HKTI Minta Pemprov Kepri Patuhi Intruksi Presiden Soal Industri Kelapa Sawit

Petani perkebunan kelapa sawit. (f-katadata)

PIJARKEPRI.COM, Lingga – Ketua HKTI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Alias Wello meminta pemerintah Provinsi Kepri mematuhi instruksi Pemerintah Pusat soal merubah industri perkebunan kelapa sawit ke industri lain.

HKTI berpandangan Pemerintah Provinsi Kepri tak memahami intruksi presiden Nomor 8 Tahun 2018, jelas melarang Gubernur/Bupati menerbitkan rekomendasi atau izin baru pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit.

Kebijakan Dinas LHK Kepri yang tetap memproses izin lingkungan perkebunan sawit di Lingga, patut dipertanyakan dengan berbagai pertimbangan.

Selain mengacu pada Inpres Nomor 8tahun 2108, penerbitan izin lingkungan perkebunan kelapa sawit adalah kewenangan kabupaten sebagaimana disebutkan dalam Permen LH No. 8 Tahun 2013, jelas menyebutkan.

Selain itu pula, Pemerintah Kabupaten dan DPRD Lingga sudah mengantongi kesepakatan menolak perkebunan kelapa sawit di Lingga.

“Hari ini, Pemprov Kepri masih memproses izin lingkungan perkebunan sawit di Lingga. Padahal, saya sudah berkali – kali mengatakan, Pemkab Lingga sudah sepakat dengan dewan menolak perkebunan sawit. Apalagi, sudah ada Inpres,” tegasnya.

Awe, sapaan akrab Bupati Lingga ini, mengaku tak menutup mata atau anti dengan investasi perkebunan, tapi harus mengedepankan aspek keseimbangan lingkungan. Karena itu, Ia meminta calon investor dapat memahami kebijakan yang sudah ditetapkan oleh daerah.

“Presiden sudah bicara panjang lebar mengenai komoditas kelapa sawit yang dipertentangkan di pasar Eropa. Belum lagi, sudah ada Inpres yang melarang adanya penerbitan izin baru pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyarankan agar para petani mengalihkan rencananya membangun perkebunan kelapa sawit ke komoditas lain yang memiliki potensi pasar yang lebih besar.

Ungkapan itu disampaikan Jokowi saat berdialog dengan Karolin, salah satu anggota Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang berasal dari Kalimantan Barat di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Karolin mengeluhkan masa depan perkebunan kelapa sawit di daerahnya yang terus memburuk seiring anjlok harga komoditas tersebut, ditambah lagi sulitnya mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan.

“Apakah nggak ada komoditas lain yang masih memiliki pasar ke depan? Bisa ke durian atau yang lain. China minta Malaysia saja kurang-kurang. Durian kita ini ada semua,” ungkapnya.

Jokowi menambahkan, dalam kondisi pasar komoditas, khususnya kelapa sawit yang kini terus anjlok harganya, menyebabkan perbankan mempertimbangkan untuk menyalurkan kreditnya.

Karena itu, melalui Instruksi Presiden Nomor : 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit, Jokowi menginstruksikan menunda pemberian izin baru perkebunan kelapa sawit.

“Tanamannya sudah 14 juta hektar, produksi 45 juta ton setahun. Kalau dinaikkan dalam truk kecil 4 ton, maka ada 11 juta truk. Bayangkan coba. Mengelola barang 46 juta ton bukan perkara gampang,” tambahnya.

Untuk menjaga keberlangsungan usaha perkebunan kelapa sawit yang sudah ada, Jokowi mengingatkan perlunya hilirisasi. Dengan demikian, petani akan mendapatkan nilai tambah dan perbankan juga lebih mudah mengaksesnya.

“Karena itu, khusus untuk sawit ini, saya sarankan masuk ke hilirisasi. Buat produk turunannya, seperti sabun, kosmetik, dan lain sebagainya,” pesannya.

ACI

Editor : Aji Anugraha

Share

PinIt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Top