Ansar Evaluasi Tujuh Program Strategis Nasional di Kepri

Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Kepri bersama pemerintah kabupaten/kota bertema Perkembangan Pencapaian Program Strategis Nasional Presiden RI di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Senin (16/11/2026).
Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Kepri bersama pemerintah kabupaten/kota bertema Perkembangan Pencapaian Program Strategis Nasional Presiden RI di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Senin (16/11/2026).

Tanjungpinang, PIJARKEPRI.COM – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengevaluasi pelaksanaan tujuh program strategis nasional di wilayah Kepri bersama para bupati dan wali kota.

Evaluasi tersebut difokuskan pada capaian, kendala, serta langkah percepatan agar program prioritas pemerintah pusat dapat berjalan optimal dan menjangkau masyarakat hingga wilayah kepulauan.

Bacaan Lainnya

Evaluasi itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Kepri bersama pemerintah kabupaten/kota bertema Perkembangan Pencapaian Program Strategis Nasional Presiden RI di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Senin (16/11/2026).

Ansar mengatakan, rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara berkala untuk memantau perkembangan program, mengukur capaian, sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di daerah.

Tujuh program yang menjadi pembahasan meliputi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan energi listrik, Sekolah Rakyat, Program 3 Juta Rumah, serta Cek Kesehatan Gratis (CKG), termasuk penanganan stunting, imunisasi, dan tuberkulosis (TBC).

“Kita ingin semua program Asta Cita ini bisa dilaksanakan dan diimplementasikan dengan sukses di Kepri. Karena itu, seluruh pemerintah daerah harus memberikan dukungan, termasuk melalui program-program pendukung agar pelaksanaannya lebih komprehensif,” kata Ansar.

Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menginventarisasi persoalan yang ditemukan di lapangan. Hasil pendataan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan pembahasan bersama pemerintah kabupaten/kota.

Ansar juga membuka kemungkinan membawa persoalan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat daerah untuk dibicarakan langsung dengan pemerintah pusat.

“Setelah persoalannya kita inventarisasi, saya akan pelajari bahan-bahannya. Kita bisa bersama-sama dengan para bupati dan wali kota datang ke pemerintah pusat untuk membicarakan persoalan tersebut, karena ada hal-hal yang memang tidak bisa diselesaikan di daerah,” ujarnya.

Koperasi dan Kampung Nelayan

Dalam pemaparan capaian program, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kepri Riki Rionaldi menyampaikan pembangunan fisik KDKMP telah mencapai 277 unit dari total 407 unit yang direncanakan. Sebanyak 114 unit di antaranya telah mencapai penyelesaian fisik 100 persen.

Untuk mendukung operasional, sebanyak 106 manajer koperasi telah ditugaskan mendampingi dan memastikan kesiapan koperasi selama dua tahun.

Meski demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama pemenuhan sarana dan prasarana serta kepastian status lahan. Beberapa bangunan yang telah berdiri bahkan masih berada di kawasan yang tercatat sebagai kawasan hutan sehingga membutuhkan koordinasi lintas instansi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri Said Sudrajat melaporkan, pada 2026 terdapat 111 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih yang direncanakan di kabupaten/kota se-Kepri.

Dari jumlah tersebut, 110 lokasi telah berkontrak, sedangkan satu lokasi di Pasir Panjang, Kabupaten Lingga, masih menunggu informasi detail kontrak.

Nilai pembangunan KNMP pada 2026 mencapai lebih dari Rp472 miliar. Jika ditambah pembangunan empat kampung nelayan pada 2025 senilai sekitar Rp60 miliar, total dukungan pembiayaan konstruksi selama dua tahun mencapai lebih dari Rp530 miliar.

Pelayanan MBG dan Ketahanan Energi

Pada sektor pemenuhan gizi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepri Rika Azmi menyebutkan jumlah penerima manfaat MBG berdasarkan data Oktober 2026 mencapai 720.238 orang. Angka tersebut meningkat sekitar 40 ribu penerima dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, realisasi pelayanan justru mengalami penurunan dari sekitar 87 persen menjadi 69,37 persen. Salah satu penyebabnya adalah sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum beroperasi.

Berdasarkan data per 13 November 2026, sebanyak 71 dari total 266 SPPG di Kepri belum beroperasi. Kota Batam menjadi daerah dengan jumlah SPPG tidak operasional terbanyak, yakni 27 unit.

Kendala yang ditemukan antara lain persoalan administrasi, persyaratan operasional yang belum terpenuhi, kejadian tertentu, serta fasilitas yang belum sesuai ketentuan.

Di sektor ketahanan energi, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kepri Darwin menyampaikan rasio elektrifikasi Kepri telah mencapai 99,45 persen pada 2025.

Meski demikian, pemerataan akses listrik masih menjadi pekerjaan rumah. Tercatat 6.151 rumah tangga belum menikmati akses listrik secara memadai, satu desa di Kabupaten Lingga belum berlistrik akibat pemekaran wilayah, serta 35 pulau belum memiliki akses listrik.

Selain itu, terdapat 85 pulau yang masih menggunakan sumber listrik non-PLN dan sejumlah wilayah yang mengandalkan pembangkit dengan durasi operasional terbatas.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Kepri bersama PLN telah menyusun peta jalan penyelesaian masalah kelistrikan periode 2026–2027.

Pada 2026, dukungan program listrik desa mencakup perluasan jaringan melalui skema grid extension di tujuh lokasi dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal di tujuh lokasi.

Sekolah Rakyat dan Program Perumahan

Pada program Sekolah Rakyat, Kepala Dinas Sosial Kepri Mahadi Rahman menjelaskan sejumlah sekolah rintisan di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna telah memasuki tahapan pelaksanaan.

Pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Natuna bahkan segera dimulai setelah proses penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak.

Sementara itu, rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Karimun, Lingga, Bintan, dan sejumlah lokasi lainnya masih menunggu proses lebih lanjut dari kementerian terkait dan pemerintah pusat.

Untuk Program 3 Juta Rumah, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepri Said Nursyahdu mengungkapkan persoalan perumahan di Kepri masih cukup besar. Backlog kepemilikan rumah tercatat lebih dari 121 ribu unit, di samping persoalan rumah tidak layak huni.

Keterbatasan anggaran menyebabkan pembangunan rumah baru melalui APBD Provinsi Kepri belum dapat dialokasikan pada tahun ini.

Meski demikian, sejumlah pemerintah kabupaten turut memberikan dukungan. Kabupaten Bintan membangun 15 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sedangkan Kabupaten Natuna membangun dua unit rumah.

Secara keseluruhan, progres pembangunan rumah baru di Kepri tercatat telah melampaui 9.000 unit.

Capaian Pemeriksaan Kesehatan

Di bidang kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kepri Yosei Susanti melaporkan pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau 671.065 orang dari target 1.034.071 orang atau sekitar 46 persen.

Sementara itu, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis di lingkungan sekolah telah mencapai 57,4 persen. Kabupaten Bintan menjadi daerah dengan capaian tertinggi, yakni 84,4 persen.

Namun, pelaksanaan program masih menghadapi kendala teknis dalam penginputan data pada aplikasi pemerintah pusat.

Yosei menyebutkan sekitar 58 ribu data pemeriksaan di puskesmas sebenarnya telah diinput, tetapi belum muncul pada dasbor sehingga belum diperhitungkan sebagai capaian resmi Provinsi Kepri.

Dalam rapat tersebut, para bupati dan wali kota juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan program strategis nasional di daerah masing-masing, termasuk berbagai kendala dan kebutuhan dukungan untuk mempercepat implementasinya.

Melalui evaluasi bersama ini, Pemprov Kepri dan pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat memperkuat koordinasi, menyelesaikan hambatan lintas sektor, serta memastikan program strategis nasional berjalan lebih efektif dan merata hingga ke pulau-pulau terluar.

Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Misni, Wali Kota Tanjungpinang yang diwakili Asisten I Samsudi, Kepala BP3KP Sumatera III Iswanto, Kepala KPPG BGN Wilayah Kepri Frans Hero Kamsia Purba, Koordinator Penyuluh Perikanan KKP Kabupaten Bintan Kurniawan, Koordinator Penyuluh Perikanan KKP Kota Tanjungpinang Elza Rusmayeni, serta sejumlah kepala OPD Pemprov Kepri.

Sementara itu, secara virtual melalui Zoom, rapat diikuti Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Bupati Natuna Cen Sui Lan, Bupati Bintan Roby Kurniawan, Wakil Bupati Lingga Novrizal, Wakil Bupati Kepulauan Anambas Raja Bayu Febri Gunadian, serta Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun Sularno bersama jajaran OPD terkait.

Pewarta : Aji Anugraha

Sumber : Diskominfo Kepri

Deskripsi gambar

Pos terkait