PIJARKEPRI.COM, Tanjungpinang – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau mempertanyakan kemana anggaran pemeliharaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Tanjungpinang di akhir tahun 2018.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI Tanjungpinang, Arie Sunandar, di Tanjungpinang, Rabu (23/1/2019) mengatakan, persoalan minimnya PJU di empat kecamatan di kota itu perlu disikapi secara seksama, mengingat Pemerintah Kota Tanjungpinang sudah menganggarkan program kegiatan itu.
“Anggaran pemeliharaan PJU itu sudah tentu diusulkan Pemerintah Kota Tanjungpinang, sudah disahkan DPRD Kota Tanjungpinang, sudah dianggarkan dalam APBD 2018 dan APBD Perubahan 2018. Kemana anggaran perawatan dan pemasangan PJU akhir tahun 2018 itu,” tanya Arie.
Menurutnya, persoalan minimnya PJU di sejumlah wilayah Kota Tanjungpinang sangat perlu diselesaikan Pemerintah setempat melalui instansi terkait. Masalah kurangnya PJU sangat merugikan masyarakat sebagai salah satu konstituen negara yang berdomisili di Kota Tanjungpinang.
“Kalau dilihat ini persoalan kecil bagi pejabat, yang perlu dipahami merupakan persoalan besar bagi masyarakat, atau mungkin saja ini ada dugaan penyelewangan anggaran. Kenapa demikian, karena anggaran yang sudah diperuntukkan namun tak di kerjakan, ini sudah disahkan dan sudah menjadi Peraturan Daerah perubahan Kota Tanjungpinang 2018,” ungkapnya.
Baca Juga : Wilayah Ganet Minim Penerangan Jalan Rawan Kejahatan
Berdasarkan data yang dihimpun pijarkepri.com, dalam pengesahan APBD 2018, DPRD Kota Tanjungpinang menganggarkan Rp465.000.000 untuk belanja pemeliharaan lampu dan jaringan penerangan jalan umum di empat kecamatan Kota Tanjungpinang. Setiap kecamatan dianggarkan Rp116.250.000.
Pemerintah Kota Tanjungpinang juga menganggarkan Belanja Listrik Penerangan Jalan senilai Rp9.921.609.624 yang kesemuanya masuk dalam anggaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Kebersihan dan Pertamanan tahun 2018.
DPRD Tanjungpinang juga kembali mengesahkan penganggaran pemeliharaan PJU di empat kecamatan tersebut, dalam APBD Perubahan 2018, senilai Rp450.000.000.
Akan tetapi, masih terdapat banyak PJU yang mati bahkan, banyak kawasan padat penduduk yang tidak memiliki lampu penerangan jalan umum, kondisi ini pun menjadi persoalan masyarakat.
Baca Juga : Legislator Minta Pemerintah Mengoptimalkan Penerangan Jalan Umum
Terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang, Amrialis saat ditemui usai kegiatan silaturahmi bersama petugas kebersihan mengatakan, pemeliharaan PJU di 2018 ada, namun di APBD 2018 perubahan, Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak menganggarkan.
“Perawatan, tidak ada, hanya ada penambahan-penambahan, seperti disana ada lampu disini tak ada lampu, pemasangan baru, kan ada beberapa kegiatan, perawatan ada di APBD 2018, cuma di APBD Perubahan 2018 itu tidak ada,” kata Amrialis.
Padahal, dalam penatapan Peraturan Daerah APBD Perubahan tahun anggaran 2018 Kota Tanjungpinang yang sudah ditetapkan DPRD Kota Tanjungpinang, dialokasikan anggaran pemeliharaan PJU senilai Rp450 juta kepada dinas tersebut.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Tanjungpinang kembali menganggarkan pemasangan baru lampu PJU 2019 di beberapa lokasi di Tanjungpinang. Akan tetapi, pemasangan baru menunggu DPA APBD 2019.
“Pemasangan baru ada di beberapa titik okasi, saya kurang tau itu dibidangnya yang tau, DPA belum diterima, kita belum bisa memastikan,” ungkapnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, diduga terdapat penyelewangan anggaran pemeliharaan lampu PJU alokasi APBD Perubahan 2018 menjadi pemasangan baru melalui intruksi pejabat teras di kota itu.
ANG
Editor : Aji Anugraha
