Anambas, PIJARKEPRI.COM – Penanganan dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Selayang Pandang (SP) II di Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, masih menyisakan tanda tanya besar.
Berbulan-bulan setelah tim penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Kepri turun ke lapangan, masyarakat mengaku belum memperoleh kejelasan mengenai perkembangan perkara, termasuk siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Minimnya informasi mengenai perkembangan kasus tersebut memicu kritik publik terhadap transparansi penanganan perkara.
Masyarakat mendesak kepolisian tidak membiarkan kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur bernilai puluhan miliar rupiah itu berlarut-larut tanpa penjelasan yang memadai.
“Sudah berapa bulan tim Polda turun mengecek lokasi, tetapi sampai sekarang seperti tidak ada kabar. Kami ingin tahu bagaimana perkembangan kasus ini. Siapa tersangkanya?” kata Ardan, salah seorang warga Tarempa, Kepulauan Anambas, Sabtu (10/10/2026)
Ardan berharap penyidik bekerja secara profesional, transparan, dan konsisten hingga perkara tersebut memperoleh kepastian hukum.
Menurut dia, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana penanganan kasus yang menyangkut penggunaan uang negara, sepanjang informasi yang disampaikan tidak mengganggu proses penyidikan.
“Harapan kami, kepolisian benar-benar serius mengusut perkara ini. Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa mengetahui sudah sejauh mana proses hukumnya,” ujarnya.
Proyek Rp77 Miliar, Perkembangan Penyidikan Dipertanyakan
Proyek pembangunan Jembatan SP II yang dikerjakan pada 2021 itu merupakan bagian dari program pembangunan infrastruktur, di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan dukungan pendanaan bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Berdasarkan data dalam bahan pemberitaan yang dihimpun PIJARKEPRI.COM, proyek tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp77 miliar, dengan panjang jembatan kurang lebih 1.225 meter dan pelaksanaan yang direncanakan selama tiga tahun.
Besarnya nilai anggaran tersebut membuat pengusutan dugaan penyimpangan proyek menjadi persoalan penting bagi masyarakat.
Publik tidak hanya menunggu hasil akhir penyidikan, tetapi juga membutuhkan penjelasan mengenai tahapan penanganan perkara, dugaan penyimpangan yang sedang didalami, serta pihak-pihak yang dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan bukti yang cukup.
Pada Selasa (7/4/2026), tim penyidik Tipikor Polda Kepri dilaporkan telah melakukan pemeriksaan atau pengecekan di lokasi proyek sebagai bagian dari upaya pengumpulan data dan bahan keterangan.
Namun, hingga berita ini disusun, bahan informasi yang tersedia belum memuat penjelasan resmi terbaru dari Polda Kepri mengenai hasil kegiatan tersebut, status penanganan perkara, maupun ada atau tidaknya penetapan tersangka.
Ketiadaan informasi yang diketahui publik itu tidak serta-merta membuktikan bahwa penyidikan berhenti.
Akan tetapi, kondisi tersebut menjadi alasan kuat bagi masyarakat untuk meminta penjelasan resmi agar tidak berkembang spekulasi mengenai nasib perkara.
Isu Dugaan Upaya Menghentikan Perkara Perlu Dijawab dengan Bukti
Di tengah ketidakjelasan perkembangan kasus, muncul informasi yang diperoleh PIJARKEPRI.COM dari sumber lapangan yang dinilai terpercaya, mengenai dugaan adanya sejumlah pejabat yang berupaya mengatur langkah agar perkara tersebut tidak berlanjut.
Informasi itu turut mengaitkan dugaan tersebut dengan aktivitas penjualan aset pribadi oleh sejumlah pejabat yang disebut-sebut berkaitan dengan perkara Jembatan SP II.
Meski demikian, aktivitas penjualan aset pribadi bukan bukti bahwa seseorang terlibat korupsi ataupun sedang berupaya menghentikan penyidikan.
Hubungan antara aktivitas tersebut dan dugaan penghambatan perkara masih memerlukan verifikasi, bukti yang dapat diuji, serta konfirmasi langsung dari pihak-pihak yang disebut.
Karena itu, informasi tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut, bukan dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya upaya intervensi terhadap penyidikan.
Jika ditemukan indikasi nyata adanya tekanan, persekongkolan, atau tindakan yang bertujuan menghambat pengungkapan perkara, aparat penegak hukum perlu menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum.
Sebaliknya, apabila informasi tersebut tidak terbukti, pihak-pihak yang disebut juga berhak memperoleh perlindungan dari tuduhan yang tidak berdasar.
Polda Kepri Perlu Membuka Perkembangan Perkara
Dalam perkara dugaan korupsi yang menyangkut anggaran publik, profesionalisme penegak hukum tidak hanya dinilai dari kegiatan pemeriksaan dan pengumpulan bukti, tetapi juga dari kemampuan memberikan informasi yang akurat mengenai perkembangan penanganan perkara sesuai batas-batas yang diperbolehkan hukum.
Masyarakat tentu tidak berhak memaksa penyidik membuka seluruh alat bukti atau materi pemeriksaan yang bersifat rahasia.
Namun, publik patut memperoleh penjelasan mengenai status perkara, tahapan penyidikan yang telah dilakukan, serta kendala yang menyebabkan prosesnya membutuhkan waktu panjang, sepanjang informasi tersebut dapat disampaikan tanpa mengganggu penyidikan.
Polda Kepri perlu memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan penyelidikan atau penyidikan kasus Jembatan SP II, termasuk menjelaskan apakah perkara tersebut masih dalam tahap pengumpulan bahan keterangan, telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, atau sudah memasuki tahapan lain.
Kepastian mengenai status hukum perkara penting agar masyarakat tidak dibiarkan menebak-nebak.
Selain itu, apabila penyidik menemukan dugaan kerugian keuangan negara, publik perlu memperoleh informasi mengenai proses penghitungan kerugian tersebut dan langkah hukum yang ditempuh, tanpa mendahului kesimpulan penyidik maupun pengadilan.
Pada akhirnya, pertanyaan masyarakat sederhana, tetapi mendasar yakni, sudah sejauh mana kasus ini diusut, apa kendala yang dihadapi, dan kapan publik memperoleh penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan?
Kasus dugaan korupsi Jembatan SP II bukan semata-mata persoalan proyek infrastruktur.
Perkara ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan uang negara dan kesungguhan aparat dalam menegakkan hukum.
Selama belum ada penjelasan resmi yang memadai, pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab akan terus mengemuka.
Masyarakat membutuhkan kepastian hukum, bukan sekadar kabar bahwa penyidik pernah turun ke lapangan.
Kini, publik menunggu langkah konkret Polda Kepri untuk menjelaskan perkembangan penanganan perkara tersebut.
Pengungkapan kasus harus bertumpu pada bukti, dilakukan secara profesional, dan menjangkau siapa pun yang terbukti bertanggung jawab tanpa pandang jabatan maupun kedudukan.
Hingga berita ini ditayangkan redaksi PIJARKEPRI.COM masih berupaya mengkonfirmasi sejumlah pihak termasuk Humas Polda Kepri dan penyidik terkait penanganan perkasa SP II Tarempa, Kepulauan Anambas, Kepri.
Pewarta : Fendi
