PIJARKEPRI.COM, Lingga – Tim verifikasi Kabupaten Kota Sehat (KKS) Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri, memverifikasi KKS, di tiga Kecamatan yang ada di Lingga, Kepulauan Riau, Senin (23/9/2019).
Tiga kecamatan di Lingga yang di verifikasi KKS yakni, Kecamatan Singkep, Singkep Barat dan Kecamatan Lingga.
Kedatangan Tim verifikasi yang diketuai oleh Iwan Nefawan, didampingi sejumlah tim Kementrian Dalam Negeri dan sejumlah Pejabat dari Pemprov Kepri.
Lingga merupakan salah satu Kabupaten dari 202 Kabupaten/Kota lainnya di seluruh Indonesia yang telah lolos verifikasi dokumen KKS.
Kunjungan Tim verifikasi KKS itu disambut langsung Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Yusrizal mewakili Bupati Lingga Alias Wello.
“Kabupaten Lingga terus berbenah guna jadi kabupaten yang aman, bersih sehat dan nyaman, untuk itu, kedatangan tim vertifikasi ini sudah kami tunggu,” kata Yusrizal di Gedung Nasional Dabo Singkep, malam.
Yusrizal menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lingga menyambut positif atas lolosnya Kabupaten Lingga dalam verifikasi dokumen, sehingga Tim Verifikasi dapat berkunjung untuk melakukan verifikasi di lapangan.
Ia mengatakan, penghargaan tersebut bukan merupakan akhir dari tujuan yang akan dicapai Lingga, namun menjadi momen untuk koordinasi, evaluasi, dan motivasi dalam melaksanakan pola hidup bersih dan sehat.
“Yang terpenting adalah, untuk menjalin dukungan kemitraan yang baik antara Pemerintah dengan masyarakat, sehingga dapat bersinergi dalam pembangunan khususnya bidang kesehatan,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Tim verifikasi KKS, Iwan Nefawan mengatakan, kunjungan tersebut dalam rangka melakukan verifikasi dilapangan.
Ia mengatakan, Implementasi yang sudah disampaikan ke pusat, disini ada kegiatan pengembangan kabupaten kota sehat, karena untuk penilaian ada beberapa parameter yakni, mulai dari kegiatan secara administratif, manajemen, forum, dan administrasi anggaran, baik di tingkat Kecamatan, Kelurahan atau Desa.
Iwan menjelaskan, untuk Kabupaten Lingga, sejauh ini sudah cukup lengkap, hanya saja pihaknya tinggal melihat implementasi dari beberapa kegiatan yang sudah dilaporkan ke pusat untuk dilihat kebenarannya.
“Ketika laporan yang disampaikan ke kita, saat dicek dilapangan kurang lengkap dan tidak sesuai dengan laporannya, ada yang tidak melaporkan tapi saat kita lihat dilapangan ternyata sudah lebih lengkap, maka ini yang harus kita klarifikasi dan verifikasi,” imbuhnya. (ACI)
