Rudi : Integrasi JKLT ke JKN-KIS Belum Prioritaskan Masyarakat Tidak Mampu

Mantan Anggota DPRD Lingga, Rudi Purwonugroho. (f-aci)

PIJARKEPRI.COM, Lingga – Persoalan belum terintegrasi dengan tepat program pelayanan kesehatan Pemerintah Kabupaten Lingga, dari Jaminan Kesehatan Lingga Terbilang (JKLT) ke Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) mendapat sorotan mantan anggota DPRD Lingga, Rudi Purwonugroho.

Rudi menilai masih terdapat masyarakat pemegang kartu JKLT tak diprioritaskan untuk mendapatkan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) JKN-KIS sebagaimana yang dicanangkan dan diprogramkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingga yang membidangi itu, yakni Dinas Kesehatan Lingga.

Padahal Bupati Lingga, Alias Wello belum lama ini menyampaikan JKLT segera di Intergrasikan ke BPJS JKN-KIS, mengingat masih banyak masyarakat Lingga pemilik JKLT mengeluhkan belum memiliki JKN-KIS.

“Seharusnya yang mendapat prioritas untuk mendapat BPJS JKN-KIS ini masyarakat yang sebelumnya betul-betul sudah memegang JKLT, bukan masyarakat umum yang sebelumnya tidak memiliki JKLT yang mendapatkannya,” kata Mantan Anggota DPRD Lingga, Rudi Purwonugroho.

JKLT merupakan program Pemerintah Kabupaten Lingga. Kartu JKLT dibagi menjadi 3 katagori yakni, Gold (Emas), Sliver (Perak) dan Bronze (Perunggu). Pemegang kartu JKLT termasuk penduduk kategori tidak mampu.

Ironisnya, banyak masyarakat pemegang kartu JKLT tak mendapatkan prioritas peralihan ke JKN-KIS. Seperti yang terjadi belum lama ini, seorang pasien di RSUD Dabo, yang harus sedot paru-paru, lantaran taka memiliki JKN-KIS, dia terpaksa mengurus dan menggunakan BPJS Mandiri, sudah tentu pasien tersebut harus mengeluarkan biaya.

Padahal, berdasarkan data pijarkepri.com DPRD Lingga menganggarkan untuk BPJS program JKN-KIS Lingga 2019 senilai Rp9 Milyar, sementara menurut sumber di Dinas Kesehatan Lingga, anggaran BPJS tersebut senilai Rp6,4 Milyar. Terdapat selisih Rp2,6 Milyar dari data yang disahkan DPRD.

“Kita minta ini ditelusuri mana yang benar, karena DPRD punya hak anggaran, apa yang diusulkan itu dianggarkan, kalau DPRD bilang 9 Milyar ya tetap segitu, kalau memang terjadi perubahan siapa yang merubahnya di dalam DPA Dinas Kesehatan,” ungkapnya.

Ia menyarankan, jika anggaran pemerintah yang sudah ditetapkan DPRD untuk peserta JKLT ke JKN-KIS merupakan prioritas untuk masyarat tidak mampu, maka menurutnya OPD terkait perlu mendahulukan masyarakat pemilik kartu JKLT, terutama pemegang kartu JKLT Gold, karena mereka masuk katagori miskin.

“Untuk itu, OPD-OPD yang menangani masalah ini harus bertanggung jawab, karena tidak sejalan dengan apa yang disampaikan Bupati,” kata Rudi Purwonugroho saat ditemui pijarkepri.com.

ACI

Editor : Aji Anugraha

Share

PinIt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *