PIJARKEPRI.COM – Pemerintah Kota Tanjungpinang menaruh perhatian serius pada pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur publik pada tahun anggaran 2026, terutama penanganan banjir yang selama ini belum terselesaikan secara menyeluruh.
Untuk menuntaskan persoalan tersebut, Pemko menilai diperlukan langkah kebijakan yang terukur, termasuk pengajuan pinjaman daerah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto, menjelaskan bahwa penanganan banjir tidak lagi bisa dilakukan secara parsial.
Berdasarkan kajian teknis dinas terkait, dibutuhkan pembebasan lahan dalam skala lebih luas guna pembangunan kolam-kolam retensi di sejumlah titik rawan banjir, seperti kawasan Sri Katon dan Yudowinangun.
“Penanganan banjir membutuhkan biaya besar karena harus disertai pembebasan lahan. Ini adalah pekerjaan yang sudah saatnya diselesaikan secara menyeluruh,” kata Teguh, Rabu (28/1), menanggapi kritik sejumlah pihak terkait urgensi pinjaman yang telah disetujui DPRD Kota Tanjungpinang.
Teguh juga menanggapi adanya perbandingan kebijakan antara Wali Kota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah dan kepala daerah lain, khususnya Bupati Kepulauan Anambas.
Menurutnya, perbedaan kebijakan tersebut wajar karena dipengaruhi karakteristik wilayah, kondisi ekonomi, serta dinamika sosial yang berbeda.
“Tanjungpinang adalah ibu kota Provinsi Kepulauan Riau dengan karakter wilayah urban. Permasalahan banjir sudah berlangsung bertahun-tahun dan belum tuntas. Kali ini, wali kota mengambil langkah berani dan krusial untuk menjawab persoalan tersebut,” ujarnya.
Lebih jauh, Teguh menilai kebijakan memprioritaskan pembangunan infrastruktur publik sebagai langkah pro rakyat. Aktivitas pembangunan, kata dia, tidak hanya memperbaiki layanan publik, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian daerah.
“Pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi saling terkait dan saling menguatkan. Tanjungpinang Berbenah menuntut peningkatan kualitas layanan publik. Ekonomi tidak akan tumbuh jika pemerintah memilih diam dan bermain aman, padahal mekanisme pinjaman daerah dibendenarkan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemko Tanjungpinang tidak semata-mata bergantung pada APBD dan pinjaman daerah. Upaya lobi ke pemerintah pusat juga terus dilakukan.
Kunjungan kerja Wali Kota Lis Darmansyah ke Jakarta beberapa waktu lalu, menurut Teguh, telah membuahkan dukungan pembiayaan dari APBN untuk sejumlah program pembangunan.
“Pinjaman yang diajukan diarahkan untuk kepentingan publik dan berdampak langsung bagi masyarakat. Jika hanya mengandalkan pendapatan daerah yang masuk bertahap setiap bulan, banyak kebutuhan mendesak tidak bisa segera dilaksanakan. Atas dasar itulah wali kota berani mengambil kebijakan pengajuan pinjaman dana,” pungkas Teguh. (ANG/RLS)
