Anambas, PIJARKEPRI.COM – Harapan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas untuk bertemu langsung dengan Presiden RI Prabowo Subianto belum terwujud.
Kabar kunjungan kepala negara yang sempat beredar untuk 6 atau 8 Oktober 2026 membangkitkan antusiasme warga, tetapi hingga kini belum terealisasi.
Bagi masyarakat di wilayah perbatasan tersebut, kedatangan Presiden bukan sekadar kunjungan seremonial.
Mereka berharap dapat menyampaikan langsung persoalan yang dihadapi masyarakat kepulauan sekaligus mendorong perhatian lebih besar pemerintah pusat terhadap pembangunan Anambas.
Tokoh masyarakat Kepulauan Anambas, H. Tarmizi, mengungkapkan kerinduan warga terhadap kehadiran seorang presiden di daerah mereka.
Ia menyebut, sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 hingga 2026, belum pernah ada Presiden RI yang menginjakkan kaki di Anambas.
“Selama 81 tahun usia Republik ini, belum pernah sekalipun Presiden Republik Indonesia menginjakkan kaki di tanah Anambas,” ujarnya.
“Padahal, Anambas adalah garda terdepan NKRI yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. Kami adalah penjaga kedaulatan di beranda terluar Indonesia,” tulis Tarmizi dalam surat aspirasi yang ditujukan kepada Presiden Prabowo.
Saat dihubungi melalui telepon seluler, Jumat (9/10/2026), Tarmizi mengatakan kabar rencana kunjungan Presiden pada 6 atau 8 Oktober lalu sempat membangkitkan harapan besar masyarakat. Namun, harapan itu belum terwujud karena kunjungan tersebut tidak terlaksana.
“Masyarakat sangat kecewa, Pak Presiden. Bukan kecewa karena benci, tetapi kecewa karena rindu. Kami sangat ingin berdialog langsung dengan Bapak, menyampaikan keluh kesah kami sebagai rakyat perbatasan. Kami merasa rugi secara moril,” ujarnya.
Menurut Tarmizi, kehadiran Presiden akan menjadi momentum penting bagi masyarakat Anambas untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan di wilayah kepulauan yang berada di garis depan kedaulatan Indonesia.
Sebagai bentuk aspirasi sekaligus harapan agar pemerintah pusat memberikan perhatian lebih nyata, Tarmizi mengusulkan tambahan anggaran khusus sebesar Rp5 triliun per tahun selama tiga tahun anggaran, yakni 2027, 2028, dan 2029.
Usulan tersebut, menurutnya, merupakan permohonan agar pembangunan Anambas mendapat alokasi anggaran yang lebih berkeadilan, sejalan dengan posisi strategis daerah itu serta potensi sumber daya alam yang dimilikinya.
Ia menilai Anambas memiliki peran penting dalam sektor minyak dan gas bumi, termasuk melalui kawasan pengelolaan migas Anambas dan Natuna.
Karena itu, ia berharap potensi kekayaan alam tersebut turut diikuti peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Tarmizi mengusulkan agar tambahan anggaran tersebut diprioritaskan untuk tiga sektor utama.
Pertama, penguatan konektivitas melalui pembangunan dan peningkatan fasilitas bandara, pelabuhan, serta penyediaan kapal tol laut yang layak.
Kedua, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, termasuk pengembangan rumah sakit umum daerah yang representatif serta penyediaan beasiswa bagi anak-anak di pulau-pulau.
Ketiga, pemberdayaan nelayan dan penguatan ekonomi masyarakat perbatasan agar warga memiliki kehidupan yang lebih sejahtera.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, dan ekonomi masyarakat merupakan bagian penting dari upaya menjaga keberlangsungan kehidupan di wilayah terluar Indonesia.
Meski menyampaikan kekecewaan atas belum terlaksananya kunjungan tersebut, Tarmizi menegaskan harapan masyarakat kepada Presiden Prabowo tetap terbuka.
Ia berharap Anambas masuk dalam agenda kunjungan Presiden sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara langsung.
“Akhir kata, kami masih sangat berharap Bapak Presiden Prabowo berkenan hadir di Anambas. Tanah ini rindu akan sapaan langsung Presidennya,” tutup Tarmizi.
Bagi masyarakat Anambas, harapan itu bukan semata-mata tentang kedatangan seorang kepala negara, melainkan juga tentang perhatian, pemerataan pembangunan, dan kehadiran negara yang benar-benar dirasakan di wilayah perbatasan.
Pewarta : Fendi
