DPRD Interpelasi Walikota Tanjungpinang Soal TPP ASN

DPRD Tanjungpinang Sampaikan Hak Interpelasi Soal Permasalahan Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai Pemkot Tanjungpinang

DPRD Tanjungpinang saat menggelar paripurna agenda Penyampaian Hak Interpelasi DPRD Kota Tanjungpinang terhadap Perwako Tanjungpinang tentang TPP ASN Kota Tanjungpinang. Sidang itu dihadiri 27 anggota DPRD, di ruang sidang utama DPRD Tanjungpinang, Senggarang, Rabu (13/5/2020). (Foto: aji/pijarkepri.com)

PIJARKEPRI.COM, Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang memparipurnakan hak interpelasi kepada Pelaksana Tugas Walikota Tanjungpinang, Rahma terkait kebijakan Perwako Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Kota Tanjungpinang. DPRD menilai Perwako Tanjungpinang tersebut menyalahi peraturan.

Penyampaian hak interpelasi tersebut disampaikan didalam sidang paripurna agenda Penyampaian Hak Interpelasi DPRD Kota Tanjungpinang terhadap TPP ASN Kota Tanjungpinang. Sidang itu dihadiri 27 anggota DPRD, di ruang sidang utama DPRD Tanjungpinang, Senggarang, Rabu (13/5/2020).

Sidang paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni, Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga, Wakil Ketua II DPRD Tanjungpinang, Hendra Jaya dan Plt. Walikota Tanjungpinang, Rahma.

Setelah sidang paripurna hak interpelasi DPRD Tanjungpinang dibuka Ketua DPRD Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni, intrupsi muncul dari Ketua Fraksi Nasdem DPRD Tanjungpinang, Agus Chandra, menarik diri dari hak interpelasi yang semula disepakati untuk diparipurnakan.

“Kami dari Fraksi Nasdem bahwa Fraksi Nasdem menarik diri dan mencabut kembali dari usulan hak interpelasi DPRD Tanjungpinang terhadap TPP ASN tersebut. Dengan alasan yang terbaik bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk memperbaiki sistem TPP ASN, demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih,” kata Agus Candra.

Intrupsi Fraksi Nasdem DPRD Tanjungpinang mengenai penarikan diri dan mencabut usulan hak Interpelasi DPRD Tanjungpinang terhadap TPP ASN Kota Tanjungpinang tersebut dijawab langsung Yuniarni Pustoko Weni selaku pimpinan sidang.

Yuniarni Pustoko Weni menyebutkan, sesuai dengan ketentuan pasal 159 ayat (2) dan pasal 167 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa hak interpelasi adalah untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara.

Dalam hal pengajuan hak Interpelasi paling sedikit oleh 5 orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 fraksi yang beranggotakan 25 sampai 35 orang. Hak interpelasi tersebut diajukan kepada pimpinan DPRD serta mendapat persetujuan rapat paripurna yang dihadiri satu perdua jumlah anggota DPRD dan putusan diambil paling sedikit satu per dua dari anggota yang hadir.

“Berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan diatas, penyampaian hak interpelasi DPRD Kota Tanjungpinang terhadap tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN Kota Tanjungpinang dapat dilaksanakan,” kata Weni.

Weni menyebutkan, usul hak interpelasi DPRD Tanjungpinang terhadap TPP ASN Pemerintah Kota Tanjungpinang diparipurnakan menjadi hak interpelasi DPRD Kota Tanjungpinang.

“Paripurna usulan hak interplasi ini muncul merupakan tindak lanjut dengar pendapat antara DPRD dengan Dinas Perhubungan dan Sekretariat DPRD,” ungkapnya.

Weni menyebutkan 4 poin permasalahan yang ditemukan dari dengar pendapat bersama Dinas Perhubungan dan Sekretariat DPRD mengenai kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Pemerintah Kota Tanjungpinang sekaligus menyampaikan 12 poin hak interpelasi DPRD Kota Tanjungpinang terkait temuan masalah TPP ASN tersebut.

Beberapa poin hak interpelasi DPRD Kota Tanjungpinang terhadap kebijakan TPP ASN Pemerintah Kota Tanjungpinang 2020 tersebut yakni, terjadi ketimpangan besaran nilai TKD di lingkungan Pemerintah Kota
Tanjungpinang dengan nilai terbesar ada di lingkungan Sekretariat Daerah.

Padahal OPD lain juga memiliki eselonering dan jabatan yang sama atau dengan OPD lain yang memiliki resiko kecelakaan kerja yang tinggi, resiko penularan penyakit, resiko kesehatan, resiko keamanan jiwa, resiko benturan dengan penegak hukum, dan lainnya.

DPRD menduga dalam analisa jabatan, analisa beban kerja, kelas jabatan dan jabatan pelaksana yang disusun dibawah standar dan tidak melibatkan OPD yang bersangkutan dalam penyusunan standarisasi/kriteria yang akan menjadi acuan rumusan penghitungan TPP serta tidak melalui validasi oleh Gubernur Kepulauan Riau.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Kepmendagri Nomor : 061-5449 Tahun 2019 tentang pemberian TPP harus persetujuan menteri dalam negeri terhadap tambahan penghasilan pegawai ASN di lingkungan pemerintah daerah lampiran III.

“Yang mana analisa jabatan, jabatan pelaksana, dan analisa beban kerja harus divalidasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah,” ujar Weni.

Selain itu, DPRD Tanjungpinang menemukan Peraturan Walikota Nomor 56 tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pembayaran dan Standar Biaya Keluaran Tunjangan lainnya Walikota dan Wakil Walikota, tambahan penghasilan pegawai dan tambahan penghasilan obyektif lainnya dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 tidak dapat diakses oleh OPD maupun pegawai.

Weni mengatakan hal itu tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan pemerintahan dan semakin menunjukkan bahwa Perwako tersebut disusun dibawah standar.

“Akibatnya pegawai ASN tidak mengetahui Pertimbangan – pertimbangan apa saja yang secara resmi ditetapkan dapat menerima TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya,” ungkapnya.

Weni juga menyebutkan berdasarkan usulan hak interpelasi disebutkan, besaran TPP ASN yang diterima Kepala Bagian di Sekretariat Daerah menerima melebihi (naik,red) yang diterima pada tahun sebelumya (2019).

Hal tersebut tidak sesuai dengan surat edaran menteri dalam negeri Nomor 061/14088/SJ tanggal 17 Desember 2019 yang menyebutkan bahwa “Pembayaran TPP pegawai ASN tahun anggaran 2020 tidak boleh melebihi alokasi anggaran TPP Pegawai ASN 2019,” kata Weni.

Weni kemudian mempersilahkan Plt Walikota Tanjungpinang Rahma, untuk menyampaikan tanggapan dari hak interplasi DPRD Tanjungpinang tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam pasal 72 ayat 1 (satu) peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi Kabupaten Kota bahwa kepala daerah hadir memberikan penjelasan dalam rapat paripurna.

“Kami minta kepada saudara Plt Walikota Tanjungpinang untuk menyampaikan tanggapan terkait hak interpelasi,” kata Weni dalam paripurna tersebut.

Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas Walikota Tanjungpinang menyebutkan akan memberikan jawaban hak interpelasi DPRD Kota Tanjungpinang mengenai kebijakan TPP ASN Pemerintah Kota Tanjungpinang tahun 2020 pada 18 Mei 2020.

“Kami akan menyampaikan jawabannya insyaaalah pada hari Senin, 18 Mei 2020,” kata Rahma dalam sidang paripurna itu.

Pewarta: Aji Anugraha
Editor : Redaksi pijarkepri.com

Share

PinIt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *