Proyek Gurindam 12 Terkesan Dipaksakan

Tahap pertama proyek pembangunan infrastruktur penataan kawasan pesisir pantai gurindam 12 Kota Tanjungpinang, di tepi laut Kota Tanjungpinang. (f-ajianugraha)

Tahap pertama proyek pembangunan infrastruktur penataan kawasan pesisir pantai gurindam 12 Kota Tanjungpinang, di tepi laut Kota Tanjungpinang. (f-ajianugraha)

PIJARKEPRI.COM, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memastikan dalam kurun waktu tiga tahun paket pekerjaan, pembangunan infrastruktur penataan kawasan pesisir pantai gurindam 12 Kota Tanjungpinang selesai.

Proyek ini tertuang dalam perjanjian kontrak 2.2/SP-HS/MY-FSK/PUPP-BM/APBD/X/2018 pada 2 Oktober 2018 dengan masa pengerjaan 822 hari kalender.

Tak tanggung-tanggung, pemerintah Provinsi Kepri menganggarkan proyek prestisius itu dengan nilai kontrak Rp487 miliar lebih, bersumber dari dana APBD Kepri tahun anggaran 2018, 2019 dan 2020.

Menurut pengamat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisipol) Raja Haji Tanjungpinang, Hendri Sanopaka mengungkapkan, dalam konteks pembangunan peningkatan jalan dan jembatan, proyek tersebut dirasa penting. Akan tetapi, proyek multiyers itu dinilai tidak prioritas ditengah keterbatasan APBD Kepri saat ini.

“Disamping itu terkesan bahwa proyek ini menjadi prestisius karena seperti tiba-tiba dipaksakan untuk selesai dalam tiga tahun sisa masa kepemimpinan Nurdin Basirun,” kata Hendri, di Tanjungpinang, beberapa waktu lalu.

Selain itu, menurutnya alokasi anggaran proyek multiyears gurindam 12 tersebut akan menyedot alokasi anggaran pembangunan lain di Kepulauan Riau. Artinya, terkesan pembangunan infrastruktur itu hanya terpusat di Kota Tanjungpinang, sementara daerah lain menjadi terabaikan.

Padahal diketahui masih banyak sarana dan prasarana publik lainnya yang masih sangat diperlukan oleh masyarakat di kabupaten kota di Kepulauan Riau, semisal penambahan panjang jalan aspal yang setiap tahun hanya dapat terbangun 4 kilometer. Belum lagi 70 persen pengurangan alokasi APBD Kepri disetiap instansi dikucurkan untuk proyek tersebut.

“Lalu sampai kapan masyarakat didaerah lain dapat menikmati mulusnya jalan akses yang dapat memperlancar arus distribusi orang barang dan jasa,” ungkapnya.

Hendri mengatakan, persoalan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum proyek itu berjalan tidak begitu diketahui. Kendati sepanjang jalur pembangunan gurindam 12 memiliki nilai historis Kepulauan Riau, tetap saja proyek multiyers tersebut berjalan.

Ia menjelaskan, nilai historis yang terdapat disepanjang jalur pembangunan proyek Gurindam 12 tersebut, seperti di depan gedung daerah memiliki nilai estetika yang kedepan akan hilang.

Menurutnya, kedepan generasi yang akan datang tidak akan pernah lagi dapat membayangkan bagaimana posisi Gedung Daerah dulunya sebagai tempat berdiamnya residen riau yang berhadapan dengan pusat pemerintahan yang dipertuan muda Riau-Lingga, di Pulau Penyengat.

Begitu juga dengan nilai historis Tanjung Buntung yang titik lokasinya, saat ini sudah direklamasi bahkan ada bekas bangkai kapal yang ikut tertimbun tanpa diselamatkan sebagai bagian nilai historis.

“Pada akhirnya Tanjungpinang jadi kehilangan jati dirinya,” ujarnya.

Meskipun Menteri Pariwisata, Arif Yahya belum lama ini meresmikan Gedung TIC Gonggong menjadi icon Kota Tanjungpinang yang baru saja ditata pemerintah Kota Tanjungpinang, alasan pemerintah Provinsi Kepri melaksanakan proyek tersebut tetap saja menata kawasan pesisir Tanjungpinang.

Kendati demikian, menurut Pengamat Pemerintahan Stisipol Raja Haji Tannungpinang, Hendri Sanopaka menilai, keinginan pemerintah Provinsi Kepri merubah wajah Kota Tanjungpinang punya icon, tetapi bukan berarti menghilangkan nilai nilai historis yang pernah ada di pesisir kota itu.

“Kita tidak ingin disaat negara-negara lain dan daerah lain di Indonesia mempertahankan landmarknya, kita malah memusnahkannya dengan menggunakan uang daerah,” katanya

Sebelumnya, DPRD Kepri sempat menolak usulan proyek pembangunan infrastruktur penataan kawasan pesisir pantai gurindam 12 Kota Tanjungpinang. Namun, dimenit terkahir pengesahan APBD Kepri 2018 tetap saja proyek itu masuk sebagai pekerjaan prioritas Pemerintah Provinsi Kepri.

Menurut Hendri Sanopaka, keterpaksaan DPRD mengakomodir keinginan pihak pemerintah, dengan pertimbangan jangan sampai proyek tersebut terhenti ditengah jalan tanpa dukungan pembiayaan.

Kabarnya pula, kedepan pemerintah akan dibantu oleh sektor swasta untuk melanjutkan beberapa titik di luar multi year yang saat ini sudah di alokasikan.

Menurutnya, sangat diragukan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menuntaskan proyek prestisius tersebut dengan nilai proyek yang terkesan fantastis, kecuali proyek itu hanya asal-asalan saja.

“Makanya kita berdoa saja bahwa proyek tersebut dilaksanakan oleh pihak yang bertanggungjawab, bukan sekedar mencari keuntungan saja,” imbuhnya.

ANG

Share

PinIt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *