PIJARKEPRI.COM – Manajemen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Radja Ahmad Tabib (RAT), Tanjungpinang, Kepulauan Riau, angkat bicara menanggapi sejumlah masalah yang tengah mereka hadapi.
Direktur RSUD RAT, Yusmanedi, di Tanjungpinang, Jumat (17/2/2023) menjelaskan keterangan soal persoalan manajemen, mundurnya dokter ahli dan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di RSUD RAT yang menjadi sorotan tokoh masyarakat dan media dalam beberapa waktu terakhir.
Baca Juga : Andi Cori Resmi Laporkan Dugaan Korupsi BUP dan RSUD RAT ke Kejati Kepri
Penjelasan itu disampaikan Yusmanedi, didampingi Wadir Yanmedik dan Keperawatan RSUD RAT, Asep Guntur Sapari, Wadir Umum dan Keuangan RSUD RAT Putri Rahmawati, dan Humas RSUD RAT, Iqbal Sardadi.
RSUD RAT membantah persoalan mundurnya sejumlah dokter ortopedi (spesialis tulang) dikarenakan hak-hak selama bertugas di BLUD Kepri itu tidak dibayarkan manajamen dan persoalan lainnya.
Yusmanedi menjelaskan, dokter ortopedi di RSUD RAT dengan status PNS mengajukan pengunduran diri dikarenakan masalah kesehatan yang dialami dokter tersebut.
“Dokter Deded disaat cuti menyampaikan mengalami masalah kesehatan dan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS. Itu hak yang bersangkutan secara kemanusiaan. Selanjutnya prosesnya di kepegawaian,” kata Yusmanedi.
Ia mengatakan, RSUD RAT tengah menambah kebutuhan dokter ortopedi lainnya yang akan didatangkan dari Jakarta, bantuan dari RSAL dan Rumah Sakit di Batam.
“Kebutuhannya sebenarnya 5 dokter ortopedi. Kita berusaha untuk memenuhinya. Memang kita akui kebutuhan SDM kita sangat kurang,” ungkapnya.
Manajamen RSUD RAT juga membantah tidak membayarkan honor sejumlah dokter yang berencana mengundurkan diri dari RSUD RAT. Menurutnya, dokter yang mengepalai suatu unit dibenarkan tidak mendapatkan honor.
“Kami tidak ada sepeser pun mengganggu hak dokter. Proses pengangkatan, SK pengangkatan dokter, tidak ada honornya, tapi tugas yang diberikan RSUD,” ungkapnya.
Yusmanedi juga menanggapi soal kritikan dan laporan dari tokoh masyarakat Kepri, mengenai dugaan KKN di RSUD RAT. Menurutnya dugaan korupsi di RSUD RAT tidak terjadi.
“Kalau memang ada temuan BPK sudah masuk hasil pemeriksaannya, pastikan diperiksa,” kata Yusmanedi.
Kendati demikian, Yusmanedi membenarkan RSUD RAT masih terus berbenah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
Ia mengakui ketersedian sarana dan prasarana RSUD RAT masih sangat minim. Meskipun demikian, dia berharap kepada jajarannya untuk dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
“Saya sampaikan kepada seluruh dokter dan pegawai di rumah sakit ini. Luruskan niat kita untuk menjalankan tugas kita, dan di rumah sakit ini kita jadikan ladang ibadah kita, kita bantu semampu kita,” katanya.
Ia mengutarakan kebutuhan perbaikan penyediaan sarana dan prasarana RSUD RAT sangat dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pelayanan di BLUD Kepri itu.
“Alat-alat medis kita terbilang sudah tua. Semisal alat City Scan yang kita punya 16 light, seharusnya sudah 28 light, harusnya ada pembaharuan alat-alat medis,” ungkapnya
Ia mengungkapkan, RSUD RAT telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kepri hingga Kementerian Kesehatan untuk pemenuhan kebutuhan alat-alat medis tersebut, dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD RAT, Putri Rahmawati, mengatakan peta jabatan saat ini, pegawai maupun dokter di RSUD RAT hanya 800 orang.
Kebutuhan peta jabatan dari tenaga pendukung maupun teknis dan dokter dinilai masih jauh untuk menempatkan RSUD RAT sebagai rumah sakit sesuai standar.
“Peta jabatan yang dibutuhkan sesuai standar 1700 orang, kita terus berupaya memenuhinya, sesuai dengan anggaran yang tersedia,” kata Putri.
Kendati demikian, RSUD RAT terus menempatkan diri sebagai rumah sakit terakreditasi B, yang dinobatkan sebagai rumah sakit pendidikan kesehatan yang tengah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi di Kepri.
Pewarta: Aji Anugraha
