PIJARKEPRI.COM – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad meminta dukungan konkret dari pemerintah pusat untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis di daerah, terutama di wilayah kepulauan yang masih minim akses layanan kesehatan memadai.
Menurut Ansar, keterbatasan tenaga medis, khususnya dokter spesialis, menjadi salah satu hambatan utama dalam pemerataan pelayanan kesehatan di Kepri.
Ia menegaskan, pemenuhan kebutuhan ini tidak bisa hanya mengandalkan upaya pemerintah daerah.
“Kami sudah jalankan program beasiswa bagi anak-anak Kepri agar bisa sekolah spesialis. Tapi tanpa dukungan regulasi dan afirmasi dari pemerintah pusat, hasilnya akan terbatas,” ujar Ansar, Rabu (10/9), usai menghadiri rapat koordinasi di Tanjungpinang.
Ia menjelaskan, saat ini regulasi hanya memungkinkan pemberian beasiswa bagi dokter berstatus PNS, sementara dokter berstatus PPPK belum mendapat kepastian hukum.
Di sisi lain, sejumlah kabupaten/kota di Kepri mengalami kesulitan dalam membayar insentif, membuat banyak dokter spesialis enggan bertahan lama.
“Kalau tidak ada status ASN yang jelas, banyak dokter yang akhirnya pindah. Program beasiswa daerah bisa sia-sia kalau dokter tidak bisa mengabdi di tempat asalnya,” tambahnya.
Ansar mendorong adanya harmonisasi kebijakan lintas kementerian, mulai dari Kementerian PANRB, BKN, hingga Kementerian Kesehatan, agar para dokter spesialis lulusan beasiswa daerah bisa langsung diangkat sebagai ASN di daerahnya sendiri.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya mengedepankan rekrutmen dokter dari putra-putri daerah. Selain memiliki kedekatan emosional, mereka dinilai lebih berkomitmen untuk menetap dan melayani di pulau-pulau terpencil.
“Kita ingin dokter tempatan yang benar-benar mau mengabdi, bukan sekadar singgah. Kalau sudah punya ikatan moral dan batin dengan masyarakat, pelayanan juga akan lebih optimal,” tegas Ansar.
Upaya ini diharapkan dapat mendorong pemerataan layanan kesehatan di Kepri, dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan di kota-kota besar. (UAS)
