Kemiskinan Anambas Turun Jadi 6,35 Persen

Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Raja Bayu Febri Gunadian, S.E., dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2026 di Gedung Daerah Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (17/11/2026) lalu.
Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Raja Bayu Febri Gunadian, S.E., dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2026 di Gedung Daerah Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (17/11/2026) lalu.

Tanjungpinang, PIJARKEPRI.COM – Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Anambas turun menjadi 6,35 persen pada Maret 2025, dari 6,67 persen pada tahun sebelumnya.

Capaian tersebut dipaparkan Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Raja Bayu Febri Gunadian, S.E., dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2026 di Gedung Daerah Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (17/11/2026).

Bacaan Lainnya

Rapat dipimpin Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si., dan diikuti secara daring oleh pemerintah kabupaten/kota se-Kepri.

Dalam arahannya, Nyanyang menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan penyaluran bantuan sosial.

Pemerintah perlu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat agar mereka dapat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

“Pemerintah perlu memperluas akses pelatihan keterampilan kerja dan membuka kesempatan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat lokal.

Sektor swasta dan investor yang beroperasi di Kepulauan Riau juga harus terlibat aktif menyerap tenaga kerja lokal serta mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya,” ujar Nyanyang, Jumat (20/11/2026)

Ia juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama anak nelayan dan petani di wilayah pesisir, harus memperoleh akses pendidikan yang setara dan berkualitas.

Menurut dia, pencegahan anak putus sekolah menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah kemiskinan terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Selain itu, pemerintah diminta memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran, terutama bagi keluarga yang masuk Desil 1 atau kelompok sangat miskin dan Desil 2 atau kelompok miskin, dengan menggunakan data yang valid dan terintegrasi.

Penguatan jaring pengaman sosial juga perlu diiringi perluasan akses layanan kesehatan dan bantuan permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Nyanyang menegaskan, penanggulangan kemiskinan membutuhkan sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui program lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang terukur dan terpadu, termasuk menjangkau masyarakat di pulau-pulau terluar.

Ia menyebut angka kemiskinan Kepri sebesar 4,09 persen sebagai capaian yang perlu dipertahankan sekaligus menjadi dorongan untuk mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem sesuai target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Anambas Hadapi Kendala Pendataan

Dalam pemaparannya, Raja Bayu menyebut jumlah penduduk miskin di Anambas berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2025 mencapai sekitar 2.860 orang atau 6,35 persen dari total penduduk.

Angka tersebut turun 0,32 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6,67 persen.

Ia juga memaparkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mencatat 8.285 kepala keluarga atau 29.363 jiwa di Anambas masuk dalam kelompok Desil 1 hingga Desil 5.

Namun, pelaksanaan pendataan masih menghadapi sejumlah kendala. Kondisi geografis Anambas yang terdiri atas pulau-pulau terpencil, keterbatasan akses pendataan, lemahnya konektivitas jaringan, ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta perubahan kategori desil menjadi tantangan dalam memastikan data mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.

Kendala tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan akurasi data sebagai dasar penyaluran bantuan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

256 Agen Perlinsos Terbentuk

Untuk mempercepat digitalisasi bantuan sosial, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengembangkan program Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Berdasarkan pemaparan Wakil Bupati, melalui Surat Edaran Bupati Nomor 66 Tahun 2026 telah terbentuk 256 Agen Perlinsos, dengan 108 agen di antaranya aktif. Dari total 16.754 kepala keluarga, sebanyak 746 kepala keluarga telah berhasil diregistrasi.

Percepatan program akan dilakukan melalui pendekatan jemput bola ke pulau-pulau, optimalisasi posko desa, peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta dukungan jaringan internet dan perangkat pendukung.

Di sektor kesehatan, kepesertaan jaminan kesehatan bagi kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3 tercatat mencapai 93,23 persen. Sementara itu, kontribusi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) tercatat sebesar 89,22 persen.

Selain memperluas perlindungan jaminan kesehatan, pemerintah daerah juga terus memberikan dukungan transportasi rujukan untuk membantu masyarakat memperoleh pelayanan medis yang dibutuhkan.

Transportasi Gratis Siswa Capai 80,81 Persen

Program transportasi gratis bagi peserta didik jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) pada Tahun Anggaran 2026 juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mendukung akses pendidikan masyarakat.

Untuk jenjang SD, realisasi program mencapai 23.418 dari target 27.798, atau sebesar 84,24 persen. Sementara itu, jenjang SMP mencatat realisasi 36.233 dari target 46.021, atau 78,73 persen.

Secara keseluruhan, program tersebut telah menjangkau 59.651 dari target 73.819 berdasarkan data yang dipaparkan, atau mencapai 80,81 persen.

Program ini diharapkan dapat membantu meringankan beban biaya transportasi keluarga sekaligus mendukung keberlanjutan pendidikan anak-anak di Anambas.

Sementara itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan target 357 unit dilaporkan telah terealisasi 100 persen.

Program tersebut merupakan bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah.

Berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk memperluas perlindungan sosial, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan.

Pewarta : Fendi

Deskripsi gambar

Pos terkait