Politisi PDI P : Polemik Labuh Jangkar Tak Berkesudahan Perda Solusinya bukan Pergub

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepri, H Lis Darmansyah SH, saat membuka Sekolah Politik Repdem Tanjungpinang. (Foto: Repdem TPI)
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepri, H Lis Darmansyah SH, saat membuka Sekolah Politik Repdem Tanjungpinang. (Foto: Repdem TPI)
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepri, H Lis Darmansyah SH, saat membuka Sekolah Politik Repdem Tanjungpinang. (Foto: Repdem TPI)
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepri, H Lis Darmansyah SH, saat membuka Sekolah Politik Repdem Tanjungpinang. (Foto: Repdem TPI)

PIJARKEPRI.COM, Tanjungpinang – Polemik pengelolaan pendapatan nonlitigasi labuh jangkar 0-12 mil di Kepulauan Riau tak berkesudahan. Belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) labuh jangkar, Gubernur didesak untuk menerbitkan Pergub soal labuh jangkar.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), Lis Darmansyah, di Tanjungpinang, Kamis (6/12) menilai, Gubernur Kepri tidak dapat menerbitkan Peraturan Gubernur soal pengelolaan labuh jangkar yang selama ini menjadi kewenangan pusat.

Menurutnya, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pasal Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, Kepri belum memiliki Perda labuh jangkar yang mendasari Gubernur menerbitkan Pergub labuh jangkar.

Ia menjelaskan, berdasarkan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Lis, hingga saat ini labuh jangkar merupakan penerimaan negara dari sektor non pajak, yang tidak masuk kedalam pendapatan perusahan daerah karena perusahaan daerah sehingga bisa menerima uang dari jenis usaha atau dari penambahan modal dari pemerintah daerah.

“Yang dibenarkan adalah penerimaan negara non pajak yang dibagikan kepada pemerintah daerah. Karena nanti akan di setor ke kas daerah. Maka berhubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan Peraturan Daerah tentang peneriman daerah dari sektor non pajak. Barulah nanti teknisnya Peraturan Gubernur tentang peneriman daerah dari sektor pajak dan lainnya,” ujar Lis Darmansyah.

Lis menyarankan agar untuk sementara, menunggu proses pembentukan Perda Labuh Jangkar Kepulauan Riau, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat membuat Memorandum of Understanding (MoU) antara BUMN dan BUMD untuk pengelolaan labuh jangkar.

“Karena itu adalah penerimaan non pajak yang diminta oleh daerah dari pusat. Saya yakin sebenarnya teman-teman di Dewan itu lebih mengerti dari saya. Apa-apa saja yang harus dikerjakan,” ungkap Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kepri ini.

Menurut Lis, sektor pendapatan dari labuh jangkar sangat menggiurkan. Banyak potensi yang dapat di raup dari labuh jangkar untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, perlu peraturan yang jelas sesuai dengan hierarki Peraturan Perundang-undangan, agar tak salah langkah dalam mengambil kebijakan.

“Kalau langsung ambil-ambil gitu aja, mengangkangi aturan yang lebih tinggi, bisa jadi nantinya kalau tetap memaksakan tanpa ada aturan, bisa disebut pungutan liar (Pungli), jangan menyepelekan hal yang sepesifik,” ungkapnya.

Dilansir antarakepri.com, Demokrat Plus mendesak Pemerintah Provinsi Kepri segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang labuh jangkar. Pergub tersebut akan menjadi dasar hukum bagi Pemprov Kepri untuk memungut retribusi jasa labuh jangkar di wilayah 0-12 mil laut Kepri.

“Apalagi di dalam APBD tahun 2019, target PAD Pemprov Kepri dari sektor ini sebesar Rp60 miliar,” kata Joko, di Tanjungpinang, Selasa (4/12).

Padahal, hingga saat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki Perda labuh jangkar.

Pewarta : Aji Anugraha
Editor : Ali Atan Sulaiman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *