Pemkab Lingga Sosialisasi Perda Pilkades, Pajak Daerah dan Bantuan Hukum

DPMD saat menggelar Sosialisasi tentang Pajak Daerah, tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, di One Hotel Dabo Singkep, Rabu (11/3/2020).

PIJARKEPRI.COM, Lingga – Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menggelar Sosialisasi tentang Pajak Daerah, tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, di One Hotel Dabo Singkep, Rabu (11/3/2020).

Kabid Pemerintaha Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lingga, Suarta Andika mengatakan sosialisasi tersebut dalam rangka penyebarluasan informasi terkait Peraturan Daerah yang telah diundang dalam lembaran daerah.

DPMD Lingga selaku bagian dari Pemerintahan Desa di Lingga mensosialisasikan peraturan daerah tentang Pilkades, yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Lingga, Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Suarta menjelaskan, sebanyak 19 Desa se-Kabupaten Lingga akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2020 ini, untuk itu, DPMD Kabupaten Lingga mensosialisasikan peraturan daerah tentang Pilkades.

“Ada 19 Desa yang akan mengikuti Pilkades serentak pada tahun 2020 ini, sehingga perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada Kades, BPD, dan Kelurahan dan Kecamatan,” kata Suarta saat di wawancarai awak media disela-sela kegiatan.

Calon Kepala Desa Boleh Tamatan SMP Sederajat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lingga menyebutkan, calon Kepala Desa yang akan mengikuti Pilkades Lingga 2020 minimal tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat.

Kabid Pemerintaha Desa DPMD Lingga, Suarta, mengatakan peraturan tamatan SMP dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa tertuang didalam Pasal 21 Permendagri No 65 Tahun 2017 Tentang Pilkades atau tentang Perubahan Atas Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Kendati memberikan peluang bagi para calon kades tamatan SMP untuk maju di Pilkades, Pemerintah memberikan peluang bagi calon yang pendidikannya lebih tinggi, mengikuti dan akan bersaing dengan tingkat pendidikan SMP.

“Itu tergantung dari masyarakat yang memilih nanti,” ujarnya

Suarta menambahkan, berdasarkan uji materi di Mahkamah Konstitusi menyebutkan, calon Kades memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia (WNI) dimanapun.

Namun nantinya, kata Suarta lagi, ada surat pernyataan resmi, sebelum mereka menjadi Kades yang dituangkan dalam persyaratan, bahwa jika terpilih mereka akan berdomisili ditempat mereka mencalonkan diri.

“Pilkades 19 Desa di Lingga dijadwalkan akan dilaksanakan pada April 2020 ini, akan dilaksanakan Pilkades serentak,” tutupnya.

Kegiatan sosialisasi ini sebagai Narasumber, Kabag Hukum Kabupaten Lingga, M. Ja’is, Kabid Pemerintahan desa, DPMD Lingga, Suarta Andika, Bapenda Agustiar, dan diikuti 3 orang utusan dari masing-masing kantor yakni, Sekcam, Seklur, Sekdes, Kasi, BPD dan Staf Kantor.

Pewarta : Puspandito/Aci
Editor : Aji Anugraha

Share

PinIt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *