PIJARKEPRI.COM – Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, menuturkan, ketimpangan ekonomi di masyarakat masih terjadi dan harus segera diselesaikan.
“Karena kami lihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kepri cukup baik tetapi memang di masyarakat masih ada ketimpangan,” katanya di Batam, Jumat (23/2).
Selain ketimpangan, sambung Wahyu, distribusi ekonomi juga belum merata. Hal tersebut pun menjadi topik pembicaraan saat rapat koordinasi Komisi II DPRD Kepri dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepri di Kantor BI Batam Center, Jumat.
Agenda pertemuan itu juga membahas bagaimana mengakselerasi potensi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri. Distribusi ekonomi yang belum merata tersebut menjadi tantangan, dan pihaknya berharap seluruh stakeholder untuk berupaya mengurangi angka kemiskinan di masyarakat.
“Kalau dari DPRD kami meminta kepada BI bahwa memang di masyarakat masih ada ketimpangan-ketimpangan seperti pertumbuhan ekonomi. Kalau secara menyeluruh itu baik tetapi memang garis kemiskinan masih berada di bawah standar,” jelasnya.
Anggota Komisi II DPRD Kepri, Asmin Patros, juga mendukung upaya BI melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM. Dia menyampaikan apresiasi atas kerja dan dukungan dari Bank Indonesia terutama TPID.
“Jadi terus terang Kepri salah satu yang terbaik ya dibandingkan dengan beberapa daerah lain,” ungkapnya.
Kepala BI Kepri, Suryono, mengungkapkan, perkiraan potensi pertumbuhan ekonomi di Kepri pada 2024 mencapai 5 hingga 5,8 persen. Pertumbuhan ekonomi yang semakin positif ini mengingat pada 2023 mencapai 5,2 persen dan merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera dengan tingkat inflasi terkendali diangka 2,7 persen.
Suryono mengatakan pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut didorong oleh konsumsi, industri pengolahan, dan keberhasilan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Melalui operasi pasar, kerja sama antar daerah, subsidi angkut, dan bantuan pemberian pupuk cabe yang dilakukan dalam program GNPIP sehingga inflasi berhasil dikendalikan.
“Jadi banyak ya kegiatan yang kami lakukan sehingga inflasi kita terkendali di bidang moneter,” kata Suryono.
Sistem pembayaran pun menjadi fokus dengan upaya memaksimalkan digitalisasi sistem pembayaran. Semua tujuh kabupaten/kota di Kepri mencapai tingkat digitalisasi tertinggi, kecuali dua daerah dengan nilai masih rendah seperti Kabupaten Bintan dan Lingga.
Pengembangan UMKM juga menjadi sorotan. Melalui kegiatan capacity building, pameran nasional dan internasional serta rencana festival ekonomi syariah, BI Kepri berkomitmen untuk mendorong UMKM naik kelas dan ekspansi melalui go digital.
“Kami terus mendorong UMKM ini lebih naik kelas lagi kalau bisa go ekspor melalui go digital. Nah jadi sekarang penjualan digital lebih dahsyat kemudian sinergi menjadi hal yang penting,” ungkap Suryono.