PIJARKEPRI. COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Aliansi Gerakan Bersama (Geber) Kepri pada Selasa (23/9/2025).
Baca Juga : DPRD Kepri Gelar RDP, Aliansi Geber Kepri Desak Pemprov Tunda Lelang Kawasan Gurindam 12 untuk Lindungi UMKM
RDP tersebut dipimpin Ketua DPRD Kepri Iman Setiawan dan Wakil Ketua DPRD Bahktiar, dihadiri Anggota DPRD Kepri Dapil Tanjungpinang, Bobby Jayanto, Teddy Jun Askara, Rudi Cua, Khazalik, Najib dan Clara, serta Kepala Dinas PUPP Kepri Rodi Yantari, Kepal Dinas Pariwisata Kepri Hasan.
Turut menyertai, bagian Aset Pemprov Kepri, Anggota Polres Tanjungpinang, Kepala Satpol PP Kepri Martin Luther Maromon dan Setwan DPRD Kepri Ica.
Ketua DPRD Kepri Iman Setiawan membuka RDP tersebut. Iman mengatakan agar RDP tersebut dapat saling mendengarkan dan berjalan dengan tenang, santun dalam menyampaikan mengemukakan pendapat.
“Saya berharap dari RDP ini dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi saat ini, dengan cara-cara yang baik dan santun,” kata Iman.
Iman kemudian menyerahkan perwakilan dari Aliansi Geber Kepri untuk bicara di forum itu, diantaranya, Yusri Sabri, Edi Cindai, Riswandi, Feri, Zulkifli, Solikin, Samiun, Rudi dan perwakilan dari LSM, Aliansi Jurnalis serta pedagang UMKM Taman Laman Bunda di kawasan pesisir Gurindam 12 Tepi Laut Tanjungpinang.
Pertemuan itu membahas penolakan masyarakat terhadap rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri yang akan melelang sebagian kawasan Taman Gurindam 12 (G12) kepada pihak swasta.
Dalam RDP yang berlangsung alot, Geber Kepri menuntut agar proses lelang dihentikan dan mengancam akan menggelar demonstrasi jika tuntutan mereka tidak dipenuhi Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.
Tuntutan Aliansi Geber Kepri: Demi UMKM dan Transparansi
Perwakilan Aliansi Geber Kepri, Yusri Sabri, menegaskan bahwa mereka tidak menolak investasi, namun meminta agar investasi tersebut tidak mengkriminalisasi atau menyingkirkan masyarakat kecil, terutama para pelaku UMKM.
“Kami mendukung investasi, tapi tolong didengar suara kami. Jangan sampai dengan adanya privatisasi ini, kami yang sudah puluhan tahun mengenal tepi laut, melihat orang-orang berjualan di Tepi Laut menjadi tersingkirkan,” ujar Yusri.
Baca Juga : Lelang Kawasan Gurindam 12 untuk Siapa: Publik atau Pengusaha?
Senada dengan itu, Zulkifli, perwakilan pedagang UMKM, menyatakan bahwa keberadaan ruang publik seperti Taman Gurindam 12 adalah urat nadi ekonomi rakyat.
Ia menolak keras keterlibatan swasta yang dianggap akan merugikan masyarakat dan mengkhianati pelaku UMKM yang telah berkontribusi puluhan tahun.
“Kami anggap pemerintah daerah tidak menepati janji. Seharusnya pembangunan Gurindam 12 dapat dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat, terutama pedagang UMKM,” ujarnya.
Tanggapan Pemerintah dan Kritik terhadap Proses Lelang
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPP) Kepri, Rodi Yantari, menjelaskan bahwa Pemprov berencana menata kawasan tersebut.
Ia menyebut akan disiapkan area seluas 2-3 hektar untuk UMKM, termasuk pusat kuliner seluas 2.000 m².
“Ada area di zona yang sudah disedikan untuk UMKM nantinya, ” kata Rodi.
Rodi juga menambahkan bahwa keuntungan dari kerja sama dengan pihak ketiga akan dibagi antara pemerintah provinsi dan kota, dan parkir akan digratiskan.
Namun, penjelasan tersebut menuai kritik dari peserta RDP. Ketua LSM Cindai, Edi Susanto, menilai proses reklamasi dan lelang proyek ini tidak transparan.
“Pemerintah Provinsi Kepri hari ini seperti main-main,” kata Edi, sembari tersenyum kesal.
Ia mempertanyakan dana Rp 500 miliar yang dialokasikan selama ini, dan menuding proyek ini hanya menguntungkan pihak swasta tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat.
Kesimpulan dan Tuntutan Akhir Aliansi Geber Kepri
Sebagai kesimpulan dari RDP, Aliansi Geber Kepri mengajukan dua tuntutan utama kepada Gubernur Kepri melalui DPRD:
1. Menghentikan lelang sebagian kawasan Gurindam 12.
2. Membentuk Panitia Khusus (Pansus) Aset untuk mengaudit aset daerah yang belum terkelola.
Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, mereka bertekad akan melakukan aksi demonstrasi.
Wakil Ketua DPRD Kepri, Bahktiar, menutup RDP dengan menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan transparansi dalam pengelolaan aset demi stabilitas daerah.
“Pemprov Kepri kami harap dapat melihat apa yang sebelum-aebelumnya sudah terjadi. Harus banyak berkoordonasi sebelum mengambil Keputusan-keputusan, jangan sampai kami kena imbasnya,” ungkapnya.
Pewarta : Aji Anugraha
