DPRD Sorot Perekrutan Honorer Pemko Tanjungpinang “Diam-Diam”

RDP DPRD Tanjungpinang bersama BKPSDM), OPD, lurah dan camat di kota itu untuk menjelaskan temuan DPRD Tanjungpinang soal perekrutan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang diduga secara “Diam-diam”, Senin (10/2/2020). (Foto: pijarkepri.com)

PIJARKEPRI.COM, Tanjungpinang – Para wakil rakyat di DPRD Tanjungpinang, Kepulauan Riau menyorot perekrutan tenaga honorer Pemerintah Kota Tanjungpinang diduga secara diam-diam.

DPRD Tanjungpinang membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan itu, Senin (10/2). Komisi 1 DPRD Tanjungpinang memanggil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), OPD, lurah dan camat di kota itu untuk menjelaskan temuan DPRD.

Fraksi Gerindra di DPRD Tanjungpinang Afriandi, mengatakan menerima banyak pengaduan masyarakat soal perekrutan tenaga honorer di Pemerintah Kota Tanjungpinang secara diam-diam. Sejumlah pejabat publik diduga menitipkan tenaga honorer di sejumlah OPD dan Sekwan DPRD Tanjungpinang.

Andi membantah Pemerintah Kota merekrut penerimaan tenaga honorer baru, mengingat DPRD bersama pemerintah setempat tidak pernah menganggarkan biaya tenaga honorer.

“Laporan masyarakat yang saya terima, itu kok bisa masukkan honorer, saya bilang tidak ada prekrutan pegawai tidak tetap dan honorer. Kami (DPRD) tidak pernah menganggarkan itu,” ujarnya.

Persoalan perekrutan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang itu kemudian mencuat hingga akhirnya DPRD Tanjungpinang memanggil BKPSDM Tanjungpinang. DPRD meminta data lengkap seluruh tenaga honorer di BKPSDM dan seluruh OPD, kelurahan dan kecamatan, di Tanjungpinang.

“Seharusnya jika terdapat 10 tenaga honorer yang berhenti atau diberhentikan diisi dengan 10 tenaga honorer baru, bukan menambah tenaga honorer baru, dari mana anggarannya,” ujarnya.

DPRD Tanjungpinang mengantongi daftar nama dan jumlah tenaga honorer baru di Pemerintah Kota Tanjungpinang. Namun, DPRD tidak menyebutkan jumlah. Mereka menunggu data visum, jumlah dan anggaran dari BKPSDM Tanjungpinang.

“Saya ada, pimpinan DPRD juga ada, tapi kami tunggu data dari BKPSDM,” kata Afriandi.

Anggota Komisi 1 DPRD Tanjungpinang Dicky Novalino, mengatakan DPRD akan memanggil kembali BKPSDM Tanjungpinang dalam rapat penjelasan, Rabu (12/2/2020), di DPRD Tanjungpinang.

DPRD Tanjungpinang bersama Pemerintah Kota Tanjungpinang dikatakan akan mencari solusi untuk menengarai persoalan perekrutan tenaga honorer diduga secara diam-diam tersebut.

“Kami akan mencari solusi, apakah melalui mekanisme perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK atau P3K), arahnya seperti itu,” ujarnya.

Dicky mengatakan, belum lama ini DPRD Tanjungpinang berkonsultasi dengan Menpan RB. Perekrutan tenaga honorer atau PTT dapat dilakukan sesuai kebutuhan pemerintah, terutama untuk OPD yang bergerak dibidang pelayanan.

“Hasil rapat kami dengan Menpan RB, boleh saja asal untuk pelayanan. Bukan sembarangan main masukkan,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun pijarkepri.com, hingga Desember 2019 terdata sebanyak 700 tenaga honorer di luar dari data honorer tenaga pengajar di Tanjungpinang. Jumlah ini bertambah setelah salah satu OPD mengaku memerlukan tenaga Honorer kategori outsourcing.

“Tahun ini ada penambangan tenaga outsourcing di Dinas kami, ada 10 orang, kami sangat perlu, untuk pelayanan masyarakat. Gajinya dari Dinas, masuk belanja rutin,” ujar seorang Kepala OPD di Tanjungpinang.

Usai RDP, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tanjungpinang, Samsudi tak dapat dikonfirmasi, dia enggan memberikan keterangan terkait penerimaan honorer di duga secara diam-diam tersebut.

Pewarta: Aji Anugraha

Share

PinIt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *