PIJARKEPRI.COM, Tanjungpinang – Sejumlah anggota DPRD Kepri Dapil Tanjungpinang mendorong pemerintah Provinsi Kepri dan Kota Tanjungpinang untuk serius menangani dampak Corona Virus Desese 2019 (Covid-19) terhadap masalah sosial, ekonomi dan kesehatan masyarakat, di kota itu.
Juru bicara seluruh anggota DPRD Dapil Tanjungpinang, Lis Darmansyah, di Tanjungpinang, Kamis (9/4) mengutarakan, berdasarkan monitoring mereka soal perkembangan Pemerintah dalam penanganan bencana kesehatan Covid-19 di Tanjungpinang belum maksimal.
“Bencana Covid-19 ini merupakan masalah bersama yang harus kita selesaikan bersama-sama dengan kerjasama semua pihak. Covid-19 mempengaruhi semua sektor kehidupan, sosial, ekonomi, kesehatan dan hajat hidup orang banyak,” kata Lis.
Sektor Kesehatan
Di sektor kesehatan para wakil rakyat menemukan penanganan masalah Covid-19 di Kota Tanjungpinang masih terkendala ketersedian alat-alat medis di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Padahal, petugas kesehatan puskesmas merupakan garda terdepan dalam penanganan medis di 4 kecamatan dan 18 kelurahan di kota itu.
Minimnya ketersedian alat medis penanganan Covid-19 di Puskesmas seperti masker N95, masker bedah, pengukur suhu dan alat pelindung diri (APD) dokter dan paramedis perlu segera dipenuhi Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Puskesmas juga tak memiliki rapid test atau tes cepat untuk mendeteksi seseorang terpapar virus Corona. Tenaga medis di Puskesmas dihadapkan dengan ketidaksiapan sarana dan prasarana penanganan Covid-19, rentan terpapar Covid-19.
Sejumlah puskesmas memiliki masalah penanganan Covid-19 yang berbeda-beda. Puskesmas tertentu menangani WNI KPO (TKI) yang dipulangkan dari Malaysia dan sangat membutuhkan perlengkapan medis penanganan Covid-19 saat dikarantina di RPTC.
“Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan RSUD Raja Ahmad Tabib Kepri, sarana dan prasarana penanganan Covid-19 di Puskesmas harus segera diperkuat,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kepri itu.
Dalam peninjauan kesiapan penanganan pasien Covid-19 di RSUD Raja Ahmad Tabib, sebagai rumah sakit yang ditunjuk untuk penanganan pasien Covid-19 di Tanjungpinang, para wakil rakyat Kepri juga menemukan masih lambannya pengujian sample virus di rumah sakit tersebut lantaran tak memiliki alat Polymerase Chain Reaction (PCR).
PCR merupakan alat pemeriksaan untuk memeriksa spesimen dari swab tenggorokan dan mulut dapat lebih akurat mengetahui DNA virus dalam tubuh. RSUD Kepri harus mengirimkan sample virus dari setiap pasien ke Jakarta dengan rentang waktu 9 hari untuk mengetahui seseorang terhidap Covid-19 atau tidak. Kondisi ini dinilai lamban dan perlu segera disikapi Gubernur Kepri.
Data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kepri menunjukan hasil PCR dapat diketahui setelah menerima hasil uji laboratorium di Jakarta. Bahkan, sebagian pasien Covid-19 meninggal dunia sebelum hasil PCR di terima dokter dan paramedis. Kondisi ini sangat memprihatinkan.
“Kita harapkan untuk memberikan masukan ke Gubernur agar disegerakan PCR ini. Karena untuk mengambil PCR ini butuh waktu lama. Kita juga berharap alat yang dikirim dari Singapura dapat segera digunakan. Sebagian alat sudah ada di rumah sakit, perlu pembaruan, alat ini (PCR) harus disegerakan,” ungkapnya.
Sektor Sosial Ekonomi Masyarakat Terdampak Covid-19
Bencana Covid-19 juga mempengaruhi sektor sosial ekonomi masyarakat di Tanjungpinang. Persoalan itu muncul ketika Pemerintah merumahkan masyarakat, sehingga mempengaruhi ekonomi mulai dari tutupnya usaha menengah keatas, perseorangan hingga masyarakat kecil.
Juru bicara anggota DPRD Kepri Dapil Tanjungpinang, Lis Darmansyah mengatakan, pemerintah menganggarkan biaya bantuan hidup untuk masyarakat terpapar Covid-19. Masyarakat yang dinyatakan positif Covid-19 diberikan bantuan hidup senilai Upah Minimum Kabupaten/kota berdasarkan domisili pasien tersebut.
Pemerintah juga menganggarkan bantuan hidup untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19 senilai setengah dari Upah Minimum Kabupaten/kota domisili pasien tersebut.
Sedangkan pasien Covid-19, pemerintahan memberikan santunan untuk keluarga yang ditinggalkan senilai Rp25 juta.
“Paling tidak inilah yang menjadi pertimbangan kita bersama, bagaimana mereka dikarantinakan, bagaimana dengan keluarga yang ditinggalkan, tentu butuh penghidupan,” kata Lis.
Sejumlah wakil rakyat di DPRD Kepri Dapil Tanjungpinang juga menyampaikan, pemerintah perlu mendata secara keseluruhan masyarakat yang terdampak bencana Covid-19. Masyarakat berpenghasilan rendah perlu dibantu saat dirumahkan.
“Terkait jaminan sosial, Sabtu di rapatkan, tentunya yang harus kita pikirkan bukan hanya PKH saja, diluar masyarakat penerima BLT, RTLH, Dinas terkait perlu mendata pedagang kecil, kaki lima, tukang ojek dan masyarakat berpenghasilan rendah juga perlu dibantu,” ungkapnya.
Dinas Ketenagakerjaan juga perlu menginventarisir bantuan untuk masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) baik secara hukum. Masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga tak dapat digabungkan dengan masyarakat secara keseluruhan terkena dampak ini.
Persoalan yang ditemukan wakil rakyat masih terdapat perusahaan tertentu yang tidak memberikan kelonggaran pembayaran tagihan maupun subsidi pembayaran kepada masyarakat akibat bencana Covid-19. Sebagian perusahaan juga memotong gaji kariawan secara sepihak.
“Pemerintah perlu mendata dan menyelesasikan persoalan ini. Mari bersama-sama kita gotong-royong menyelesaikan dampak bencana Covid-19 ini,” ungkapnya.
Anggota DPRD Kepri Dapil Tanjungpinang tersebut juga mengharapkan Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat berkoordinasi dengan kepabeanan terkait ketersedian pangan meski hingga saat ini kebutuhan beras di Bulog masih dapat terpenuhi hingga 3 bulan kedepan.
“Kami menyarankan agar Pemko Tanjungpinang dapat berkoordinasi dengan kepabeanan soal distribusi beras dari Jakarta. Kita khawatir ketika Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di Jakarta mempengaruhi distribusi bahan pokok kita disini,” ujarnya.
Lis Darmansyah mengatakan hal itu dibahas seluruh anggota DPRD Kepri Dapil Tanjungpinang bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang, Sekretaris Camat Bukit Bestari, Sekretaris Camat Tanjungpinang Kota.
Lis mengutarakan kekecewaan para camat-camat di seluruh Pemerintah Kota Tanjungpinang yang dinilai tak peduli dengan kondisi masyarakat di Kota Tanjungpinang. Padahal, sebelumnya Lis sudah berkoordinasi langsung dengan Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang untuk membahas permasalahan bencana Covid-19 tersebut.
“Hari ini kalau kita pikirkan Covid-19 merupakan masalah bersama yang harus diselesaikan bersama-sama, kita, pemerintah menjadi tonggak terdepan menyelamatkan masyarakat dari masalah Covid-19 yang mempengaruhi seluruh sektor kehidupan,” ujarnya.
Lis mengutarakan apresiasi kepada seluruh relawan, organisasi kemasyarakatan, pemuda dan segala pihak yang memberikan sumbangsih dalam mengatasi bencana Covid-19.
Para anggota DPRD Kepri Dapil Tanjungpinang tersebut membagikan APD ke 7 Puskesmas di Tanjungpinang. APD tersebut merupakan bantuan dari Rudi Chua yang juga merupakan anggota DPRD Kepri Dapil Tanjungpinang.
“Untuk saat ini kami hanya dapat membantu 15 APD berupa baju Hazmat di setiap Puskesmas. Masker belum dapat diberikan, dikarenakan belum datang,” ujarnya.
Wakil rakyat DPRD Kepri Dapil Tanjungpinang itu yakni, H.Lis Darmansyah, S.H dari PDIP, H. Teddy Jun Askara dari Partai Golkar, Eis Aswati memperoleh suara sebanyak dari Partai Demokrat, Bobby Jayanto dari Partai Nasdem dan Rudy Chua, SE, MH dari Partai Hanura.
Pewarta : Aji Anugraha
