Gubernur Kepri Terima 36 Tuntutan Keprihatinan Masyarakat, Hasilnya Belum Tau

Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat menerima masyarakat dalam dialog tuntuttan masyarakat yang tergabung di FKMPK. (Foto: ang/pijarkepri.com)
Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat menerima masyarakat dalam dialog tuntuttan masyarakat yang tergabung di FKMPK. (Foto: ang/pijarkepri.com)

 

Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat menerima masyarakat dalam dialog tuntuttan masyarakat yang tergabung di FKMPK. (Foto: ang/pijarkepri.com)
Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat menerima masyarakat dalam dialog tuntuttan masyarakat yang tergabung di FKMPK. (Foto: ang/pijarkepri.com)

PIJARKEPRI.COM, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun menerima lebih kurang 36 tuntuttan masyarakat yang tergabung dalam Forum Keprihatinan Masyarakat Peduli Kepri (FKMPK) di Aula Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Senin (19/3).

Bacaan Lainnya

Nurdin didampingi sejumlah FKPD menyambut para masyarakat yang sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa demonstrasi di aula kantor Gubernur Kepri, Dompak. Nurdin menerima aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam kertas.

“Saya rasa ini adalah aspirasi yang normatif, saya rasa ini tidak terlalu sulit, tidak ada kepentingan kelompok atau individu, ini kepentingan bersama, saya terima,” kata Nurdin dihadapan masyarakat.

Sejumlah perwakilan masyarakat yang tergabung dalam berbagai LSM, Ormas dan OKP bergantian menyampaikan keluh kesah pelaksanaan pemerintahan Kepri selama Nurdin menjabat. Tak jarang dari mereka menuntut nurdin untuk lebih jeli dalam pengawasan setiap OPD dan pejabat yang diduga bermain dalam setiap proyek pemerintahan Kepri.

“Saya punya bukti banyak pak, saya siap laporkan ini ke KPK, kalau bapak minta dibuka disini datanya saya buka, saya ada buktinya mulai dari permainan beasiswa 780 juta sampai dengan memboyong pejabat Karimun ke Pemprov saya ada buktinya pak,” kata seorang wanita dalam penyampaian orasinya di depan Nurdin.

Baca Juga : Masyarakat Demo Kantor Gubernur Kepri

Nurdin menepis segala bentuk dugaan permainan yang disebutkan perwakilan masyarkat di FKMPK. Menurutnya, tidak ada permainan dalam sejumlah pemenangan proyek di Kepri yang diduga diseting oleh Sekda dan Asisten 3 Pemprov Kepri.

“Pemerintah Provinsi Kepri ini sudah menerapkan e budgeting, e controling, kita tau Kota Tanjungpinang sudah menjadi ibu Kota Provinsi kepri, kita tidak meinginkan ada maslah terus, setelah masalah selesai ada masalah baru lagi. Jangan ada dusta diantara kita, kita kerja baik-baik, terus terang sistem yang kami buat sesuai dengan aturan yang ada saat ini sesuai dengan rekrutmen yang siudah kita jalani,” ujarnya.

Aksi audiensi tersebut berjalan alot, sejumlah personil Kepolisian Resor Tanjungpinang dikerahkan untuk mengamankan aksi. Rekomendasi diterima Nurdin, sementara belum diketahui kelanjutan hasil dari Demo ini. (ANG)

 

Pos terkait