Presma UMRAH Minta Penegak Hukum Periksa Dokumen Izin Ekspor Bauksit PT TBJ

Aktivitas pertambangan bauksit ilegal di Pulau Bintan belum lama ini dan akhirnya tutup. (Foto: pijarkepri.com)

PIJARKEPRI.COM – Presiden mahasiswa (Presma) Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah), Rindi Apriadi di Tanjungpinang, Kepulauan Riau meminta aparat penegak hukum memeriksa dokumen izin ekspor bouksit PT Telaga Bintan Jaya (TBJ) yang dinilai cacat aturan.

Kementerian Perdagangan menyetujui eskpor bauksit PT (TBJ) seberat 2,2 juta ton. Surat penetapan kuota ekspor bauksit bernomor 03.PE-08.19.0031 itu ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Karyanto Suprih.

Mahasiswa menilai surat penetapan kuota ekspor bauksit PT TBJ tersebut diluar tugas Plh/Plt. Plh atau Plt merupakan pejabat yang melaksanakan tugas rutin yang merupakan salah satu bentuk mandat.

Ketentuan itu mengacu pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 Tahun 2016 tentang kewenangan Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) dalam Aspek Kepegawaian (“SKBKN 26/2016”).

“Jadi, Plh atau Plt tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran,” ujarnya.

Baca Juga : PT TBJ Dapat Ekspor Bauksit 2,2 Juta Ton

Rindi juga menilai PT. TBJ juga belum belum membangun “smelter” bauksit di Desa Langkap dan Desa Pengambil, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau meski sudah beroperasi sejak tahun 2008.

Pembagunan “smelter” wajib dilakukan sebagaimana diatur didalam UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan, perusahaan wajib membangun “smelter”. UU itu diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Logam.

Mahasiswa meminta kepada penegak hukum diwilayah Provinsi Kepulauan Riau yakni, Polda Kepri dan Kejaksaan Tinggi Kepri memeriksa kembali seluruh dokumen ekspor bouksit yang dimiliki oleh PT. Telaga Bintan Jaya.

“Apakah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Serta hal lain yang telah diatur oleh Undang-undang dan wajib diikuti oleh perusahaan dalam hal ini PT. Telaga Bintan Jaya,” ungkapnya.

Rindi menyatakan tidak anti investasi mau oun tambang. Akan tetapi, dia berharap semua berjalan sesuai dengan prosedur dan Undang-undang yang berlaku, mengingat jika persoalan izin tambang dijalankan tidak sesuai Prosedur dan Undang-undang maka kejadian di Kabupaten Bintan yang belum selesai akan terulang kembali.

“Akan ada Dampak Ekonomi, Sosial dan terutama Lingkungan Hidup yang sangat Besar,” ungkapnya.

Pemilik PT Telaga Bintan Jaya, Suryono, di Tanjungpinang, belum lama ini mengatakan, perusahaannya mengalami bermacam kendala untuk membangun “smelter” saat masih melakukan pertambangan bauksit. Kendala yang dihadapi seperti perubahan regulasi.

“Ada perubahan regulasi yang menyebabkan kami kesulitan membangun ‘smelter’, terutama saat pergantian pemimpin negara,” katanya, yang juga pengusaha perumahan terbesar di Kota Tanjungpinang.

Suryono yang menguasai lahan lebih dari seribu hektare itu sejak beberapa bulan lalu sudah mulai beraktivitas kembali, melakukan pertambangan bauksit di Singkep Barat.

Ia mengaku sudah menggandeng pengusaha asal China untuk membangun “smelter” dan kawasan perindustrian di daerah itu. Namun saat ini, lahan untuk pembangunan “smelter” masih sebatas pengerasan lahan.

Meski demikian sejak Juli 2019, PT TBJ memperoleh kuota ekspor bauksit seberat 2,2 juta ton ke China. Pengurusan ijin tersebut dibantu oleh “orang pusat”.

“Tidak banyak saya keluarkan uang untuk mendapatkan kuota ekspor bauksit tersebut,” ucapnya.

Suryono tidak dapat memberi kepastian kapan “smelter” tersebut dibangun. Namun ia memastikan investor yang dibawanya serius.

Namun memastikan investasi untuk membangun “smelter” itu menguntungkan. Namun ia tidak dapat menjawab berapa cadangan bauksit yang ada di Dabo.

“Butuh Rp7-8 triliun untuk membangun ‘smelter’. Saya tidak mampu, karena itu saya bawa investor,” tuturnya.

Ia mengemukakan aktivitas pertambangan bauksit di Singkep Barat juga mengalami banyak kendala. Ia khawatir hingga Juli 2020 belum dapat melakukan ekspor lantaran dihalangi berbagai permasalahan.

Permasalahan yang dihadapi bukan persoalan perijinan, melainkan ancaman dari berbagai pihak yang menginginkan agar dapat menjual bauksit kepadanya.

“Ada pihak-pihak tertentu memaksa saya untuk membeli bauksit mereka. Itu ‘kan melanggar hukum. Kalau tidak dibeli, mereka jamin, saya tidak dapat ekspor bauksit,” ucapnya.

Selain persoalan itu, pihak lainnya juga memaksa agar dapat mengambil alih kuota tersebut. Mereka ingin bekerja jika ia tidak berani melakukan ekspor.

“Ada juga warga yang menumpang di tanah saya minta ganti rugi kalau saya melakukan pertambangan. Ini ‘kan aneh, saya punya lahan, tetapi saya harus ganti rugi kepada warga,” katanya.

Suryono juga belum membayar sebagian dana jaminan reklamasi pascatambang. “Ini juga persoalan karena butuh biaya yang besar. Terus terang saja, saya maju-mundur hadapi permasalahan ini, apakah berani ekspor atau tidak,” ujarnya.

Pewarta : Aji Anugraha

Share

PinIt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *