TAJUK RENCANA | PIJARKEPRI.COM –
Ada daerah yang menunggu kedatangan seorang presiden sebagai sebuah kehormatan. Namun, bagi Kabupaten Kepulauan Anambas, kehadiran Presiden Republik Indonesia bukan sekadar soal seremoni, foto bersama, atau peresmian sebuah bangunan.
Di ujung utara Indonesia itu, masyarakat sedang menunggu sesuatu yang jauh lebih besar yakni, kehadiran negara.
Harapan itu kembali disuarakan Bupati Kepulauan Anambas Aneng. Di tengah penyaluran bantuan sembako dari Presiden Prabowo Subianto, ia berharap Presiden dapat benar-benar datang ke Anambas pada Oktober 2026 ini.
Harapan tersebut bukan tanpa alasan.
Anambas bukanlah daerah yang persoalannya dapat diselesaikan hanya dengan kebijakan pemerintah kabupaten.
Ia adalah daerah kepulauan yang geografisnya membuat hampir setiap persoalan menjadi lebih mahal, lebih sulit dan membutuhkan waktu lebih panjang untuk ditangani.
Di sinilah persoalannya.
Ketika air bersih sulit diperoleh, pemerintah daerah harus mengerahkan mobil tangki, menyiapkan tandon, bahkan memikirkan distribusi melalui jalur laut.
Ketika listrik terganggu, pilihan penyelesaiannya tidak sesederhana mendatangkan mesin dari daerah tetangga.
Ketika seorang pasien membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap, jarak antarpulau dan keterbatasan fasilitas menjadi persoalan tersendiri.
Inilah wajah Anambas yang perlu dilihat langsung dari dekat oleh Presiden.
Air Bersih: Ketika Kebutuhan Paling Dasar Menjadi Persoalan
Belum lama ini, masyarakat Anambas menghadapi krisis air bersih. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas bahkan menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan.
Data pemerintah daerah menunjukkan kebutuhan minimal air bersih atau air baku di wilayah prioritas mencapai sekitar 1,14 juta liter per hari, sementara kekurangannya lebih dari 1 juta liter per hari. Sebanyak 19.077 jiwa di Kecamatan Siantan, Siantan Tengah dan Siantan Selatan tercatat terdampak.
Angka itu bukan sekadar statistik. Di balik angka tersebut ada ibu yang harus mencari air untuk memasak. Ada anak-anak yang membutuhkan air untuk mandi dan bersekolah. Ada keluarga yang harus menunggu distribusi air datang.
Bahkan Bupati Kepulauan Anambas, Aneng bersama istrinya turun langsung membantu warga mendapatkan air bersih di Tarempa pada 7 Oktober 2026.
Pemerintah daerah mendistribusikan air menggunakan mobil tangki BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran. Kita patut menghargai ikhtiar pemerintah daerah.
Tetapi pada saat yang sama, kita harus jujur mengatakan bahwa krisis air bersih tidak boleh selamanya diselesaikan dengan membagi-bagikan air menggunakan mobil tangki. Itu adalah tindakan darurat.
Anambas membutuhkan solusi permanen yakni, sumber air baku, embung, jaringan distribusi, teknologi pengolahan air dan infrastruktur penyediaan air yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang. Dan untuk persoalan sebesar itu, pemerintah pusat harus hadir.
Listrik: Pulau-Pulau yang Tidak Boleh Gelap
Persoalan lainnya adalah listrik.
Pada Agustus 2026, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan rapat koordinasi menyikapi gangguan kelistrikan. Beban puncak kebutuhan listrik di Pulau Siantan mencapai sekitar 3,3 MW, sementara gangguan pada sistem pembangkit menyebabkan terjadinya pemadaman bergilir.
Pemerintah daerah juga mendorong percepatan kedatangan mesin cadangan berkapasitas sekitar 700 KW dari Natuna.
Sekali lagi, persoalan ini bukan sekadar soal lampu menyala atau padam.
Listrik adalah urat nadi kehidupan. Sekolah membutuhkannya. Rumah sakit membutuhkannya. Pelaku usaha membutuhkannya. Nelayan, pedagang, pengusaha kecil dan rumah tangga membutuhkannya.
Daerah perbatasan tidak boleh hidup dengan ketidakpastian energi. Jika Indonesia ingin membangun kawasan terluar sebagai beranda negara, maka listrik harus menjadi salah satu fondasi utamanya.
Kesehatan: Jangan Biarkan Jarak Menentukan Nasib
Anambas juga menghadapi tantangan besar dalam pelayanan kesehatan. Geografi kepulauan membuat penduduk tersebar di banyak pulau.
Pemerintah daerah sendiri mengakui kondisi geografis dan persebaran penduduk tersebut menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan kesehatan.
Dalam dokumen perencanaan daerah 2026, pemerintah juga mencatat masih adanya tantangan dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk infrastruktur, alat kesehatan, tenaga kesehatan dan pendanaan.
Karena itu, rencana peresmian RSUD Tarempa oleh Presiden menjadi momentum yang penting. Namun jangan berhenti pada seremoni peresmian.
Rumah sakit membutuhkan dokter. Membutuhkan tenaga medis. Membutuhkan alat kesehatan. Membutuhkan obat. Membutuhkan sistem rujukan. Dan yang tidak kalah penting, membutuhkan konektivitas antarpulau agar masyarakat di pulau-pulau lain dapat memperoleh layanan kesehatan secara cepat.
Rumah sakit yang megah tidak cukup jika pasien dari pulau lain harus berpikir berkali-kali sebelum berobat karena persoalan transportasi.
Jalan, Transportasi dan Harga Sebuah Jarak
Anambas adalah kepulauan. Itu bukan sekadar identitas geografis. Itu adalah realitas yang menentukan biaya hidup masyarakat.
Jarak membuat distribusi barang menjadi mahal. Transportasi membutuhkan kapal dan bahan bakar. Pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya lebih besar. Mobilitas tenaga kesehatan, guru dan aparatur menjadi lebih kompleks.
Dalam dokumen RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas 2026 mencatat kondisi infrastruktur seperti jalan, jembatan dan fasilitas publik masih belum memadai, sementara sejumlah kawasan juga menghadapi keterbatasan jaringan jalan, sistem pembuangan air dan penyediaan listrik.
Karena itu, konektivitas Anambas tidak boleh dipandang sebagai persoalan lokal semata.
Kapal, pelabuhan, bandara, jalan dan jaringan telekomunikasi adalah jembatan yang menghubungkan masyarakat Anambas dengan Indonesia.
Tanpa konektivitas yang kuat, slogan membangun dari pinggiran hanya akan menjadi kalimat indah.
Bukan Meminta Keistimewaan, Tetapi Meminta Keadilan
Ada satu hal yang harus ditegaskan. Masyarakat Anambas tidak sedang meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya ingin mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara Indonesia.
Mereka membayar pajak. Mereka menjaga laut. Mereka tinggal di wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan negara lain. Mereka menjadi bagian dari wajah Indonesia yang dilihat dari laut.
Maka sudah sewajarnya pembangunan di Anambas mendapatkan perhatian yang sebanding dengan posisi strategisnya.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tentu memiliki tanggung jawab. Bupati dan jajaran pemerintah daerah harus terus bekerja, memperbaiki pelayanan, memastikan anggaran tepat sasaran, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat kepada pemerintah provinsi maupun pusat.
Namun kita juga harus realistis. Ada persoalan yang kemampuan fiskal dan kewenangan pemerintah kabupaten tidak cukup untuk menyelesaikannya sendiri. Di titik itulah Pemerintah Pusat harus turun tangan.
Presiden Datang, Dengarkan Suara dari Ujung Negeri
Karena itu, jika Presiden Prabowo benar-benar datang ke Anambas, harapan kami sebagai redaksi sederhana. Jangan hanya datang untuk meresmikan.
Datanglah untuk melihat. Lihat warga yang menunggu air bersih. Lihat bagaimana listrik menjadi persoalan. Lihat bagaimana pasien harus berhadapan dengan jarak. Lihat bagaimana guru dan tenaga kesehatan bekerja di tengah keterbatasan.
Lihat bagaimana nelayan menggantungkan hidup pada laut. Lihat bagaimana mahalnya biaya transportasi memengaruhi kehidupan masyarakat. Dan dengarkan suara mereka.
Sebab masyarakat Anambas tidak membutuhkan janji yang terlalu tinggi. Mereka membutuhkan air yang mengalir. Mereka membutuhkan listrik yang menyala.
Mereka membutuhkan layanan kesehatan yang dapat diandalkan. Mereka membutuhkan transportasi yang terjangkau.
Mereka juga membutuhkan sekolah yang layak. Mereka membutuhkan konektivitas. Dan mereka membutuhkan kepastian bahwa ketika tinggal jauh dari pusat kekuasaan, mereka tidak pernah jauh dari perhatian negara.
Anambas adalah Beranda Indonesia
Presiden Prabowo dalam sejumlah kesempatan menegaskan pentingnya kehadiran negara dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Pemerintah pusat juga menyatakan perhatian pada pembangunan manusia, konektivitas desa dan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk air bersih.
Maka Anambas adalah tempat yang tepat untuk membuktikan pesan tersebut. Sebab di sinilah makna “kehadiran negara” diuji bukan melalui pidato, melainkan melalui kenyataan kehidupan masyarakat.
Anambas berada di ujung negeri. Tetapi jangan sampai masyarakatnya merasa berada di ujung perhatian.
Bupati Aneng berharap Presiden Prabowo datang pada Oktober ini. Harapan itu layak didengar. Bukan semata karena seorang kepala daerah menginginkan Presiden datang. Tetapi karena masyarakat Anambas ingin melihat mata kepala sendiri bahwa pemerintah pusat benar-benar melihat mereka.
Bahwa mereka tidak sendirian. Bahwa laut yang memisahkan pulau-pulau mereka tidak memisahkan mereka dari Indonesia. Dan bahwa menjadi warga negara yang tinggal di perbatasan bukan berarti harus menerima keterbatasan sebagai takdir.
Sebab Indonesia bukan hanya Jakarta, bukan hanya Jawa, bukan hanya kota-kota besar. Indonesia juga Anambas.
Dan ketika Presiden menginjakkan kaki di tanah Anambas, yang paling penting bukanlah karpet merah yang menyambutnya.
Yang paling penting adalah harapan rakyat yang selama ini menunggu negara datang mengetuk pintu rumah mereka.
Penulis : Aji Anugraha, Pemred PIJARKEPRI.COM
