PKS Nilai Pemindahan Tenaga Honor Kontrak Pemkab Karimun Tidak Tepat

Wakil Ketua DPRD Karimun Syafri Sandy.
Wakil Ketua DPRD Karimun Syafri Sandy.

PIJARKEPRI.COM – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD Karimun, Kepulauan Riau menilai kebijakan pemindahan tenaga honorer kontrak Pemerintah Kabupaten Karimun tidak tepat.

Wakil Ketua DPRD Karimun Syafri Sandy, di Karimun, Jumat (29/1/2021) mengatakan kebijakan yang diambil oleh Pemkab Karimun soal pemindahan tenaga honorer kontrak di kabupaten itu dinilai tidak tepat dan tidak patut.

Menurut Syafri, kebijakan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan terhadap pegawai honor kontrak tersebut serta mengakibatkan beban bertambah tinggi sehingga akan berdampak pada sistim kinerja di pemerintahan.

“Seharusnya pemerintah memberikan contoh tauladan yang baik kepada bawahan. Saya atas nama salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Karimun dan Fraksi PKS prihatin atas kebijakan pemindahan/mutasi tenaga honor kontrak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun,” kata Syafri Sandy.

Ia mengutarakan kekecewaan lantaran
Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama OPD Pemkab Karimun yang telah dijadwalkan dibatalkan dengan alasan tidak jelas.

Menurutnya walaupun sistem Lembaga DPRD kolektif kolegia, akan tetapi RDP merupakan hak preogratif yang tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun.

“Ini adalah marwah lembaga DPRD yang notabennya adalah wakil masyarakat Karimun,” ungkapnya.

Syafri yang juga merupakan salah satu pimpinan DPRD bersama Fraksi PKS menyatakan kesiapan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Kami akan memanggil pihak-pihak OPD terkait dalam waktu dekat ini untuk menyelesaikan masalah yang terjadi sebagaimana terkait diatas sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku,” pungkasnya. (ANG)

Editor: Aji Anugraha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *