sebagian para ahli atau disebut tim pemenangan tingkat satu yang nempel dengan para calon tak begitu memperhatikan variabel pemetaan kondisi lapangan, atau sering disebut konstituen, suara dukungan, untuk peserta Pemilu yang tak lain disebut para calon legislator.
Rata-rata para staf ahli strategi tim pemenangan tak menggandeng ahli politik, pakar strategi Pemilu di tingkat daerah, untuk memenangkan para calon yang sangat dibutuhkan sebagai sarana mengukur elektabilitas pemetaan dan money politik di Pemilu Legislatif 2019.
Tak jarang pula para Caleg lebih menahan diri untuk tidak turun ke masyarakat, sebab lebih takut dengan peraturan dan terkesan takut diciduk, lantaran tersangkut kasus Money Politik ‘politik uang’.
Elektabilitas seseorang peserta di Pemilihan Legislatif 2019 ternyata sangat sulit diukur, belum lagi bicara soal paling dikenal, ribuan nomor urut masih menganteri untuk dibahas pemilih dengan pertanyaan “Siapa dia, partai apa, dan berapa ?”.
Kondisi ini jelas terjadi di masyarakat. Berdasarkan sejumlah data, hasil observasi dan penelitian sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, tak terkecuali Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, tak ada survei untuk para Caleg merebut konstituen.
Jika diukur antara elektabilitas dengan pemetaan, diantara keduanya, maka muncul pertanyaan, manakah yang lebih penting dan sangat diperlukan para peserta Pemilu untuk maju mendapatkan dukungan, sudah tentu pemetaan lah yang lebih dominan diperlukan.
Sebagaimana diketahui, dalam politik elektabilitas hanya mengukur tingkat kesukaan, pamor, percaya, terhadap satu hingga tiga peserta Pemilu di masyarakat namun tidak berpengaruh apabila dijadikan alat pengukur untuk ribuan peserta. Berbeda dengan pemetaan.
Sementara pemetaan politik dinilai sangat berpengaruh dan sangat berfungsi bagi peserta Pemilu. Pasalnya, pemetaan merupakan alat untuk mengukur elektabilitas peserta itu sendiri pada suatu wilayah yang akan mereka rebut suaranya.
Pengamat Ilmu Politik Stisipol Raja Haji Tanjungpinang, Suyitno, mengutarakan beberapa indikator penjelasan mengapa pemetaan lebih penting dari pada elektabilitas dalam pengukuran variabel kemenangan peserta Pemilu.
Menurutnya, dari seluruh metodologi yang digunakan untuk benar-benar dapat berfungsi dengan baik dalam Pemilu, survei ‘pemetaan’ merupakan strategi jitu untuk setiap peserta Pemilu mendapatkan dukungan penuh dari masyarakatnya.
“Kalau caleg yang paling urgen itu bukan elektabilitas tapi pemetaan,” katanya.
Ia menjelaskan kenapa pada Pemilu Legislatif sangat diperlukan variabel pemetaan. Hal itu dikarenakan dapat menunjukkan beberapa temuan fakta yang akan diuraikan kedalam beberapa pertanyaan untuk dijawab.
Beberapa alasan pemilih untuk memilih para peserta Pilleg akan teruraikan dalam pemetaan. Alat survei yang diajukan ke masyarakat dapat mengukur kekuatan partai, calon baru mau pun calon lama yang maju kembali, hingga sistem kampanye yang akan digunakan calon.
“Dari pemetaan timbul pertanyaan, akan ditanyakan nanti bagaimana kekuatan dia di partainya sendiri, punya ini gak, baru nanti dilihat dari pertahana yang mencalonkan, masalah selanjutnya nanti sistem kampanye seperti apa,” ujar Suyitno.
Ia mengatakan, saat ini kebanyakan para Caleg tak melakukan survei atau pun pemetaan, lebih memilih bertahan hingga pada momentum pemilihan berlangsung. Targetnya langsung menebar dukungan lewat bantuan yang dikemas sedemikian rupa, namun tak memikirkan apakah pemilih memilih di suatu wilayah yang dituju, ketimbang melakukan survei.
