Oleh: Yoan S Nugraha
Kandidat Psikoanalisis IPI (Institut Psikoanalisis Indonesia)
DEMOKRASI memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Demonstrasi adalah salah satu bentuk ekspresi demokrasi yang sah. Namun, mengapa dalam praktiknya banyak demonstrasi di Indonesia berakhir dengan anarki? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab hanya dari sisi politik, tetapi juga psikologis.
Dalam kerangka psikoanalisis Freud, perilaku massa dalam demonstrasi sering kali dipengaruhi oleh deindividuasi. Identitas personal larut dalam kerumunan, sehingga individu kehilangan kontrol diri. Id kolektif—dorongan emosi dan insting—menjadi dominan, sementara superego yang berfungsi sebagai pengendali moral melemah.
Carl Jung menambahkan perspektif lain dengan konsep “bayangan” (shadow). Menurutnya, masyarakat menyimpan sisi gelap yang ditekan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada pemicu, sisi gelap itu muncul dalam bentuk destruktif. Kerusuhan sosial dapat dipahami sebagai manifestasi dari bayangan kolektif yang selama ini terpendam.
Masalahnya, kontrol sosial di Indonesia masih lemah. Pendidikan karakter gagal menanamkan nilai moral yang kokoh. Budaya lokal yang dulu berfungsi sebagai pagar moral pun semakin terpinggirkan oleh arus modernisasi. Akibatnya, superego kolektif yang seharusnya mengendalikan perilaku sosial tidak bekerja dengan baik.
Jika kondisi ini dibiarkan, demokrasi akan terus berada di persimpangan. Aspirasi masyarakat akan selalu berisiko berubah menjadi anarki. Jalan keluarnya bukan sekadar memperketat aparat keamanan, tetapi memperkuat moralitas masyarakat. Pendidikan karakter berbasis nilai budaya lokal dan agama harus menjadi prioritas. Tokoh adat, ulama, dan pendidik perlu bersinergi membangun budaya demokrasi yang beradab.
Demokrasi tanpa moralitas hanya akan melahirkan kebebasan tanpa batas. Namun, demokrasi yang ditopang oleh karakter dan budaya akan melahirkan peradaban. Saatnya kita memilih jalan yang kedua, sebelum persimpangan ini membawa kita pada jurang kehancuran sosial.*
