Menuju Pemilu Luber dan Jurdil

Robikan, Penggiat Pemilu (Foto: Robikan)
Robikan, Penggiat Pemilu (Foto: Robikan)

PEMILU merupakan ciri utama negara yang demokratis sebagai salah satu cara dan tujuan yang dicita-citakan negara itu untuk mewujudkan Demokrasi.

Sebagai sarana kedaulatan rakyat, Pemilu digunakan untuk mengelola negara, merumuskan kebijakan publik, memilih wakil-wakil, mandataris rakyat untuk melindungi dan melayani rakyatnya untuk usaha mencapai cita-cita demokrasi yaitu masyarakat adil dan makmur.

Masing-masing negara memiliki cara pandang sendiri untuk memahami demokrasi. Ada negara yang tidak melaksanakan Pemilu namun tetap mengklaim sebagai negara demokrasi.

Sebaliknya ada negara yang cenderung tidak demokratis namun tetap melaksanakan pemilihan umum.

Pemilu bukanlah satu-satunya instrumen dalam negara demokrasi. Namun, Pemilu tetaplah merupakan instrumen demokrasi yang paling utama.

Pemilu melekat dengan kedaulatan rakyat, sedangkan demokrasi menjadikan rakyat sebagai bagian utama dan tak terpisahkan dalam proses itu.

Bisa saja Pemilu itu berjalan tidak demokratis, namun negara demokrasi tanpa Pemilu adalah hal yang tidak lazim.

Pemilu adalah sebuah sistem, dimana suatu proses yang bekerjanya subsistem dengan subsistem lainnya. Hasil (output) Pemilu sebagai salah satu bagian dari sistem membutuhkan legitimasi atau pengakuan rakyat sebagai sumber kekuasaan.

Pemilu mengklaim dapat membentuk sistem yang memaksa atau mendorong pembuat Undang-Undang agar memperhatikan aspirasi rakyatnya.

Konsensus kolektif menghendaki Pemilu yang kompetitif, lebih dari sekedar fungsi lainnya, akan melahirkan negara yang memiliki sistem politik demokratis.

Pemilu tidak hanya sekadar dilaksanakan secara periodik namun Pemilu mengandung makna penting bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat.

Rakyat menjadi instrumen terpenting dalam proses Pemilu itu, sebab yang menerima dampak secara langsung dari Pemilu itu adalah rakyat itu sendiri.

Rakyat tidak sekedar memiliki hak untuk memilih siapa saja yang dikehendakinya namun dituntut pula sebuah kewajiban politik agar memilih calon yang nilai cakap, berkualitas, berpengalaman sebagai representasi politiknya.

Pemilihan umum merupakan sarana memobilisasi dan menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Pemilu akan menentukan apakah sebuah negara berhasil mewujudkan cita-cita demokrasi yakni kesejahteraan dan kemakmuran rakyat atau
sebaliknya. Hasil atau dampak Pemilu akan sangat tergantung pada apakah tata kelola Pemilu itu berproses dengan baik atau tidak.

Pengalaman di sejumlah negara menunjukkan bahwa ternyata Pemilu itu tidak memberikan perubahan apapun. Pemilu hanyalah sekedar melegitimasi kekuasaan lama atau sekedar melahirkan perubahan struktur kekuasaan. Pemilu yang demikian adalah Pemilu yang kehilangan roh demokrasi.

Akibat dari itu negaranya tetap terlilit kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan karena calon terpilih dalam pemilu ternyata tidak cakap menjalankan fungsi-fungsi legislatif dan eksekutif.

Ada negara mengalami konflik berkepanjangan bahkan yang terparah ketika pasca Pemilu negara itu bubar.

Dengan demikian tidak selamanya negara yang melaksanakan Pemilu dapat disebut juga sebagai negara demokratis. Pemilu curang, penuh rekayasa, intimidasi dan manipulasi tidak bisa disetarakan dengan nilai dan prinsip demokrasi.

Pemilu dan demokrasi dapat disetarakan apabila kebebasan politik rakyat dipastikan terjamin serta kewajiban semua unsur untuk melaksanakannya secara berintegritas. Itulah sebanyak Pemilu di Indonesia menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil)

Penggunaan istilah luber dan jurdil sebagai asas Pemilu bukan hal yang baru berlaku pada Pemilu saat ini.

Dalam Pemilu tahun 1971, seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, asas ini sudah dijadikan hal fundamental.

Namun jauh sebelumnya, di saat pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 1955, UU Nomor 7 tahun 1953 menyebutkan enam asas Pemilu yakni jujur, berkesamaan, langsung, umum, bebas dan rahasia.

Asas berkesamaan sesuai penjelasan dalam UU itu dimaksudkan agar hak suara yang dimiliki oleh peserta Pemilu memiliki kesamaan dalam jumlahnya yakni hanya satu suara saja.

Untuk mendukung asas tersebut maka setiap warga negara yang telah memilih diberi tanda khusus pada bagian tubuhnya sehingga ia tidak bisa melakukan pemilihan secara berulang ulang. Tanda yang digunakan di Indonesia biasanya adalah jari tersebut dimasukkan ke dalam tinta biru/hitam.

Pasca tumbangnya rejim pemerintahan Orde Baru, MPR sebagai lembaga tertinggi negara pada saat itu mengeluarkan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum.

Ketetapan ini kemudian menjadi salah satu dasar dikeluarkannya UU nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Asas Pemilu sebagaimana Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan secara demokratis dan transparan, jujur dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Pemilu yang dilaksanakan tahun 2004 menggunakan UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2 dalam UU itu menyebutkan bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keenam asas ini berlaku hingga Pemilu saat ini.

Terdapat tiga hal utama yang akan dielaborasi dalam Pemilu yang luber dan jurdil di Indonesia, yakni (1) pemahaman tentang makna yang dimaksud; (2) mengapa harus menerapkan asastersebut; dan (3) bagaimana mewujudkan asas tersebut dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

Mengapa Pemilu Harus Luber dan Jurdil

Pemilu yang tidak dilaksanakan secara luber dan jurdil ternyata menyisakan banyak persoalan baik dalam proses Pemilu maupun dinamika pemerintahan pasca Pemilu.

Sejumlah negara menunjukkan sebuah contoh ketika Pemilu tidak berlangsung secara luber dan jurdil.

Gejolak akibat Pemilu di Venezuela yang dilaksanakan pada tahun 2018, hingga kini belum memiliki kepastian. Negara itu kini sedang dilanda konflik berkepanjangan.

Calon Presiden yang dikalahkan Nicolas Maduro yakni Henri Falcon dan Javier Bertucci kompak bersepakat menolak hasil itu. Keduanya menganggap proses Pemilu berlaku curang dalam hal jual beli suara dan pelanggaran lainnya.

Negara itu makin parah ketika Ketua Majelis Nasional (DPR), Juan Guaido memanfaatkan konflik itu dengan mendeklarasikan diri sebagai Presiden interim Venezuela.

Juan membangun kekuatan dengan sejumlah elit dan bergabung dengan kelompok-kelompok yang menentang kepemimpinan Maduro.

Afganistan adalah negara yang memiliki kepemimpinan kembar di bawah Ashraf Ghani dan Abdullah Abdullah. Kenyataan ini harus dihadapi akibat Pemilu tahun 2014 di negara itu tidak berjalan dengan baik.

Masing-masing calon mengklaim kemenangan. Pada pemungutan suara putaran pertama, Abdullah unggul, namun ketika dilakukan putaran kedua, Ghani justru berbalik unggul.

Pihak Abdullah tidak menerima hasil ini karena adanya dugaan kecurangan setelah pengumuman hasil penghitungan suara diundur dua bulan dari jadwal yang sudah disepakati.

Setelah dilanda konflik berkepanjangan selama delapan bulan, akhirnya kedua tokoh ini berkompromi untuk berbagi kekuasaan eksekutif. Pihak yang satu berperan sebagai presiden, kemudian yang satu berperan sebagai kepala eksekutif pemerintahan. Kesepakatan inipun terjadi karena intervensi Amerika Serikat.

Kepemimpinan kembar seperti ini mengakibatkan sangat suli berjalannya pemerintahan secara efektif.

Peristiwa serupa terjadi juga di Zimbabwe. Nelson Chamisa, Calon oposisi Gerakan Perubahan Demokratis (MDC) yang kalah Pemilu menolak diadakannya pelantikanan Emmerson Mnangagwa pada Agustus 2018 karena pihaknya menemukan bukti pihak kepolisian tidak netral dan dan ikut terlibat melakukan kecurangan.

Pimpinan institusi yang harusnya netral tapi terbukti mewajibkan semua polisi harus mencoblos surat suara di bawah tekanan dan pengawasan satuan masing-masing. Kondisi menjadi panas dan tidak menentu karena juga perolehan suara kedua Calon selisihnya terpaut sangat tipis. Mnangagwa meraih 50,8 persen suara sedangkan lawannya Chamisa meraih 44 persen suara.

Pihak Chamisa makin bersemangat dengan cara mendesak Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan kemenangan Mnangagwa karena dugaan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Komisi Pemilihan Zimbabwe sempat merevisi hasil pemilihan presiden sebanyak dua kali. Tapi Mahkamah Konstitusi Zimbabwe pada Agustus 2018 mengeluarkan putusan memperkuat kemenangan tipis Mnangagwa. Putusan itu menyebabkan suasana di negara itu dalam keadaan kacau.

Kekacauan Pemilu tahun 1990 di Yugoslavia menjadi salah satu sebab negara itu bubar. Konflik terjadi berawal ketika partai komunis kalah dan partai-partai berhaluan nasionalis menguasai perolehan kursi.

Sebelum pecah menjadi negara-negara kecil seperti Republik Serbia, Republik Montenegro, Republik Kroasia, Republik Slovenia, Republik Makedonia dan Bosnia Herzegovina, negara pelopor Gerakan Non-Blok (GNB) ini dikenal sebagai sebuah negara komunis yang maju dan makmur rakyatnya. Negara-negara ini gagal melaksanakan Pemilu sehingga melahirkan bencana.

Menurut Asshiddiqie, bahwa tujuan penyelenggaraan Pemilu adalah untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai, untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dan untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Pemilu Indonesia pada masa Orde Baru, meski proses penyelenggaraannya berjalan lancar dan stabil, namun dampak dari hasil Pemilu itu belum
memberikan kontribusi bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Produk Pemilu saat itu justru hanya melahirkan pemerintahan yang korup dan otoriter. Saat itu Pemilu hanya dilaksanakan secara formalitas untuk melegitimasi kekuasaan. Hasil yang diperoleh sudah dirancang jauh sebelum tahapan Pemilu dimulai. Sehingga pemenang Pemilu sudah diketahui sebelum kompetisi dimulai.

Pemilu tidak dilakukan secara transparan, terjadi mobilisasi pemilih termasuk pengarahan birokrasi, serta pemberlakuan proses pidana bagi yang menentang rezim yang sedang berkuasa.

Benar yang dikatakan Santoso dan Supriyanto (2004) bahwa tidak dapat dikatakan sebagai Pemilu yang berhasil, jika mereka terpilih melalui cara-cara yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan yang bertentangan dengan asas Luber dan Jurdil.

Dianggap bahwa rejim Orde Baru mulai menyimpang dari proses berdemokrasi maka munculah kelompok perlawanan untuk menggulingkan rejim itu.

Puncaknya terjadi pada Mei tahun 1998 dengan tumbangnya rejim orde baru dan pemerintahan Soeharto. Pergantian rejim menjadi pintu masuk bagi proses tata ulang sistem bernegara dalam berbagai bidang termasuk memperbaiki tata kelola penyelenggaran Pemilu.

Pada Tahun 1999 untuk pertama kali diadakan Pemilu pasca tumbangnya pemerintahan Orde Baru. Sebagai dasar hukum pelaksanaan menggunakan
UU nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Dalam bab I pasal 1 UU itu menyebutkan bahwa Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemilihan Umum diselenggarakan secara demokratis dan transparan, jujur dan adil, dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Ketentuan itu berlaku hingga saat ini yakni ketika Pemilu menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2017 dengan asas Pemilu luber dan jurdil.

Komitmen untuk melaksanakan menuju Pemilu luber dan jurdil paling tidak memiliki empat alasan.

Pertama, memastikan Pemilu memiliki legitimasi. Pemilu harus memiliki kepastian hukum, kontestasi peserta, penyelenggara yang mandiri serta pelibatan dan partisipasi masyarakat.

Dukungan masyarakat akan sangat tergantung pada tingkat kepercayaannya baik terhadap Pemilu itu maupun penyelenggara sebagai pelaksana Pemilu.

Pemilu yang dinilai tidak memberikan dampak pada kepentingan masyarakat cenderung berpengaruh pada partisipasi masyarakat, baik dalam persiapan, proses Pemilu, pemungutan hingga rekapitulasi suara.

Salah satu sebab terjadinya ketidakakuratan penyusunan daftar pemilih karena dipicu juga oleh minimnya kesadaran masyarakat dalam melapor peristiwa-peristiwa kependudukan, baik yang dialaminya maupun yang dialami kerabat terdekatnya.

Demikian halnya dengan kegiatan kampanye yang dilakukan Parpol. Sebagian besar masyarakat yang hadir dalam kampanye adalah masyarakat yang dimobilisasi, bukan masyarakat yang datang karena kesadaran politik.

Penyebabnya bisa jadi karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap Parpol atau nama-nama calon yang diajukan Parpol. Dalam hal pengawasan
partisipatif peran serta masyarakat tidaklah signifikan. Kebanyakan yang melapor adalah masyarakat yang mengalami kerugian sendiri bukan
masyarakat yang memiliki kesadaran atau kepentingan menegakkan Pemilu lebih berintegritas.

Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif ini sangat dipengaruhi oleh ketidakpercayaan terhadap penyelenggara karena dinilainya tidak mampu mewujudkan penanganan pelanggaran Pemilu secara terbuka dan adil.

Sikap ketidakpercayaan ini juga menjadi salah satu pemicu keengganan masyarakat datang ke TPS untuk memilih.

Ketidakpercayaan terhadap
penyelenggara dan peserta Pemilu sebagai salah satu pemicu partisipasi masyarakat menjadi tidak optimal dan akhirnya berdampak pada legitimasi Pemilu itu sendiri.

Di beberapa negara, Pemilu yang tidak mendapat legitimasi oleh sebagian besar rakyatnya menjadi pemicu demontrasi dan kerusuhan masa. Kepemimpin pemerintahan selalu terganggu akibat stabilitas negara yang tidak terkendali.

Pengalaman yang sama juga terjadi di sejumlah daerah pasca pilkada. Hasil pilkada sering melahirkan instabilitas di masyarakat.

Kedua, asas Pemilu luber dan jurdil sebagai upaya untuk mencegah terjadinya konflik Pemilu. Konflik yang terjadi di sejumlah negara sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu diakibatkan oleh pelaksanaan Pemilu yang dinilai tidak jujur dan adil.

Akan halnya dengan Pemilu dan pilkada disejumlah daerah juga mengalami hal yang sama. Pihak penyelenggara yang terbukti bekerja tidak profesional sehingga menguntungkan pihak lain menjadi pemicu terjadinya konflik.

Pihak yang merasa dirugikan bereaksi dengan cara memobilisasi massa pendukungnya melakukan perlawanan. Suasana yang tak terkendali menyebabkan keonaran dan kerusuhan massa berkepanjangan.

Ketiga, asas Pemilu luber dan jurdil dimaksudkan agar hasil dari proses Pemilu melahirkan pemimpin atau politisi yang berkualitas. Pembiayaan
Pemilu yang sangat besar dan kompetisinya menguras banyak energi diharapkan akan berdampak pada kepentingan masyarakatnya.

Selama ini hasil Pemilu dianggap belum memberikan kontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Sebagian besar yang terpilih dianggap tidak cakap dan tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang diembankan baik dalam jabatan eksekutif ataupun legislatif.

Minimnya pengalaman organisasi dan kepemimpinan sebelum terpilih menyebabkan yang bersangkutan tidak memiliki modal ketika menjabat. Telah menjabat lima atau sepuluh tahun, tapi daerah yang dipimpinnya tidak memiliki kemajuan apa-apa. Sebagian harus berurusan dengan KPK atau penegak hukum lainnya akibat penyalahgunaan kewenangan.

Sejak Tahun 2004 hingga Januari 2022, KPK telah menangani korupsi kepala daerah sebanyak 148 kasus. Pada Januari 2022 Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Rahmat Effendi Wali Kota Bekasi, Jawa Barat yang terseret dugaan suap dalam pengadaan barang, jasa dan lelang jabatan.

Menyusul Abdul Gafur Mas’ud, Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang disangka korupsi suap pengadaan barang, jasa dan perizinan, dan Terbit Rencana Perangin-angin Bupati Langkat, Sumatera Utara yang diduga korupsi penerimaan hadiah atau janji proyek.

Sebelumnya KPK juga menangkap Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun pada pertengahan Juli 2019 lalu. Sedangkan perkara korupsi yang paling banyak di tangani KPK adalah anggota DPR dan DPRD.

Pejabat-pejabat koruptor ini merupakan produk pemilihan. Hasil Pemilu semacam ini dipengaruhi oleh pelaksanaan Pemilu yang tidak dijalankan secara luber dan jurdil. Parpol tidak menyeleksi calonnya dengan baik.

Kualitas calon sering diabaikan dan yang dikedepankan adalah calon yang memiliki modal dan atau juga karena kedekatan dengan penguasa-penguasa politik lokal.

Memang tidak ada satupun pasal dalam regulasi melarang unsur masyarakat tertentu untuk menjadi calon, namun persoalannya adalah apakah calon yang kemudian terpilih itu memiliki kapasitas atau tidak.

Masyarakat yang cenderung pragmatis juga masih menjadi salah satu masalah dalam pelaksanaan pemilihan. Tidak terjaringnya masyarakat yang memiliki kapasitas dalam daftar calon oleh Parpol menjadi salah satu sebab masyarakat terpaksa harus memilih berdasarkan imbalan.

Semakin tinggi imbalan, semakin pasti siapa yang akan dipilih. Segala bentuk tindakan kecurangan ini terjadi karena asas Pemilu luber dan jurdil ini belum benar-benar diimplementasikan dengan baik.

Jika semua pemangku kepentingan menghormati asas-asas ini dan mengaplikasikannya, maka Pemilu berintegritas dan demokratis dapat diwujudkan sehingga dari Pemilu akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang lebih berkualitas.

Keempat, Pemilu yang dilaksanakan secara luber dan jurdil akan mempengaruhi pengakuan dunia internasional terhadap Bangsa Indonesia. Pemilu adalah salah satu lambang kewibawaan suatu bangsa.

Jika Pemilu dilakukan dengan cara-cara terhormat, maka hasilnya juga akan diakui secara terhormat dimanapun dan oleh siapapun termasuk oleh dunia internasional.***

Penulis : Robi, Penggiat Pemilu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *