Anambas, PIJARKEPRI.COM – Keselamatan pelayaran dan ketertiban kawasan pelabuhan penumpang di Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, menjadi sorotan setelah KM Bukit Raya milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) gagal sandar pada percobaan awal akibat jalur menuju dermaga terhalang sebuah kapal wisata asing (yacht), Sabtu (14/11/2026).
Insiden yang disaksikan penumpang itu memaksa kapal yang telah mendekati dermaga untuk kembali menjauh guna menghindari risiko benturan.
Meski hanya berlangsung beberapa menit, kejadian tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan, penataan titik labuh, dan koordinasi antarinstansi di perairan Pelabuhan Tarempa.
KM Bukit Raya bukan sekadar kapal penumpang biasa bagi masyarakat Kepulauan Anambas. Kapal Pelni tersebut menjadi salah satu urat nadi transportasi yang menghubungkan masyarakat kepulauan dengan daerah lain.
Karena itu, kelancaran proses sandar bukan hanya menyangkut kenyamanan, tetapi juga keselamatan penumpang dan kepastian jadwal pelayaran.
“KM Bukit Raya sempat terkendala saat hendak sandar karena ada kapal yacht berlabuh di perairan pelabuhan penumpang,” ujar seorang penumpang yang menyaksikan langsung kejadian tersebut.
Terganggunya proses sandar membuat aktivitas penumpang harus menunggu. Proses turun-naik penumpang dan penanganan barang pun berpotensi ikut tertunda, sementara jadwal keberangkatan menuju pelabuhan berikutnya terancam molor.
Jalur Kapal Penumpang Bukan Ruang Bebas Labuh
Peristiwa ini semestinya tidak dipandang sekadar sebagai insiden teknis di laut. Keberadaan yacht di area yang mengganggu manuver kapal penumpang menimbulkan pertanyaan mendasar yakni, bagaimana pengawasan terhadap aktivitas labuh kapal di kawasan pelabuhan dilakukan, dan siapa yang memastikan alur sandar tetap aman serta bebas hambatan?
Jika kapal penumpang berukuran besar harus mengubah manuver karena ruang sandarnya terhalang, persoalannya tidak cukup diselesaikan dengan meminta kapal lain bergeser setelah gangguan terjadi.
Untuk itu diperlukan penataan yang jelas, pengawasan yang konsisten, serta koordinasi yang berjalan sebelum kapal penumpang tiba di dermaga.
Penumpang menilai kejadian tersebut mencerminkan perlunya evaluasi terhadap koordinasi instansi terkait, pengelola pelabuhan, agen kapal, dan pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan yacht di perairan Tarempa.
Kekecewaan mereka juga berangkat dari ketimpangan kepentingan yang terlihat dalam insiden itu. Kapal yang membawa ratusan penumpang dan menjalankan layanan transportasi publik semestinya memperoleh jaminan akses sandar yang aman, bukan justru menghadapi hambatan akibat kapal yang berada di area manuvernya.
“Jangan sampai kapal penumpang yang membawa ratusan orang dikalahkan oleh satu yacht. Tolong ditertibkan, jangan berlabuh sembarangan di jalur pelabuhan,” tegas penumpang tersebut.
Pernyataan itu menjadi pengingat bahwa kawasan pelabuhan penumpang bukan ruang perairan tanpa aturan. Setiap aktivitas kapal harus memperhatikan keselamatan pelayaran, fungsi alur, serta kebutuhan manuver kapal yang keluar-masuk dermaga.
Pemda dan Instansi Terkait Dituntut Bertindak
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas bersama Syahbandar, Pelindo, dan pihak terkait segera mengevaluasi tata kelola perairan Pelabuhan Tarempa.
Penetapan titik labuh khusus yacht, pengawasan terhadap posisi kapal yang berjangkar, serta mekanisme koordinasi sebelum kedatangan kapal penumpang perlu menjadi bagian dari langkah pembenahan.
Namun, penertiban tidak cukup berhenti pada imbauan. Aturan mengenai lokasi labuh harus disertai pengawasan dan penegakan sesuai kewenangan masing-masing instansi, terutama apabila keberadaan suatu kapal berpotensi mengganggu alur pelayaran atau proses sandar kapal lain.
Pemerintah daerah dan otoritas pelabuhan juga perlu menjelaskan bagaimana pengaturan kapal wisata asing selama ini diterapkan, termasuk prosedur penentuan titik labuh dan pihak yang bertanggung jawab memastikan area sandar tetap aman.
Langkah tersebut penting agar kepentingan pariwisata bahari tetap dapat berkembang tanpa mengorbankan keselamatan dan kelancaran transportasi masyarakat.
Kehadiran yacht di perairan Anambas semestinya menjadi bagian dari potensi wisata daerah, bukan sumber persoalan akibat penataan ruang laut yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab pasti yacht tersebut berada di area yang menghambat proses sandar KM Bukit Raya maupun langkah evaluasi yang akan dilakukan.
Publik kini menunggu penjelasan dan tindakan nyata. Sebab, ketertiban pelabuhan tidak semestinya baru menjadi perhatian setelah kapal penumpang terpaksa menjauh dari dermaga.
Keselamatan pelayaran dan kepentingan masyarakat harus dijamin melalui pengawasan yang bekerja sebelum gangguan terjadi, bukan sekadar penanganan setelah masalah muncul.
Pewarta : Fendi