“Kalau mereka survei tentu saja mereka bisa memetakan, dimana kantong saya yang kurang, kalau disini saya pakai sistem metodologi ini, kampanyenya seperti apa,” ungkapnya
Menurutnya strategi Caleg saat ini, menyambangi masyarakat dari pintu ke pintu rumah, cukup efektif, namun tak menutup kemungkinan perlu dilakukan pemetaan terlebih dahulu, sebelum mengetahui apakah mereka memilih, mengenal partai bahkan sampai gaya kampanye daoat diatur setelah pemetaan.
“Dor to dor kasi ini itu, saya kira itu bisa-bisa saja, cara yang jitu itu kita pemetaan dulu, dengan begitu dapat mengukur kekuatan kita di partai, kira-kira partai kita ini bakal terpilih atau tidak, terkenal atau tidak, isu apa yang hangat, di wilayah ini, di dandani pakai apa sama partainya,” ungkapnya.
Kondisi hari ini yang benar-benar terjadi dalam rangkuman data, fakta dan strategi pemenangan para calon legislatif tersebut masih mengemas metode pemenangan melalui money politik, tidak menggunakan pemetaan untuk mengukur elektabilitas calon perseorangan di wilayah tertentu. Bahkan para Caleg tak mengetahui kelemahannya di Daerah Pemilihan (Dapil) nya.
“Saya melihat mereka tidak mau mengetahui seperti apa kondisi di suatu wilayah itu untuk dia, lemahnya dimana, isu sekarang yang hangat di Tanjungpinang. Tapi mereka ini cara-caranya masih pakai ‘bom’, pakai uang,” ungkapnya.
Fakta yang terjadi hari ini dalam pesta demokrasi di Indonesia, menyebar keseluruh daerah kepulauan melekat variabel money politik dalam pemikiran masyarakat, ‘memilih dengan mengharapkan bantuan’. Meskipun tak menunjukkan uang sebagai alat jasa, mereka menggantikan dengan bentuk benda agar dapat dipilih.
Menurut pengamat, mainstream (Pemikiran) masyarakat saat ini pragmatis, kenapa, karena struktur sosial politik yang tengah dibangun mempengaruhi individu, atau disebut dalam objek Pemilu Legislatif adalah para Caleg.
Ia mengatakan, kondisi yang terjadi saat ini, kebanyakan mereka yang memahami konsep politik baik dan mengedepankan kepercayaan intelektual, tergerus dengan arus pragmatisme.
Masyarakat yang tak mengenal dengan money politik, dihadapkan dengan materi (Uang,red) yang diberikan perorangan dari setiap caleg untuk mengambil uang yang diberikan, dan berkembang. Individu mempengaruhi masyarakat politik.
“Jadi sebetulnya mereka ini memperlemah sistem politik, sudahlah masyarakatnya sakit, calegnya juga sakit. Sakit dalam tanda kutip, sakit bukan dalam kata sifat tapi kata benda, orangnya, masyarakatnya yang sakit,” ungkapnya.
Menurutny, pendidikan politik yang masih minim juga merupakan faktor pragmatis masyarakat semakin meningkat, sehingga jika dibiarkan berlarut akan berdampak buruk bagi negara dan kemajuan tatanan bangsa.
“Solusinya rezim penyelanggara Pemilu seperti KPU harus punya kelompok-kelompok yang bisa merubah paradigma itu, perspektif masyarakat itu,” ungkapnya.
Ia mengumpamakan, ibaratkan derma batu cincin itu, apabila dibangun akan semakin membesar, begitu pula dengan kelompok-kelompok penentang money politik, jika dibangun pada akhirnya masyarakat akan ‘jijik’ dengan money politik.
“Hari inikan masyarakat pragmatis, dari mulut kemulut, udah terima aja, maka akan muncul variabel muatan dibawah, masih kental dengan muatan money politik. Maka perlu dibalikan, teorinya masyarakat politik mempengaruhi individu,” pungkasnya.
(Redaksi)
