Opini  

Hasil Pilkada Berujung ke Mahkamah Konstitusi

FEBRIANDI DARMAN, Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik Stisipol Raja haji Tanjungpinang
FEBRIANDI DARMAN,
Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik Stisipol Raja Haji Tanjungpinang.

Hasil Pilkada Berujung ke Mahkamah Konstitusi

Oleh : FEBRIANDI DARMAN
Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik Stisipol Raja haji Tanjungpinang

Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember lalu berjalan lancar dan sukses. Begitu juga dengan rekapitulasi penghitungan suara masing-amasing pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau, pada 19 Desember 2020 lalu.

Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri dan berdasarkan keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau dengan Nomor 217/ PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2020 yakni:

Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri nomor urut 1, Soerya Respationo – Iman Sutiawan dengan perolehan suara sebanyak 183.317.

Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri nomor urut 2, Isdianto – Suryani dengan perolehan suara sebanyak 280.160

Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri nomor urut 3, Ansar Ahmad – Marlin Agustina dengan perolehan suara sebanyak 308.553.

Meski rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tersebut berjalan lancar dan KPU Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan paslon Gubernur dan Waki Gubernur Kepri nomor urut 3, Ansar Ahmad – Marlin Agustina meraih suara terbanyak, tentu ada pihak yang menerima dan yang menolaknya.

Pihak yang menerima tentunya perolehan suara paslon mereka meraih suara tertinggi. Sedangkan pihak yang menolak tentu paslon mereka kalah atau perolehan suara yang tidak sesuai dengan hasil data yang dimiliki oleh tim mereka.

Seperti yang dilakukan oleh saksi paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri Nomor Urut 1, Soerya Respationo – Iman Sutiawan (Sinergi) dan saksi Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri Nomor Urut 2, Isdianto – Suryani. Mereka menolak dan tidak menandatangani berita acara (BA) hasil pleno rekapitulasi suara tersebut.

Penolakan itu juga merupakan hak setiap paslon dan hal yang biasa terjadi. Bahkan berujung hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Bagi pihak atau paslon kepala daerah yang kalah dan merasa hasil rekapitulasi tersebut tidak sesuai, tentu mereka akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dari dua saksi paslon yang menolak penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut, diketahui hanya satu paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri yang melayangkan gugatan ke MK.

Dilihat dari laman website Mahkamah Konstitusi, (https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=4) terdapat sebanyak 135 yang mengajukan gugatan pada pilkada serentak 2020.

Diantaranya, 7 Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, 114 Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan 14 Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Dari total 135 gugatan tersebut, untuk Pilkada di Provinsi Kepri ada empat calon kepala daerah yang melayangkan gugatan yakni satu Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, kemudian dua Calon Bupati dan Wakil Bupati serta satu Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Berikut akta pengajuan permohonan yang tampil di website Mahkamah Konstitusi ;

– AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON Nomor 135/PAN.MK/AP3/12/2020

Pemohon : H ISDIANTO, S.Sos. MM dan SURYANI, S.E Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau No Urut 2 Kuasa Hukum : KARLI, dkk Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Pengajuan Permohonan : Rabu, 23 Desember 2020 Pukul 19:16 WIB

– AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON Nomor 69/PAN.MK/AP3/12/2020

Pemohon : ISKANDARSYAH dan Drs H ANWAR, M.Si MMP Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Karimun No Urut 2 Kuasa Hukum : DR Saut Maruli Tua Manik Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Karimun Tahun 2020 Pengajuan Permohonan : Jum’at, 18 Desember 2020 Pukul 23:47 WIB

– AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON Nomor 23/PAN.MK/AP3/12/2020

Pemohon : Ir. H Muhammad Ishak, MM dan Salmizi, ST Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Lingga No Urut 1 Kuasa Hukum : SAUT MARULI TUA MANIK, dkk Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020 Pengajuan Permohonan : Jum’at, 18 Desember 2020 Pukul 10:24 WIB

– AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON Nomor 130/PAN.MK/AP3/12/2020

Pemohon : Dr.Ir LUKITA DINARSYAH TUWO dan DRS ABDUL BASYID HAS, M.PdCalon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Batam No Urut 1 Kuasa Hukum : Bambang Yulianto, S.H. Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Batam Tahun 2020 Pengajuan Permohonan : Rabu, 23 Desember 2020 Pukul 00:49 WIB

Gugatan ke MK ini merupakan hal yang biasa dan bukanlah barang baru. Hal ini sudah merupakan rentetan dari proses politik dari para calon kepala daerah. Gugatan di MK adalah cara terakhir mencari keadilan, mempertegas kemenangan karena itu hak paslon yang dijamin konstitusi.

Bagi pihak yang menggugat maupun yang digugat harus menerima apapun keputusan MK nantinya. Pada prinsipnya hormati hak konstitusi sebagai warga negara dan sebaiknya yang menang maupun yang kalah di MK nanti, hendaknya bergandengan tangan membangun daerah. Karena itu yang menjadi tujuan dari paslon-paslon mencalonkan diri sebagaimana yang tertuang dalam visi-misi para paslon. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *