Jokowi Minta Data Penerima Bansos Dibuka Secara Transparan

Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas terkait pandemi virus korona atau Covid-19 melalui telekonferensi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 4 Mei 2020. (Foto : BPMI Setpres)

PIJARKEPRI.COM – Presiden Joko Widodo minta pemerintah di tingkat pusat maupun daerah membuka data masyarakat penerima Bantuan Sosial (Bansos) bencana Corona Virus Desese 2019 secara transparan.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan lima arahan terbaru Presiden terkait penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana disiarkan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 4 Mei 2020.

Satu dari sejumlah arahan Presiden Joko Widodo terkait pandemi virus corona atau Covid-19 dalam rapat terbatas yang digelar melalui telekonferensi tersebut meminta Menteri Sosial Juliari P. Batubara, para gubernur, bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa untuk turun langsung menyisir ke lapangan.

Di samping itu, Presiden juga meminta agar para kepala daerah bisa fleksibel dalam mencari solusi bagi warga miskin yang belum mendapatkan bansos.

“Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan, siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa sehingga jelas, tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa melakukan segera, koreksi di lapangan. Tadi sudah saya sampaikan mengenai persoalan _timing_, betul-betul harus _di-manage_ secara baik karena ada bantuan dari pusat, dari daerah, kemudian juga dari desa,” ujarnya.

Selain itu Arahan Presiden tersebut yaitu pertama terkait evaluasi penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang telah berlangsung di 4 provinsi dan 12 kabupaten/kota.

“Saya ingin memastikan bahwa ini betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif dan saya melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk ke tahap kedua. Ini perlu evaluasi, mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan, dan mana yang masih kendur. Evaluasi ini penting sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan di kota/kabupaten maupun provinsi yang melakukan PSBB,” jelas Presiden.

Kedua, Presiden meminta agar setiap daerah yang melakukan PSBB harus memiliki target-target yang terukur. Misalnya, berapa jumlah pengujian sampel dan tes PCR _(polymerase chain reaction)_ yang telah dilakukan, apakah pelacakan yang agresif telah dikerjakan, serta berapa kontak yang telah ditelusuri setiap hari.

“Betul-betul ini harus dikerjakan. Kemudian juga apakah isolasi yang ketat juga dilakukan, karena saya melihat ada yang sudah positif saja masih bisa lari dari rumah sakit, yang PDP (pasien dalam pengawasan) masih beraktivitas ke sana ke mari. Kemudian juga apakah warga yang berisiko, yang manula (manusia usia lanjut), yang memiliki riwayat penyakit, riwayat komorbid (penyakit penyerta), ini sudah diproteksi betul. Evaluasi-evaluasi yang terukur seperti ini perlu dilakukan,” paparnya.

Ketiga, Kepala Negara meminta agar dilakukan monitor secara ketat terkait potensi penyebaran di beberapa klaster seperti klaster pekerja migran, klaster jemaah tablig, klaster Gowa, klaster rembesan pemudik, hingga klaster industri. Menurutnya, pengawasan klaster harus dilakukan secara baik guna mengantisipasi munculnya gelombang kedua.

“Kita lihat bahwa pekerja migran Indonesia, laporan yang saya terima, sudah 89 ribu (pekerja) yang sudah kembali dan akan bertambah lagi kemungkinan 16 ribu (pekerja), ini betul-betul harus ditangani, dikawal secara baik di lapangan sehingga jangan sampai muncul gelombang kedua. Yang lain juga klaster industri, kita harus memastikan industri-industri yang diizinkan beroperasi itu yang mana, harus dicek di lapangan, mereka melakukan protokol kesehatan secara ketat atau tidak,” ungkapnya.

Keempat, yang berkaitan dengan program jaring pengaman sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), paket sembako, bantuan sosial (bansos), bantuan langsung tunai (BLT), hingga Dana Desa yang semuanya telah berjalan. Meski demikian, Presiden ingin agar seluruh program tersebut bisa sampai di tangan keluarga penerima secepatnya pada pekan ini.

“Yang terakhir, saya minta dibuat _hotline_ untuk pengaduan sehingga apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan, kita bisa ketahui secara cepat,” tandasnya.

Sumber : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Editor : Aji Anugraha
Redaksi pijarkepri.com

Share

PinIt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *